Gegara Hadiri Acara Halal Bihalal PDIP, Plt Camat Sukoharjo Dicopot

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 25 Mei 2021
Gegara Hadiri Acara Halal Bihalal PDIP, Plt Camat Sukoharjo Dicopot

Viral Video Camat dan Lurah di Sukoharjo Hadiri Halal Bihalal PAC PDIP. Foto: Istimewa

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Bupati Sukoharjo, Jawa Tengah, Etik Suryani mencopot Plt Camat Sukoharjo Havid Danang. Pencopotan tersebut buntut dari hadirnya Havid dalam acara halal bihalal yang diadakan PAC PDIP Sukoharjo pada Rabu (19/5).

"Ya benar, dia (Havid) saya copot dari jabatannya dari Plt Camat Sukoharjo. Saya kembalikan jabatannya sebagai Lurah Gayam," ujar Etik, Selasa (25/5).

Baca Juga

Camat-Lurah di Sukoharjo Hadiri Halalbihalal PAC PDIP Dihibur Biduan

Etik mengatakan pencopotan Plt Camat Sukoharjo tersebut karena telah melanggar SE Bupati tentang PPKM skala mikro. Pasca kejadian itu, pihaknya mengatakan akan memberikan pembinaan kepada aparatur sipil negara (ASN) agar disiplin dan patuh terhadap peraturan pemerintah

"Ini jadi perhatian bagi semua ASN untuk mematuhi aturan Pemkab Sukoharjo," kata dia.

Inspektur Sukoharjo, Djoko Poernomo mengatakan, pihaknya sudah memanggil Plt Camat Sukoharjo dan empat lurah terkait video viral acara halal bihalal. Selain itu, juga memeriksa 10 lurah.

"Mereka diundang untuk menghadiri acara halal bihalal yang diselenggarakan salah satu partai. Itu sudah salah," katanya.

Video camat-lurah di Sukoharjo halalbihalal dengan hiburan biduan viral, Jumat (21/5/2021). (Foto: Tangkapan layar video viral)
Video camat-lurah di Sukoharjo halalbihalal dengan hiburan biduan viral, Jumat (21/5/2021). (Foto: Tangkapan layar video viral)

Djoko mengungkap Bupati Sukoharjo telah mengambil keputusan dengan mencabut dari Plt Camat Sukoharjo. Pencopotan Havid berkaitan dengan pelanggaran disiplin PNS yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 53 Tahun 2010.

"Dia (Havid) melanggar surat edaran bupati terkait pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) karena pandemi COVID-19," kata dia.

Ia menambahkan pihaknya belum memberikan sanksi kepada para lurah karena pemeriksaan belum selesai. Namun, para lurah tersebut dipastikan juga akan mendapatkan sanksi sesuai keterlibatan mereka dalam acara tersebut. (Ismail/Jawa Tengah)

Baca Juga

Hasto Buka Suara Soal Jagoan PDIP di Pilpres 2024

#PDIP
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
Rayakan Bulan Bung Karno, PDIP Dorong Apresiasi Film Indonesia Lewat 'Ghost in the Cell'
Kulturanesia menggelar pemutaran film Ghost in the Cell dalam rangka merayakan bulan Bung Karno.
Soffi Amira - Minggu, 07 Juni 2026
Rayakan Bulan Bung Karno, PDIP Dorong Apresiasi Film Indonesia Lewat 'Ghost in the Cell'
Indonesia
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
"PDI Perjuangan sangat mengkhawatirkan terhadap menguatnya militerisme. Kita juga menolak berbagai bentuk pembungkaman terhadap komponen masyarakat yang kritis," kata Hasto
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 Juni 2026
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
Indonesia
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Sementara itu, Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong menegaskan program bantuan sapi kurban Presiden memiliki dasar hukum dan mekanisme resmi dalam sistem keuangan negara.
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Indonesia
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Prabowo menegaskan pemerintah tidak boleh membedakan pemenang tender berdasarkan latar belakang politik.
Dwi Astarini - Rabu, 20 Mei 2026
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Indonesia
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
TB Hasanuddin menilai Perpres 8/2026 berpotensi multitafsir dan bisa menimbulkan labelisasi ekstremisme terhadap masyarakat.
Wisnu Cipto - Kamis, 07 Mei 2026
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
Indonesia
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Ambang batas parlemen ideal 38 kursi dengan PT nasional 5,5–6 persen
Wisnu Cipto - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Indonesia
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
PDIP merespons usulan ambang batas parpol 13 kursi di DPR. PDIP mengatakan, bahwa harus ada kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
Sekjen PDIP Ajak Buruh Perkuat Solidaritas dan Gotong Royong
Kebersamaan dan gotong royong menjadi kekuatan utama untuk mendorong perubahan yang berpihak kepada rakyat kecil.
Dwi Astarini - Senin, 04 Mei 2026
Sekjen PDIP Ajak Buruh Perkuat Solidaritas dan Gotong Royong
Indonesia
Rano Karno Pertegas Pemprov DKI Pro ke Buruh, Tuntut Ruang Dialog Konstruktif demi Keadilan Pekerja Ibu Kota
Rano Karno memandang kaum pekerja sebagai elemen vital yang menentukan arah ekonomi daerah
Angga Yudha Pratama - Minggu, 03 Mei 2026
Rano Karno Pertegas Pemprov DKI Pro ke Buruh, Tuntut Ruang Dialog Konstruktif demi Keadilan Pekerja Ibu Kota
Indonesia
PDIP Suarakan Perlawanan Terhadap Eksploitasi Buruh, Masih Banyak Terjepit Upah Tak Layak
Di Indonesia sendiri, sejarah perjuangan buruh juga memiliki perjalanan panjang sejak masa kolonial ketika buruh mengalami berbagai bentuk penindasan, termasuk kerja paksa dan upah yang tidak manusiawi
Angga Yudha Pratama - Minggu, 03 Mei 2026
PDIP Suarakan Perlawanan Terhadap Eksploitasi Buruh, Masih Banyak Terjepit Upah Tak Layak
Bagikan