PDIP Sebut Tak Ada Jalan Koalisi dengan Dua Partai

Zulfikar SyZulfikar Sy - Sabtu, 29 Mei 2021
PDIP Sebut Tak Ada Jalan Koalisi dengan Dua Partai

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri saat berbicara Pilkada Serentak 2017 di kantor DPP PDIP, Jakarta. (MP/Dery Ridwansah)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kabar koalisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan Gerindra kembali menghangat.

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengamini ucapan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani soal kedekatan antara Prabowo Subianto dengan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

"Karena selain aspek ideologi, faktor kedekatan kultural, kedekatan organisasi, kedekatan basis massa, kedekatan dari aspek strategi untuk memperluas basis massa itu juga akan menjadi pertimbangan," kata Hasto dalam diskusi Para Syndicate, Jumat (28/5).

Baca Juga:

Gegara Hadiri Acara Halal Bihalal PDIP, Plt Camat Sukoharjo Dicopot

Hasto mengatakan, PDIP tidak hanya dekat dengan Gerindra.

Partai berlambang banteng itu juga dekat dengan Partai Amanat Nasional yang diketuai Zulkifli Hasan.

PDIP mengenal sosok Zulkifli sebagai seorang yang berkomitmen terhadap bangsa dan negara dengan sangat jelas.

"Ketika ditawari oleh koalisi partai atas dasar agama, beliau mengatakan itu akan menambah pembelahan yang terjadi," kata Hasto.

Begitu juga dengan PPP yang diketuai oleh Suharso Monoarfa.

Dengan PPP, Hasto mengatakan, pihaknya juga akan mudah berkoalisi.

Selain kantor partainya bertetangga, kedua partai juga pernah punya sejarah bersama di era Orde Baru.

"Terbukti, ketika Bu Mega dijodohkan oleh MPR dengan Pak Hamzah Haz, bisa bersahabat dengan baik," kata Hasto.

Hasto juga menyebut peluang kerja sama dengan PKB yang diketuai Muhaimin Iskandar karena memiliki basis massa yang sama.

Ketika memperingati hari lahir NU, Hasto mengatakan, jumlah kepala daerah PDIP yang berafiliasi dengan NU berjumlah hingga 101 orang.

"Sehingga, itu juga kalau PKB sama PDIP basis massa itu sama-sama NU," ujarnya.

Megawati Soekarnoputri dibantu Sekjen PDIP Hasto Kristianto di Kantor DPP PDIP, Jakarta. (MP/Dery Ridwansah)
Megawati Soekarnoputri dibantu Sekjen PDIP Hasto Kristianto di Kantor DPP PDIP, Jakarta. (MP/Dery Ridwansah)

Namun nampaknya PDIP, sulit berkoalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Sebab, basis ideologi kedua partai itu berbeda.

PDI Perjuangan berbeda dengan PKS karena basis ideologinya berbeda, sehingga sangat sulit untuk melakukan koalisi dengan PKS.

"Itu saya tegaskan sejak awal,” kata Hasto.

Sebelum menjalin koalisi, menurut Hasto, PDIP akan melihat dulu kesepahaman ideologi dengan partai politik (parpol) lainnya.

Sejauh ini, PDIP bisa membangun koalisi dengan Partai Golkar, Partai Gerindra, PKB, PAN, PPP, dan partai lainnya yang kecil. Namun beda halnya dengan PKS maupun Partai Demokrat (PD).

"Dengan Demokrat berbeda, basisnya berbeda. Mereka partai elektoral, kami adalah partai ideologi tapi juga bertumpu pada kekuatan massa,” tegas Hasto.

Baca Juga:

PDIP dan Gerindra Berpeluang Koalisi di Pemilu 2024

Hasto menyatakan, PDIP tak sejalan dengan teori partai elektoral yang dikembangkan Marcus Mietzner seperti dianut PD.

“Sehingga kami tegaskan dari DNA-nya kami berbeda dengan Partai Demokrat,” kata Hasto.

Oleh karena itu, Hasto meminta agar sejak dini, berbagai pihak bisa memahami peta dan kondisi yang ada, sehingga tak memaksakan kehendak.

“Ini tegas-tegas saja, supaya tidak ada juru nikah yang ingin mempertemukan tersebut. Karena beda karakternya, nature-nya,” ucap Hasto. (Knu)

Baca Juga:

Hasto Buka Suara Soal Jagoan PDIP di Pilpres 2024

#PDIP #Hasto Kristiyanto #PKS #Partai Demokrat
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Demokrat Bantah Pidato AHY Jadi Sinyal Pilpres 2029, Sebut Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo
Partai Demokrat membantah pidato Agus Harimurti Yudhoyono menjadi sinyal Pilpres 2029.
Soffi Amira - Selasa, 08 September 2026
Demokrat Bantah Pidato AHY Jadi Sinyal Pilpres 2029, Sebut Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo
Olahraga
PBV Paja One Juara AHY Cup 2026, AHY Dorong Pembinaan Atlet Muda
PBV Paja One menjadi juara AHY Cup 2026 di Jakarta Timur. AHY mendorong kompetisi voli ini berlanjut sebagai wadah pembinaan dan pencarian atlet muda.
Ananda Dimas Prasetya - Minggu, 06 September 2026
PBV Paja One Juara AHY Cup 2026, AHY Dorong Pembinaan Atlet Muda
Indonesia
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Pelemahan benteng demokrasi tidak dilakukan melalui pengerahan militer atau perebutan kekuasaan secara paksa, tapi dilegalkan melalui instrumen hukum formal atau autocratic legalism.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Indonesia
Dari AS hingga Asia, Forum CALD Soroti Gelombang Populisme dan Kemunduran Demokrasi
Demokrasi menghadapi tantangan serius ketika kekuasaan politik dan ekonomi semakin terkonsentrasi, kepercayaan publik terhadap institusi melemah, ketimpangan membesar, serta populisme mendapatkan ruang untuk berkembang.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Dari AS hingga Asia, Forum CALD Soroti Gelombang Populisme dan Kemunduran Demokrasi
Indonesia
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Pengerahan Kapal RS Laksamana Malahayati ini merupakan tindak lanjut dan arahan langsung dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Dwi Astarini - Jumat, 21 Agustus 2026
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Indonesia
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Tidak ada satu pun pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengenal istilah partai koalisi, partai oposisi, shadow cabinet maupun partai penyeimbang.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 Agustus 2026
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Olahraga
Semarak HUT ke-81 RI, Soekarno Cup 2026 Resmi Bergulir di Surabaya
Soekarno Cup 2026 resmi bergulir di Surabaya sebagai bagian peringatan HUT ke-81 RI, yang digagas Prananda Prabowo
Wisnu Cipto - Senin, 10 Agustus 2026
Semarak HUT ke-81 RI, Soekarno Cup 2026 Resmi Bergulir di Surabaya
Indonesia
Bambang Harymurti Pimpin Bedah Buku Erros Djarot, Megawati Duduk Bersanding Bersama Elit Politik Nasional
Memasuki agenda utama, sesi bedah buku autobiografi jilid 2 dan 3 ini dipandu langsung oleh jurnalis senior Bambang Harymurti yang bertindak sebagai moderator
Angga Yudha Pratama - Minggu, 09 Agustus 2026
Bambang Harymurti Pimpin Bedah Buku Erros Djarot, Megawati Duduk Bersanding Bersama Elit Politik Nasional
Indonesia
Dampak Putusan MK, PDIP Usulkan Anggaran MBG Rp 60 Triliun Tiap Tahun Dengan Target Terarah
Kelompok yang dinilai perlu menjadi prioritas, lanjutnya, meliputi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita yang berisiko mengalami gangguan gizi.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 31 Juli 2026
Dampak Putusan MK, PDIP Usulkan Anggaran MBG Rp 60 Triliun Tiap Tahun Dengan Target Terarah
Bagikan