Hasto Buka Suara Soal Jagoan PDIP di Pilpres 2024

Zulfikar SyZulfikar Sy - Senin, 24 Mei 2021
Hasto Buka Suara Soal Jagoan PDIP di Pilpres 2024

Megawati Soekarnoputri dibantu Sekjen PDIP Hasto Kristianto di Kantor DPP PDIP, Jakarta. (MP/Dery Ridwansah)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kongres V PDIP telah memberikan hak prerogatif pada Ketum Megawati Soekarnoputri untuk menetapkan capres dan cawapres pada Pemilu 2024.

Pernyataan ini disampaikan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di tengah polemik Guburnur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang tidak diundang dalam acara internal PDIP yang dihadiri oleh Ketua DPP PDIP Puan Maharani di Jateng.

"Maka pilihan terbaik partai saat ini bagi seluruh kader partai pada seluruh jajaran tiga pilar partai adalah melakukan konsolidasi partai secara menyeluruh," kata Hasto dalam keterangannya, Senin (24/5).

Baca Juga:

Ini Jawaban Gibran Ditanya Soal Ganjar Tak Diundang Acara Puan

Hasto menjelaskan, konsolidasi partai juga menyangkut aspek ideologi, politik, program, dan sumber daya. Konsolidasi ideologi agar Indonesia semakin kokoh dengan Pancasila sehingga Presiden RI yang akan datang tidak akan dibebani oleh persoalan tersebut.

Atas dasar hal tersebut, Hasto melanjutkan, konsolidasi tiga pilar partai wajib diadakan secara lebih terstruktur, sistematis, dan masif.

“Struktural partai, kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta pimpinan legislatif bersama-sama berjuang dalam spirit gotong royong untuk rakyat. Semua wajib proaktif sebagai kader partai," ujarnya.

Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto. (MP/Ponco Sulaksono)
Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto. (MP/Ponco Sulaksono)

Untuk itu, Hasto mengajak seluruh kader PDIP untuk terus rapatkan barisan mengingat banyak pihak yang sudah melakukan dansa politik untuk 2024.

Ia juga mengingatkan kepada seluruh kader agar jangan beri peluang kepada siapa pun dari luar partai untuk memecah belah kekuatan PDIP.

Lebih lanjut, Hasto menegaskan, PDIP dengan memberikan hak prerogatif kepada Ketum Megawati telah berhasil mengantar Joko Widodo sebagai presiden, dan kini memasuki periode kedua untuk Indonesia yang lebih maju.

"Terus bergerak ke bawah bersama rakyat, sehingga ketika tiba momentum politik bagi Ibu Megawati untuk mengambil keputusan, seluruh kader partai telah mengakar dalam semangat kolektivitas untuk kejayaan bangsa dan negara Indonesia," tutup Hasto.

Baca Juga:

IPS: Elektabilitas Ganjar Makin Populer, Melampaui Puan Maharani

Sebelumnya, Ketua DPD PDIP Jateng sekaligus Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDIP Bambang Wuryanto, terang-terangan menyatakan tak simpatik dengan sikap Ganjar yang terlihat sangar ambisius ingin maju sebagai capres.

Pria yang karib disapa Bambang Pacul itu menyebut, Ganjar sudah menjadi orang yang sok sehingga tak mengindahkan arahan dan aturan PDIP yang mengusungnya.

Bambang Pacul menilai, intensitas pencitraan Ganjar di media sosial dan media massa terlalu tinggi. Bahkan, Ganjar sampai menjadi host di akun Youtube. (Pon)

Baca Juga:

Kucilkan Ganjar, PDIP Dinilai Panik Hasil Survei Puan Jeblok

#Hasto Kristiyanto #PDIP #Pilpres 2024
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
MK tak Terima Gugatan Syarat Pendidikan Gibran, Apa Alasannya?
Mahkamah Konstitusi menolak gugatan syarat pendidikan Wapres RI, Gibran Rakabuming Raka. Lalu, apa alasannya?
Soffi Amira - Rabu, 07 Oktober 2026
MK tak Terima Gugatan Syarat Pendidikan Gibran, Apa Alasannya?
Indonesia
Megawati Rencanakan Kunjungan Balsan ke Presiden Prabowo, Dijadwalkan Oktober
Pertemuan tersebut merupakan lanjutan setelah kedua tokoh bertemu pada Senin (28/9) malam.
Dwi Astarini - Selasa, 29 September 2026
Megawati Rencanakan Kunjungan Balsan ke Presiden Prabowo, Dijadwalkan Oktober
Indonesia
Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun, ini Profil dan Jejak Kariernya
Guruh Soekarnoputra meninggal dunia di usia 73 tahun, Sabtu (26/9). Ia meninggalkan karya dan lagu legendaris.
Soffi Amira - Sabtu, 26 September 2026
Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun, ini Profil dan Jejak Kariernya
Indonesia
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Angka tersebut belum menjadi keputusan resmi karena masih dibicarakan secara informal oleh partai politik.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Pelemahan benteng demokrasi tidak dilakukan melalui pengerahan militer atau perebutan kekuasaan secara paksa, tapi dilegalkan melalui instrumen hukum formal atau autocratic legalism.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Indonesia
Dari AS hingga Asia, Forum CALD Soroti Gelombang Populisme dan Kemunduran Demokrasi
Demokrasi menghadapi tantangan serius ketika kekuasaan politik dan ekonomi semakin terkonsentrasi, kepercayaan publik terhadap institusi melemah, ketimpangan membesar, serta populisme mendapatkan ruang untuk berkembang.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Dari AS hingga Asia, Forum CALD Soroti Gelombang Populisme dan Kemunduran Demokrasi
Indonesia
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Pengerahan Kapal RS Laksamana Malahayati ini merupakan tindak lanjut dan arahan langsung dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Dwi Astarini - Jumat, 21 Agustus 2026
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Indonesia
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Tidak ada satu pun pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengenal istilah partai koalisi, partai oposisi, shadow cabinet maupun partai penyeimbang.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 Agustus 2026
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Bagikan