PDIP Sebut Tak Ada Jalan Koalisi dengan Dua Partai

Zulfikar SyZulfikar Sy - Sabtu, 29 Mei 2021
PDIP Sebut Tak Ada Jalan Koalisi dengan Dua Partai

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri saat berbicara Pilkada Serentak 2017 di kantor DPP PDIP, Jakarta. (MP/Dery Ridwansah)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kabar koalisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan Gerindra kembali menghangat.

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengamini ucapan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani soal kedekatan antara Prabowo Subianto dengan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

"Karena selain aspek ideologi, faktor kedekatan kultural, kedekatan organisasi, kedekatan basis massa, kedekatan dari aspek strategi untuk memperluas basis massa itu juga akan menjadi pertimbangan," kata Hasto dalam diskusi Para Syndicate, Jumat (28/5).

Baca Juga:

Gegara Hadiri Acara Halal Bihalal PDIP, Plt Camat Sukoharjo Dicopot

Hasto mengatakan, PDIP tidak hanya dekat dengan Gerindra.

Partai berlambang banteng itu juga dekat dengan Partai Amanat Nasional yang diketuai Zulkifli Hasan.

PDIP mengenal sosok Zulkifli sebagai seorang yang berkomitmen terhadap bangsa dan negara dengan sangat jelas.

"Ketika ditawari oleh koalisi partai atas dasar agama, beliau mengatakan itu akan menambah pembelahan yang terjadi," kata Hasto.

Begitu juga dengan PPP yang diketuai oleh Suharso Monoarfa.

Dengan PPP, Hasto mengatakan, pihaknya juga akan mudah berkoalisi.

Selain kantor partainya bertetangga, kedua partai juga pernah punya sejarah bersama di era Orde Baru.

"Terbukti, ketika Bu Mega dijodohkan oleh MPR dengan Pak Hamzah Haz, bisa bersahabat dengan baik," kata Hasto.

Hasto juga menyebut peluang kerja sama dengan PKB yang diketuai Muhaimin Iskandar karena memiliki basis massa yang sama.

Ketika memperingati hari lahir NU, Hasto mengatakan, jumlah kepala daerah PDIP yang berafiliasi dengan NU berjumlah hingga 101 orang.

"Sehingga, itu juga kalau PKB sama PDIP basis massa itu sama-sama NU," ujarnya.

Megawati Soekarnoputri dibantu Sekjen PDIP Hasto Kristianto di Kantor DPP PDIP, Jakarta. (MP/Dery Ridwansah)
Megawati Soekarnoputri dibantu Sekjen PDIP Hasto Kristianto di Kantor DPP PDIP, Jakarta. (MP/Dery Ridwansah)

Namun nampaknya PDIP, sulit berkoalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Sebab, basis ideologi kedua partai itu berbeda.

PDI Perjuangan berbeda dengan PKS karena basis ideologinya berbeda, sehingga sangat sulit untuk melakukan koalisi dengan PKS.

"Itu saya tegaskan sejak awal,” kata Hasto.

Sebelum menjalin koalisi, menurut Hasto, PDIP akan melihat dulu kesepahaman ideologi dengan partai politik (parpol) lainnya.

Sejauh ini, PDIP bisa membangun koalisi dengan Partai Golkar, Partai Gerindra, PKB, PAN, PPP, dan partai lainnya yang kecil. Namun beda halnya dengan PKS maupun Partai Demokrat (PD).

"Dengan Demokrat berbeda, basisnya berbeda. Mereka partai elektoral, kami adalah partai ideologi tapi juga bertumpu pada kekuatan massa,” tegas Hasto.

Baca Juga:

PDIP dan Gerindra Berpeluang Koalisi di Pemilu 2024

Hasto menyatakan, PDIP tak sejalan dengan teori partai elektoral yang dikembangkan Marcus Mietzner seperti dianut PD.

“Sehingga kami tegaskan dari DNA-nya kami berbeda dengan Partai Demokrat,” kata Hasto.

Oleh karena itu, Hasto meminta agar sejak dini, berbagai pihak bisa memahami peta dan kondisi yang ada, sehingga tak memaksakan kehendak.

“Ini tegas-tegas saja, supaya tidak ada juru nikah yang ingin mempertemukan tersebut. Karena beda karakternya, nature-nya,” ucap Hasto. (Knu)

Baca Juga:

Hasto Buka Suara Soal Jagoan PDIP di Pilpres 2024

#PDIP #Hasto Kristiyanto #PKS #Partai Demokrat
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Partai Demokrat Dukung Menkeu soal Dana Pemda Mengendap, Tawarkan Solusi Efektif
Fenomena APBD mengendap di perbankan bukan sekadar persoalan teknis pengelolaan kas daerah, melainkan menggambarkan masalah struktural keuangan daerah.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Oktober 2025
Partai Demokrat Dukung Menkeu soal Dana Pemda Mengendap, Tawarkan Solusi Efektif
Indonesia
Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan, Politisi PDIP: Aktivis 1998 Bisa Dianggap Pengkhianat
Soeharto kini diusulkan jadi pahlawan nasional. Politisi PDIP mengatakan, bahwa aktivis 1998 bisa dianggap sebagai pengkhianat.
Soffi Amira - Kamis, 23 Oktober 2025
Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan, Politisi PDIP: Aktivis 1998 Bisa Dianggap Pengkhianat
Indonesia
Hari Santri Jadi Momentum Gali kembali Islam Bung Karno dan Resolusi Jihad
Hari Santri merupakan waktu yang tepat untuk menggali kembali gagasan-gagasan Islam Bung Karno yang berakar pada spiritualitas dan nasionalisme.
Dwi Astarini - Rabu, 22 Oktober 2025
Hari Santri Jadi Momentum Gali kembali Islam Bung Karno dan Resolusi Jihad
Indonesia
Hari Santri 2025, Megawati Titip 3 Pesan Resolusi Jihad untuk Tanamkan Cinta Tanah Air
Peringatan Hari Santri 2025 dimaknai PDIP sebagai momentum untuk membangkitkan kekuatan moral dan rasa percaya diri bangsa.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 22 Oktober 2025
Hari Santri 2025, Megawati Titip 3 Pesan Resolusi Jihad untuk Tanamkan Cinta Tanah Air
Indonesia
Ketua Fraksi PDIP: Pemerintahan Prabowo-Gibran Menuju Sosialisme ala Indonesia
Perlu perbaikan di level pelaksana kebijakan.
Dwi Astarini - Kamis, 16 Oktober 2025
Ketua Fraksi PDIP: Pemerintahan Prabowo-Gibran Menuju Sosialisme ala Indonesia
Indonesia
PKS Solo Kukuhkan Pengurus, Serukan Koalisi Beretika dan Bermartabat
Perjalanan panjang PKS Solo yang telah menjadi bagian penting dalam pembangunan demokrasi dan pelayanan masyarakat sejak masa reformasi akan tetap dipertahankan.
Dwi Astarini - Senin, 13 Oktober 2025
PKS Solo Kukuhkan Pengurus, Serukan Koalisi Beretika dan Bermartabat
Indonesia
Jadi Ketua DPD PSI Solo, Astrid Widayani Ditargetkan Kuasai Kandang Banteng
Ketua sebelumnya Tri Mardiyanto kini menjabat sebagai Bendahara di kepengurusan DPD PSI Solo periode 2025-2030.
Wisnu Cipto - Minggu, 12 Oktober 2025
Jadi Ketua DPD PSI Solo, Astrid Widayani Ditargetkan Kuasai Kandang Banteng
Indonesia
Demokrat ‘Pelototi’ Paket Stimulus Kuartal IV 2025: Ingin Tepat Sasaran dan Berkelanjutan
Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat menegaskan pentingnya pengawasan dan kolaborasi antara pemerintah dan DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 08 Oktober 2025
Demokrat ‘Pelototi’ Paket Stimulus Kuartal IV 2025: Ingin Tepat Sasaran dan Berkelanjutan
Indonesia
Ramai Video SBY Tak Salami Kapolri saat Peringatan HUT ke-80 TNI, Demokrat Tegaskan Hubungan Baik-Baik Saja
Narasi yang beredar menyebut seolah-olah hubungan antara pendiri Partai Demokrat dan Kapolri tidak akrab.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 Oktober 2025
Ramai Video SBY Tak Salami Kapolri saat Peringatan HUT ke-80 TNI, Demokrat Tegaskan Hubungan Baik-Baik Saja
Indonesia
Evaluasi Masih Bobrok, Legislator PKS Ingatkan MBG Berpotensi Jadi 'IKN Jilid 2'
Anggota DPR fraksi PKS mengingatkan MBG bisa berpotensi menjadi IKN Jilid 2. Sebab, evaluasinya dinilai masih jauh dari kata baik.
Soffi Amira - Senin, 06 Oktober 2025
Evaluasi Masih Bobrok, Legislator PKS Ingatkan MBG Berpotensi Jadi 'IKN Jilid 2'
Bagikan