Pekan Depan, DPR dan Pemerintah Raker Bahas DIM RUU KUHAP

Dwi AstariniDwi Astarini - Selasa, 24 Juni 2025
Pekan Depan, DPR dan Pemerintah Raker Bahas DIM RUU KUHAP

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - DPR RI akan menggelar rapat kerja (raker) bersama pemerintah guna membahas daftar inventarisasi masalah (DIM) revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). DIM dikirim pekan ini.

"Amat mungkin minggu ini sudah dikirim dan insya Allah minggu depan akan mulai raker antara pemerintah dan DPR. Kami akan memulai pembahasan-pembahasan undang-undang," kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (24/6).

Politikus Partai Gerindra ini mengaku belum mengetahui detail pasal-pasal krusial dalam RUU KUHAP. Meski begitu, dia memastikan pembahasannya akan transparan dan publik dapat memantau.

"Saya enggak terlalu hafal pasal-pasal yang krusial, tapi nanti bisa dilihat karena pembahasannya transparan terbuka dan kami sudah minta setiap perkembangan ditampilkan di web yang disediakan untuk itu," ujar Dasco.

Baca juga:

Wamenkum Tegaskan Tidak Ada Intervensi Kewenangan di RUU KUHAP




Ia belum dapat memastikan kapan pembahasan RUU KUHAP dapat diselesaikan. Dia meyakini akan ada dinamika yang berkembang.

"Jadi soal target saya akan lihat, kita akan lihat sama-sama perkembangan pembahasan. Itu kalau lancar ya bisa cepat. Jadi kami tidak akan memaksakan kalau seandainya masih tejadi hal-hal yang belum bisa disepakati," ucap Dasco.(Pon)

Baca juga:

DIM RUU KUHAP Rampung, Menkum Apresiasi Kolaborasi Lembaga dan Usul Menghidupkan Kembali Mahkumjakpol

#DPR RI #RUU KUHAP #Revisi KUHAP #Sufmi Dasco Ahmad
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Puan dan Dasco Beri Perhatian Serius soal Pembahasan RUU Perampasan Aset, Ikut Pantau Langsung
Puan Maharani dan Sufmi Dasco Ahmad disebut memberi perhatian serius terhadap pembahasan RUU Perampasan Aset. Hal itu disampaikan DPR.
Soffi Amira - Jumat, 20 November 2026
Puan dan Dasco Beri Perhatian Serius soal Pembahasan RUU Perampasan Aset, Ikut Pantau Langsung
Indonesia
DPR Bantah Pembahasan RUU Perampasan Aset tak Transparan, Ungkap Sudah 87 Kali Rapat
DPR membantah pembahasan RUU Perampasan Aset tidak transparan. DPR mengungkap 87 rapat, kunjungan ke 15 provinsi, dan penyerapan aspirasi masyarakat.
Soffi Amira - Jumat, 20 November 2026
DPR Bantah Pembahasan RUU Perampasan Aset tak Transparan, Ungkap Sudah 87 Kali Rapat
Indonesia
Ketua DPR Pastikan Dukung Siapa pun Sosok Wapres yang Diajukan Prabowo
Puan tidak merekomendasikan nama siapa pun untuk mengisi jabatan RI 2 itu karena yakin tokoh yang nanti dicalonkan Presiden ialah sosok terbaik.
Dwi Astarini - Kamis, 19 November 2026
Ketua DPR Pastikan Dukung Siapa pun Sosok Wapres yang Diajukan Prabowo
Indonesia
Jokowi Buka Suara soal Relawan Dukung Dasco Jadi Wapres, Tegaskan tak Beri Arahan
Jokowi merespons dukungan relawan yang mengusulkan Sufmi Dasco Ahmad menjadi wapres Prabowo. Ia menegaskan dukungan tersebut merupakan hak politik relawan.
Soffi Amira - Kamis, 19 November 2026
Jokowi Buka Suara soal Relawan Dukung Dasco Jadi Wapres, Tegaskan tak Beri Arahan
Indonesia
Menhan Sjafrie tak Pikirkan Isu Pengganti Wapres, Tegaskan Fokus Bantu Prabowo
Sjafrie membantah pertemuannya dengan Dasco membahas persoalan calon pengganti Wapres.
Dwi Astarini - Kamis, 19 November 2026
Menhan Sjafrie tak Pikirkan Isu Pengganti Wapres, Tegaskan Fokus Bantu Prabowo
Indonesia
UU Perampasan Aset Bisa Sasar Travel Bodong, Harta Pelaku untuk Pulihkan Kerugian Korban
Aturan tersebut mencakup perampasan aset terkait tindak pidana maupun melalui mekanisme non-conviction based atau perampasan aset tanpa pemidanaan.
Dwi Astarini - Kamis, 19 November 2026
UU Perampasan Aset Bisa Sasar Travel Bodong, Harta Pelaku untuk Pulihkan Kerugian Korban
Indonesia
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, DPR Dorong Pembentukan Badan Pengawas Independen
DPR mendorong pembentukan Badan Pengawas Perampasan Aset dan badan khusus pengelola aset untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 19 November 2026
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, DPR Dorong Pembentukan Badan Pengawas Independen
Indonesia
Menhan Sjafrie Temui Dasco di Tengah Isu Pecalonan Cawapres
Pertemuan masih berlangsung hingga berita ini disiarkan. Belum diketahui topik yang dibahas dalam pertemuan tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 19 November 2026
Menhan Sjafrie Temui Dasco di Tengah Isu Pecalonan Cawapres
Indonesia
DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Negara Bisa Sita Aset Tanpa Pemidanaan
DPR resmi mengesahkan UU Perampasan Aset. Regulasi ini mengatur perampasan aset terkait tindak pidana dan tanpa pemidanaan, dengan proses melalui pengadilan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 19 November 2026
DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Negara Bisa Sita Aset Tanpa Pemidanaan
Indonesia
PSI Belum Tinggalkan Koalisi Prabowo, Dasco: Belum Ada Partai yang Mundur
Dasco menegaskan PSI masih berada di koalisi pemerintahan Prabowo. Mundurnya sejumlah kader, termasuk Raja Juli dan Giring, tak mengubah posisi partai.
Soffi Amira - Kamis, 19 November 2026
PSI Belum Tinggalkan Koalisi Prabowo, Dasco: Belum Ada Partai yang Mundur
Bagikan