PDIP Targetkan Tak Ada Kemiskinan Ekstrem di Indonesia

Mula AkmalMula Akmal - Senin, 05 Juni 2023
PDIP Targetkan Tak Ada Kemiskinan Ekstrem di Indonesia

Steering Committee (SC) Rakernas III PDIP Djarot Saiful Hidayat (kiri). (Foto: MP/Ponco)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III PDI Perjuangan (PDIP) disebut merupakan bentuk konsolidasi partai dalam pemikiran serta program-program ideologis yaitu Pancasila.

PDIP akan menerjemahkan ideologi Pancasila dalam bentuk program dan kebijakan. Sehingga, tema Rakernas III PDIP kali ini adalah 'Fakir Miskin dan Anak Telantar Dipelihara oleh Negara'.

Baca Juga:

Rakernas PDIP Usung Tema Fakir Miskin dan Anak Terlantar Dipelihara oleh Negara

Steering Committee (SC) Rakernas III PDIP Djarot Saiful Hidayat menjelaskan, tema ini merujuk semangat mengentaskan kemiskinan sebagaimana amanat dari Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Hal itu disampaikan Djarot saat jumpa pers di Kantor DPP PDIP, Jalam Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin (5/6). Hadir dalam kesempatan itu, Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto dan Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi, Arif Budimanta.

Djarot juga menyebut, Rakenas III ini bertepatan dengan hari lahir Presiden pertama RI Soekarno atau Bung Karno dalam semangatnya menciptakan kemerdekaan dari kemiskinan.

"Karena Rakernas ini akan dibuka tanggal 6 Juni yaitu hari lahir Bung Karno. Berarti kalau Bung Karno masih diberikan hidup usianya sudah 122 tahun," kata Djarot.

“Jadi ulang tahun Bung Karno yang ke 122, maka kita akan menerjemahkan cita-cita Bung Karno ketika mendeklarasikan Indonesia Merdeka dan ketika menggali Pancasila, apa cita-cita beliau, beliau sampaikan bahwa di dalam Indonesia Merdeka itulah tidak ada kemiskinan bagi rakyat kita," sambung dia.

Selain itu, Djarot juga menyampaikan apa yang telah dikatakan oleh Hasto soal komitmen PDIP dalam menuju tahun 2024. Yakni, tidak ada lagi kemiskinan ekstrem di seluruh daerah yang dipimpin oleh kepala daerah dari PDIP.

Baca Juga:

Ganjar Bantah Isu Keretakan Internal PDIP seperti Pemberitaan Media Asing

"Kita berkomitmen tahun 2024 seluruh kepala daerah dari PDIP akan betul-betul bekerja, berusaha keras agar 2024 tidak ada kemiskinan esktrem di wilayahnya," terang Djarot.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga menyebut, seluruh kepala daerah dari PDIP berjalan secara berkesinambungan menuju tahun 2024, agar tidak ada kemiskinan di Indonesia.

"Berarti 10,12,13 tahun yang akan datang 0 persen. Tahun 2024 kemiskinan ekstrem yang sekarang ini kurang lebih 1,5 persen itu 0 persen," ucap Djarot.

Djarot menambahkan, pada Rakernas III ini akan ada testimoni serta sharing beberapa kepala daerah yang konsisten untuk melaksanakan perintah partai.

Mereka yakni, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu , Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Wali Kota Tidore Kepulauan Capt. H. Ali Ibrahim.

"Seluruh kepala daerah itu diperintahkan PDI Perjuangan untuk menyusun anggaran yang betul-betul berpihak kepada budgeting. Budgeting itu harus berpihak kepada rakyat miskin. Anggaran juga harus mampu menciptakan lapangan kerja. Anggaran juga harus berpihak untuk memberdayakan rakyat di wilayah masing-masing," papar Djarot. (Pon)

Baca Juga:

NasDem Ingatkan PDIP Bersikap Dewasa Dalam Berpolitik

#PDIP #DPP PDIP #Rakernas PDIP #Angka Kemiskinan #Djarot Saiful Hidayat #Djarot Syaifulah Hidayat
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Menko PM Cak Imin Punya 3 Strategi Pemberdayaan Agar Taraf Hidup Masyarakat Meningkat
Di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, terdapat paradigma baru yang diterapkan dalam pembangunan nasional, yakni pemberdayaan masyarakat.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 14 Oktober 2026
Menko PM Cak Imin Punya 3 Strategi Pemberdayaan Agar Taraf Hidup Masyarakat Meningkat
Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
Megawati Rencanakan Kunjungan Balsan ke Presiden Prabowo, Dijadwalkan Oktober
Pertemuan tersebut merupakan lanjutan setelah kedua tokoh bertemu pada Senin (28/9) malam.
Dwi Astarini - Selasa, 29 September 2026
Megawati Rencanakan Kunjungan Balsan ke Presiden Prabowo, Dijadwalkan Oktober
Indonesia
Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun, ini Profil dan Jejak Kariernya
Guruh Soekarnoputra meninggal dunia di usia 73 tahun, Sabtu (26/9). Ia meninggalkan karya dan lagu legendaris.
Soffi Amira - Sabtu, 26 September 2026
Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun, ini Profil dan Jejak Kariernya
Indonesia
Pemprov Jateng Targetkan Kemiskinan Turun Menjadi 8,70 Persen Akhir 2026
Salah satu upaya untuk menurunkan kemiskinan yakni dengan terus mengurangi ketimpangan antara jumlah kebutuhan rumah dan ketersediaan hunian.
Dwi Astarini - Kamis, 24 September 2026
Pemprov Jateng Targetkan Kemiskinan Turun Menjadi 8,70 Persen Akhir 2026
Indonesia
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Angka tersebut belum menjadi keputusan resmi karena masih dibicarakan secara informal oleh partai politik.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Persyaratan Bedah Rumah Didesak Buat Disederhanakan, FokusDi Kantong Kemiskinan
Realisasi program bedah rumah memperhatikan aspek pemerataan di seluruh wilayah Indonesia.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 17 September 2026
Persyaratan Bedah Rumah Didesak Buat Disederhanakan, FokusDi Kantong Kemiskinan
Indonesia
Begini Cara Melihat Beda Data Kemiskinan Ala BPS Dengan Bank Dunia
BPS dan Bank Dunia menggunakan sumber data yang sama, yakni Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Namun, cara pengukuran kemiskinan yang digunakan berbeda karena memiliki tujuan yang berbeda.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 11 September 2026
Begini Cara Melihat Beda Data Kemiskinan Ala BPS Dengan Bank Dunia
Indonesia
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Pelemahan benteng demokrasi tidak dilakukan melalui pengerahan militer atau perebutan kekuasaan secara paksa, tapi dilegalkan melalui instrumen hukum formal atau autocratic legalism.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Bagikan