PDIP Sebut Tak Ada Jalan Koalisi dengan Dua Partai

Zulfikar SyZulfikar Sy - Sabtu, 29 Mei 2021
PDIP Sebut Tak Ada Jalan Koalisi dengan Dua Partai

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri saat berbicara Pilkada Serentak 2017 di kantor DPP PDIP, Jakarta. (MP/Dery Ridwansah)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kabar koalisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan Gerindra kembali menghangat.

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengamini ucapan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani soal kedekatan antara Prabowo Subianto dengan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

"Karena selain aspek ideologi, faktor kedekatan kultural, kedekatan organisasi, kedekatan basis massa, kedekatan dari aspek strategi untuk memperluas basis massa itu juga akan menjadi pertimbangan," kata Hasto dalam diskusi Para Syndicate, Jumat (28/5).

Baca Juga:

Gegara Hadiri Acara Halal Bihalal PDIP, Plt Camat Sukoharjo Dicopot

Hasto mengatakan, PDIP tidak hanya dekat dengan Gerindra.

Partai berlambang banteng itu juga dekat dengan Partai Amanat Nasional yang diketuai Zulkifli Hasan.

PDIP mengenal sosok Zulkifli sebagai seorang yang berkomitmen terhadap bangsa dan negara dengan sangat jelas.

"Ketika ditawari oleh koalisi partai atas dasar agama, beliau mengatakan itu akan menambah pembelahan yang terjadi," kata Hasto.

Begitu juga dengan PPP yang diketuai oleh Suharso Monoarfa.

Dengan PPP, Hasto mengatakan, pihaknya juga akan mudah berkoalisi.

Selain kantor partainya bertetangga, kedua partai juga pernah punya sejarah bersama di era Orde Baru.

"Terbukti, ketika Bu Mega dijodohkan oleh MPR dengan Pak Hamzah Haz, bisa bersahabat dengan baik," kata Hasto.

Hasto juga menyebut peluang kerja sama dengan PKB yang diketuai Muhaimin Iskandar karena memiliki basis massa yang sama.

Ketika memperingati hari lahir NU, Hasto mengatakan, jumlah kepala daerah PDIP yang berafiliasi dengan NU berjumlah hingga 101 orang.

"Sehingga, itu juga kalau PKB sama PDIP basis massa itu sama-sama NU," ujarnya.

Megawati Soekarnoputri dibantu Sekjen PDIP Hasto Kristianto di Kantor DPP PDIP, Jakarta. (MP/Dery Ridwansah)
Megawati Soekarnoputri dibantu Sekjen PDIP Hasto Kristianto di Kantor DPP PDIP, Jakarta. (MP/Dery Ridwansah)

Namun nampaknya PDIP, sulit berkoalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Sebab, basis ideologi kedua partai itu berbeda.

PDI Perjuangan berbeda dengan PKS karena basis ideologinya berbeda, sehingga sangat sulit untuk melakukan koalisi dengan PKS.

"Itu saya tegaskan sejak awal,” kata Hasto.

Sebelum menjalin koalisi, menurut Hasto, PDIP akan melihat dulu kesepahaman ideologi dengan partai politik (parpol) lainnya.

Sejauh ini, PDIP bisa membangun koalisi dengan Partai Golkar, Partai Gerindra, PKB, PAN, PPP, dan partai lainnya yang kecil. Namun beda halnya dengan PKS maupun Partai Demokrat (PD).

"Dengan Demokrat berbeda, basisnya berbeda. Mereka partai elektoral, kami adalah partai ideologi tapi juga bertumpu pada kekuatan massa,” tegas Hasto.

Baca Juga:

PDIP dan Gerindra Berpeluang Koalisi di Pemilu 2024

Hasto menyatakan, PDIP tak sejalan dengan teori partai elektoral yang dikembangkan Marcus Mietzner seperti dianut PD.

“Sehingga kami tegaskan dari DNA-nya kami berbeda dengan Partai Demokrat,” kata Hasto.

Oleh karena itu, Hasto meminta agar sejak dini, berbagai pihak bisa memahami peta dan kondisi yang ada, sehingga tak memaksakan kehendak.

“Ini tegas-tegas saja, supaya tidak ada juru nikah yang ingin mempertemukan tersebut. Karena beda karakternya, nature-nya,” ucap Hasto. (Knu)

Baca Juga:

Hasto Buka Suara Soal Jagoan PDIP di Pilpres 2024

#PDIP #Hasto Kristiyanto #PKS #Partai Demokrat
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Kebijakan perpajakan terhadap pembalut perlu mempertimbangkan aspek keadilan, kesehatan, serta kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Indonesia
Usai Pindah Dari Golkar, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin Terpilih Aklamasi Jadi Ketua DPD Partai Demokrat
Munafri menggantikan Ni'matullah Erbe yang telah memimpin Partai Demokrat Sulawesi Selatan selama dua periode.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 25 Oktober 2026
Usai Pindah Dari Golkar, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin Terpilih Aklamasi Jadi Ketua DPD Partai Demokrat
Indonesia
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Almuzzammil Yusuf menginstruksikan pejabat partai menyisihkan gaji untuk korban karhutla, menyiapkan layanan kesehatan darurat, dan mendesak penegakan hukum.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Oktober 2026
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
PKS mendesak Presiden Prabowo Subianto memimpin upaya ASEAN mengatasi kabut asap lintas batas akibat karhutla dan memperkuat kerja sama dengan Malaysia.
Frengky Aruan - Sabtu, 10 Oktober 2026
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
Indonesia
Megawati Rencanakan Kunjungan Balsan ke Presiden Prabowo, Dijadwalkan Oktober
Pertemuan tersebut merupakan lanjutan setelah kedua tokoh bertemu pada Senin (28/9) malam.
Dwi Astarini - Selasa, 29 September 2026
Megawati Rencanakan Kunjungan Balsan ke Presiden Prabowo, Dijadwalkan Oktober
Indonesia
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
salah satu persoalan yang perlu diperjelas adalah siapa yang bertanggung jawab terhadap aset setelah dilakukan penyitaan maupun perampasan.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
Indonesia
Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun, ini Profil dan Jejak Kariernya
Guruh Soekarnoputra meninggal dunia di usia 73 tahun, Sabtu (26/9). Ia meninggalkan karya dan lagu legendaris.
Soffi Amira - Sabtu, 26 September 2026
Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun, ini Profil dan Jejak Kariernya
Bagikan