PDIP Sebut Tak Ada Jalan Koalisi dengan Dua Partai

Zulfikar SyZulfikar Sy - Sabtu, 29 Mei 2021
PDIP Sebut Tak Ada Jalan Koalisi dengan Dua Partai

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri saat berbicara Pilkada Serentak 2017 di kantor DPP PDIP, Jakarta. (MP/Dery Ridwansah)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kabar koalisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan Gerindra kembali menghangat.

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengamini ucapan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani soal kedekatan antara Prabowo Subianto dengan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

"Karena selain aspek ideologi, faktor kedekatan kultural, kedekatan organisasi, kedekatan basis massa, kedekatan dari aspek strategi untuk memperluas basis massa itu juga akan menjadi pertimbangan," kata Hasto dalam diskusi Para Syndicate, Jumat (28/5).

Baca Juga:

Gegara Hadiri Acara Halal Bihalal PDIP, Plt Camat Sukoharjo Dicopot

Hasto mengatakan, PDIP tidak hanya dekat dengan Gerindra.

Partai berlambang banteng itu juga dekat dengan Partai Amanat Nasional yang diketuai Zulkifli Hasan.

PDIP mengenal sosok Zulkifli sebagai seorang yang berkomitmen terhadap bangsa dan negara dengan sangat jelas.

"Ketika ditawari oleh koalisi partai atas dasar agama, beliau mengatakan itu akan menambah pembelahan yang terjadi," kata Hasto.

Begitu juga dengan PPP yang diketuai oleh Suharso Monoarfa.

Dengan PPP, Hasto mengatakan, pihaknya juga akan mudah berkoalisi.

Selain kantor partainya bertetangga, kedua partai juga pernah punya sejarah bersama di era Orde Baru.

"Terbukti, ketika Bu Mega dijodohkan oleh MPR dengan Pak Hamzah Haz, bisa bersahabat dengan baik," kata Hasto.

Hasto juga menyebut peluang kerja sama dengan PKB yang diketuai Muhaimin Iskandar karena memiliki basis massa yang sama.

Ketika memperingati hari lahir NU, Hasto mengatakan, jumlah kepala daerah PDIP yang berafiliasi dengan NU berjumlah hingga 101 orang.

"Sehingga, itu juga kalau PKB sama PDIP basis massa itu sama-sama NU," ujarnya.

Megawati Soekarnoputri dibantu Sekjen PDIP Hasto Kristianto di Kantor DPP PDIP, Jakarta. (MP/Dery Ridwansah)
Megawati Soekarnoputri dibantu Sekjen PDIP Hasto Kristianto di Kantor DPP PDIP, Jakarta. (MP/Dery Ridwansah)

Namun nampaknya PDIP, sulit berkoalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Sebab, basis ideologi kedua partai itu berbeda.

PDI Perjuangan berbeda dengan PKS karena basis ideologinya berbeda, sehingga sangat sulit untuk melakukan koalisi dengan PKS.

"Itu saya tegaskan sejak awal,” kata Hasto.

Sebelum menjalin koalisi, menurut Hasto, PDIP akan melihat dulu kesepahaman ideologi dengan partai politik (parpol) lainnya.

Sejauh ini, PDIP bisa membangun koalisi dengan Partai Golkar, Partai Gerindra, PKB, PAN, PPP, dan partai lainnya yang kecil. Namun beda halnya dengan PKS maupun Partai Demokrat (PD).

"Dengan Demokrat berbeda, basisnya berbeda. Mereka partai elektoral, kami adalah partai ideologi tapi juga bertumpu pada kekuatan massa,” tegas Hasto.

Baca Juga:

PDIP dan Gerindra Berpeluang Koalisi di Pemilu 2024

Hasto menyatakan, PDIP tak sejalan dengan teori partai elektoral yang dikembangkan Marcus Mietzner seperti dianut PD.

“Sehingga kami tegaskan dari DNA-nya kami berbeda dengan Partai Demokrat,” kata Hasto.

Oleh karena itu, Hasto meminta agar sejak dini, berbagai pihak bisa memahami peta dan kondisi yang ada, sehingga tak memaksakan kehendak.

“Ini tegas-tegas saja, supaya tidak ada juru nikah yang ingin mempertemukan tersebut. Karena beda karakternya, nature-nya,” ucap Hasto. (Knu)

Baca Juga:

Hasto Buka Suara Soal Jagoan PDIP di Pilpres 2024

#PDIP #Hasto Kristiyanto #PKS #Partai Demokrat
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Demokrat Respons Usulan Koalisi Permanen, Tegaskan Fokus ke Penanganan Bencana
Energi politik semestinya dicurahkan untuk memastikan penanganan bencana berjalan cepat dan efektif.
Dwi Astarini - Rabu, 10 Desember 2025
Demokrat Respons Usulan Koalisi Permanen, Tegaskan Fokus ke Penanganan Bencana
Indonesia
Percepat Penanganan Bencana Sumatra, Demokrat Desak Pemerintah Buka Akses Bantuan Asing
Partai Demokrat mendesak pemerintah untuk membuka akses bantuan asing. Hal itu dilakukan demi mempercepat penanganan darurat bencana Sumatra.
Soffi Amira - Senin, 08 Desember 2025
Percepat Penanganan Bencana Sumatra, Demokrat Desak Pemerintah Buka Akses Bantuan Asing
Indonesia
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Ariyadi menegaskan bahwa menyeret-nyeret PDIP dalam narasi yang tidak berdasar hanya menunjukkan upaya memutarbalikkan fakta
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 22 November 2025
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Indonesia
Aria Bima Ingatkan Mahasiswa Penggugat UU MD3 Soal Sistem Pengambilan Keputusan di Lembaga Legislatif
Politisi PDIP ini menduga tuntutan tersebut lahir dari narasi dan persepsi negatif di publik mengenai kinerja DPR
Angga Yudha Pratama - Jumat, 21 November 2025
Aria Bima Ingatkan Mahasiswa Penggugat UU MD3 Soal Sistem Pengambilan Keputusan di Lembaga Legislatif
Indonesia
Marsinah Dijadikan Pahlawan Nasional, Bukti Negara Mulai Menghargai Kelompok Buruh
Marsinah mendapat gelar pahlawan nasional. Sekretaris Bidang Ketenagakerjaan DPP PKS, Muhammad Rusli menilai, negara mulai menghargai buruh.
Soffi Amira - Selasa, 11 November 2025
Marsinah Dijadikan Pahlawan Nasional, Bukti Negara Mulai Menghargai Kelompok Buruh
Berita Foto
Ariel Noah Bersama Vibrasi Suara Indonesia Sambangi Fraksi PDIP Bahas Royalti
Ketua Fraksi PDIP DPR Utut Adianto (kanan), Anggota Fraksi Banyu Biru (kedua kanan), menerima audiensi pengurus asosiasi Vibrasi Suara Indonesia (VISI) di antaranya Armand Maulana (kiri) dan Ariel NOAH (tengah), di Ruang Fraksi PDIP, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/11/2025).
Didik Setiawan - Senin, 10 November 2025
Ariel Noah Bersama Vibrasi Suara Indonesia Sambangi Fraksi PDIP Bahas Royalti
Indonesia
Bupati Ponorogo Ditangkap KPK, PDIP: Kami Minta Maaf karena Dia tak Amanah
PDI Perjuangan Jawa Timur menghomati kewenangan dan proses hukum terhadap kadernya itu yang sedang dilakukan KPK.
Dwi Astarini - Sabtu, 08 November 2025
Bupati Ponorogo Ditangkap KPK, PDIP: Kami Minta Maaf karena Dia tak Amanah
Indonesia
Tokoh Intelijen Indonesia Soeripto Meninggal di Usia 89 Tahun, Begini Karirnya
Soeripto juga terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada periode 2004-2009.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 06 November 2025
Tokoh Intelijen Indonesia Soeripto Meninggal di Usia 89 Tahun, Begini Karirnya
Indonesia
Presiden Perintahkan Kader PKS Jadi Negarawan, Jaga Integritas
Al Muzzammil berpesan kepada para kader PKS untuk menjadi negarawan sejati yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 02 November 2025
Presiden Perintahkan Kader PKS Jadi Negarawan, Jaga Integritas
Indonesia
Jokowi Sebut Whoosh Investasi Sosial, Demokrat: Siapa yang Talangi Kerugiannya?
Jokowi sebut Whoosh jadi investasi sosial. Demokrat mempertanyakan siapa yang akan menalangi kerugiannya.
Soffi Amira - Sabtu, 01 November 2025
Jokowi Sebut Whoosh Investasi Sosial, Demokrat: Siapa yang Talangi Kerugiannya?
Bagikan