Hasto Buka Suara Soal Jagoan PDIP di Pilpres 2024

Zulfikar SyZulfikar Sy - Senin, 24 Mei 2021
Hasto Buka Suara Soal Jagoan PDIP di Pilpres 2024

Megawati Soekarnoputri dibantu Sekjen PDIP Hasto Kristianto di Kantor DPP PDIP, Jakarta. (MP/Dery Ridwansah)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kongres V PDIP telah memberikan hak prerogatif pada Ketum Megawati Soekarnoputri untuk menetapkan capres dan cawapres pada Pemilu 2024.

Pernyataan ini disampaikan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di tengah polemik Guburnur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang tidak diundang dalam acara internal PDIP yang dihadiri oleh Ketua DPP PDIP Puan Maharani di Jateng.

"Maka pilihan terbaik partai saat ini bagi seluruh kader partai pada seluruh jajaran tiga pilar partai adalah melakukan konsolidasi partai secara menyeluruh," kata Hasto dalam keterangannya, Senin (24/5).

Baca Juga:

Ini Jawaban Gibran Ditanya Soal Ganjar Tak Diundang Acara Puan

Hasto menjelaskan, konsolidasi partai juga menyangkut aspek ideologi, politik, program, dan sumber daya. Konsolidasi ideologi agar Indonesia semakin kokoh dengan Pancasila sehingga Presiden RI yang akan datang tidak akan dibebani oleh persoalan tersebut.

Atas dasar hal tersebut, Hasto melanjutkan, konsolidasi tiga pilar partai wajib diadakan secara lebih terstruktur, sistematis, dan masif.

“Struktural partai, kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta pimpinan legislatif bersama-sama berjuang dalam spirit gotong royong untuk rakyat. Semua wajib proaktif sebagai kader partai," ujarnya.

Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto. (MP/Ponco Sulaksono)
Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto. (MP/Ponco Sulaksono)

Untuk itu, Hasto mengajak seluruh kader PDIP untuk terus rapatkan barisan mengingat banyak pihak yang sudah melakukan dansa politik untuk 2024.

Ia juga mengingatkan kepada seluruh kader agar jangan beri peluang kepada siapa pun dari luar partai untuk memecah belah kekuatan PDIP.

Lebih lanjut, Hasto menegaskan, PDIP dengan memberikan hak prerogatif kepada Ketum Megawati telah berhasil mengantar Joko Widodo sebagai presiden, dan kini memasuki periode kedua untuk Indonesia yang lebih maju.

"Terus bergerak ke bawah bersama rakyat, sehingga ketika tiba momentum politik bagi Ibu Megawati untuk mengambil keputusan, seluruh kader partai telah mengakar dalam semangat kolektivitas untuk kejayaan bangsa dan negara Indonesia," tutup Hasto.

Baca Juga:

IPS: Elektabilitas Ganjar Makin Populer, Melampaui Puan Maharani

Sebelumnya, Ketua DPD PDIP Jateng sekaligus Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDIP Bambang Wuryanto, terang-terangan menyatakan tak simpatik dengan sikap Ganjar yang terlihat sangar ambisius ingin maju sebagai capres.

Pria yang karib disapa Bambang Pacul itu menyebut, Ganjar sudah menjadi orang yang sok sehingga tak mengindahkan arahan dan aturan PDIP yang mengusungnya.

Bambang Pacul menilai, intensitas pencitraan Ganjar di media sosial dan media massa terlalu tinggi. Bahkan, Ganjar sampai menjadi host di akun Youtube. (Pon)

Baca Juga:

Kucilkan Ganjar, PDIP Dinilai Panik Hasil Survei Puan Jeblok

#Hasto Kristiyanto #PDIP #Pilpres 2024
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Rayakan Bulan Bung Karno, PDIP Dorong Apresiasi Film Indonesia Lewat 'Ghost in the Cell'
Kulturanesia menggelar pemutaran film Ghost in the Cell dalam rangka merayakan bulan Bung Karno.
Soffi Amira - Minggu, 07 Juni 2026
Rayakan Bulan Bung Karno, PDIP Dorong Apresiasi Film Indonesia Lewat 'Ghost in the Cell'
Indonesia
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
"PDI Perjuangan sangat mengkhawatirkan terhadap menguatnya militerisme. Kita juga menolak berbagai bentuk pembungkaman terhadap komponen masyarakat yang kritis," kata Hasto
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 Juni 2026
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
Indonesia
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Sementara itu, Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong menegaskan program bantuan sapi kurban Presiden memiliki dasar hukum dan mekanisme resmi dalam sistem keuangan negara.
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Indonesia
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Prabowo menegaskan pemerintah tidak boleh membedakan pemenang tender berdasarkan latar belakang politik.
Dwi Astarini - Rabu, 20 Mei 2026
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Indonesia
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
TB Hasanuddin menilai Perpres 8/2026 berpotensi multitafsir dan bisa menimbulkan labelisasi ekstremisme terhadap masyarakat.
Wisnu Cipto - Kamis, 07 Mei 2026
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
Indonesia
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Ambang batas parlemen ideal 38 kursi dengan PT nasional 5,5–6 persen
Wisnu Cipto - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Indonesia
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
PDIP merespons usulan ambang batas parpol 13 kursi di DPR. PDIP mengatakan, bahwa harus ada kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
Sekjen PDIP Ajak Buruh Perkuat Solidaritas dan Gotong Royong
Kebersamaan dan gotong royong menjadi kekuatan utama untuk mendorong perubahan yang berpihak kepada rakyat kecil.
Dwi Astarini - Senin, 04 Mei 2026
Sekjen PDIP Ajak Buruh Perkuat Solidaritas dan Gotong Royong
Indonesia
Rano Karno Pertegas Pemprov DKI Pro ke Buruh, Tuntut Ruang Dialog Konstruktif demi Keadilan Pekerja Ibu Kota
Rano Karno memandang kaum pekerja sebagai elemen vital yang menentukan arah ekonomi daerah
Angga Yudha Pratama - Minggu, 03 Mei 2026
Rano Karno Pertegas Pemprov DKI Pro ke Buruh, Tuntut Ruang Dialog Konstruktif demi Keadilan Pekerja Ibu Kota
Indonesia
PDIP Suarakan Perlawanan Terhadap Eksploitasi Buruh, Masih Banyak Terjepit Upah Tak Layak
Di Indonesia sendiri, sejarah perjuangan buruh juga memiliki perjalanan panjang sejak masa kolonial ketika buruh mengalami berbagai bentuk penindasan, termasuk kerja paksa dan upah yang tidak manusiawi
Angga Yudha Pratama - Minggu, 03 Mei 2026
PDIP Suarakan Perlawanan Terhadap Eksploitasi Buruh, Masih Banyak Terjepit Upah Tak Layak
Bagikan