NasDem Ingatkan PDIP Bersikap Dewasa Dalam Berpolitik

Andika PratamaAndika Pratama - Sabtu, 03 Juni 2023
NasDem Ingatkan PDIP Bersikap Dewasa Dalam Berpolitik

Willy Aditya. Foto: Tari/Man

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai NasDem merasa geram disebut bermuka dua lantaran telah membentuk Koalisi Perubahan namun tetap berada di koalisi pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin.

Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya menyebut tudingan yang dilontarkan Kepala Badiklatda PDI Perjuangan (PDIP) Gilbert Simanjuntak itu tidak berdasar.

Baca Juga

Politikus NasDem Sebut Sistem Pemilu Tertutup Renggut Hak Rakyat

"Apa yang bermuka dua? PDIP kacang lupa pada kulitnya," kata Willy kepada awak media di NasDem Tower, Jakarta, Jumat (2/6).

Willy lantas mengingatkan NasDem dan PDIP adalah dua partai yang menjadi modalitas utama Presiden Jokowi di periode pertama dan kedua pemerintahannya

"Jokowi lahir dari gedung ini. Jokowi adalah anaknya NasDem, ibaratnya ibunya PDIP, bapaknya NasDem," tegas deklarator Ormas NasDem ini.

"Teman-teman jangan adu domba, kalau PDIP begitu statementnya, kacang lupa pada kulitnya, modalitas Jokowi itu di sini," sambung Willy.

Baca Juga

NasDem Sudah Usulkan Satu Nama Cawapres Pendamping Anies

Menurutnya, pencalonan Anies Baswedan tidak ada urusannya dengan koalisi pemerintahan. Sebab, Jokowi tidak bisa lagi maju sebagai capres karena sudah menjabat selama dua periode.

"Ini tugas partai, tugas konstitusional partai, mencalonkan calon presiden dan Pak Jokowi sudah tidak calon lagi. Jangan dibolak balik akal sehat kita ini," ujarnya.

Posisi partai di Koalisi Indonesia Maju, kata Willy, adalah urusan Jokowi. Karena itu, politikus asal Sumatera Barat ini meminta PDIP tidak ikut campur.

"Kalau presiden mengatakan NasDem caw (keluar dari kabinet), NasDem akan taat dan patuh. Bukan PDIP, bukan, bertepuk ini enggak bisa sebelah tangan," imbuhnya.

Lebih lanjut Willy meminta PDIP bersikap dewasa dalam berpolitik. Sebab, posisi partai dalam koalisi pemerintah sudah diatur oleh undang-undang.

"Kalau PDIP ya, kita tahu lah partai boleh besar tapi kelakuan kenakan-kanakan," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga

NasDem Nilai Relawan Ganjar Tidak Siap Adu Gagasan

#PDIP #Partai Nasdem
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
Megawati Rencanakan Kunjungan Balsan ke Presiden Prabowo, Dijadwalkan Oktober
Pertemuan tersebut merupakan lanjutan setelah kedua tokoh bertemu pada Senin (28/9) malam.
Dwi Astarini - Selasa, 29 September 2026
Megawati Rencanakan Kunjungan Balsan ke Presiden Prabowo, Dijadwalkan Oktober
Indonesia
Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun, ini Profil dan Jejak Kariernya
Guruh Soekarnoputra meninggal dunia di usia 73 tahun, Sabtu (26/9). Ia meninggalkan karya dan lagu legendaris.
Soffi Amira - Sabtu, 26 September 2026
Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun, ini Profil dan Jejak Kariernya
Indonesia
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Angka tersebut belum menjadi keputusan resmi karena masih dibicarakan secara informal oleh partai politik.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Pelemahan benteng demokrasi tidak dilakukan melalui pengerahan militer atau perebutan kekuasaan secara paksa, tapi dilegalkan melalui instrumen hukum formal atau autocratic legalism.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Indonesia
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Pengerahan Kapal RS Laksamana Malahayati ini merupakan tindak lanjut dan arahan langsung dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Dwi Astarini - Jumat, 21 Agustus 2026
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Indonesia
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Tidak ada satu pun pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengenal istilah partai koalisi, partai oposisi, shadow cabinet maupun partai penyeimbang.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 Agustus 2026
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Indonesia
NasDem Usulkan Pemberian Insentif Bagi Ibu Rumah Tangga
Kebijakan tersebut perlu dipandang sebagai investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat keluarga sebagai fondasi pembangunan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 12 Agustus 2026
NasDem Usulkan Pemberian Insentif Bagi Ibu Rumah Tangga
Olahraga
Semarak HUT ke-81 RI, Soekarno Cup 2026 Resmi Bergulir di Surabaya
Soekarno Cup 2026 resmi bergulir di Surabaya sebagai bagian peringatan HUT ke-81 RI, yang digagas Prananda Prabowo
Wisnu Cipto - Senin, 10 Agustus 2026
Semarak HUT ke-81 RI, Soekarno Cup 2026 Resmi Bergulir di Surabaya
Bagikan