PDIP Sebut Sistem Proporsional Tertutup Lahirkan Anggota Dewan yang Paham Masalah

Mula AkmalMula Akmal - Jumat, 03 Februari 2023
PDIP Sebut Sistem Proporsional Tertutup Lahirkan Anggota Dewan yang Paham Masalah

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto. (Foto:MP/Ponco)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto secara tegas menyebut dalam berpolitik kadang harus melawan arus, termasuk menyangkut perdebatan mengenai sistem pemilu proporsional tertutup.

Apalagi, kata Hasto, pesan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, dalam menempuh jalan ideologi bukanlah jalan yang mudah dan mulus. Namun, harus dipenuhi dengan perjuangan panjang.


Baca Juga:

PDIP Teguh Dukung Sistem Pemilu Proporsional Tertutup

Hal itu disampaikan Hasto dalam Seminar Nasional Daulat Pangan Wujudkan Kesejahteraan Petani dan Konsolidasi Program Mari Sejahterakan Petani (MSP) di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Jumat (3/2).

"Berpolitik memang terkadang melawan arus, yang disampaikan oleh Ibu Megawati Soekarnoputri, menempuh jalan ideologi bukanlah jalan yang mulus, tetapi jalan yang terjal bahkan kadang berliku, penuh dengan jebakan-jebakan politik," kata Hasto.

Hasto juga mengatakan, sikap berpolitik yang kadang melawan arus juga harus ditempuh PDIP dalam menyikapi sistem Pemilu 2024.

PDIP diketahui menyatakan tetap memilih sistem proporsional tertutup. Sementara 8 fraksi di DPR RI mengambil sikap menolak menggunakan sistem proporsional tertutup dan memilih menggunakan sistem proporsional terbuka.

Hasto pun menyinggung soal proporsional terbuka yang dipilih partai lain dalam sistem pemilu mendatang. Ia menilai, untuk menjadi anggota dewan tidak boleh hanya berbasis popularitas, apalagi berbasis nepotisme.

"Menjadi anggota dewan tidak hanya bisa mengandalkan saya keluarga pejabat a, saya istri dari pejabat b, saya anak dari pejabat c, itu kalau proporsional terbuka," tegas Hasto.

Karena itu, kata Hasto, dalam memperjuangkan politik kebenaran, PDIP percaya menjadi anggota dewan di seluruh tingkatan harus dipersiapkan. Di antaranya melalui sekolah partai yang disiapkan guna menggembleng serta memberikan pendidikan politik bagi kader.

Baca Juga:

ICW Sebut Sistem Proporsional Tertutup Buka Ruang Nepotisme Internal Parpol

"PDIP tegas tetap memilih sistem proporsional tertutup sebagai cara mengenal permasalahan dan mencari solusi bagi rakyat dan petani," ujarnya.

Menurut Hasto, sistem proporsional terbuka cenderung menempatkan parpol kurang bertanggung jawab dalam mempersiapkan kualitas kadernya.

"Kalau proporsional tertutup, bisa menjadi anggota dewan, karena saya mengenal petani Indonesia, saya mengenal masalah petani Indonesia dan ini solusi bagi petani Indonesia, itu proporsional tertutup. Based on quality, ini yang harus kita persiapkan sebaik-baiknya," beber Hasto.

Hasto mengatakan tuduhan pendukung sistem proporsional terbuka yang menyebut sistem tertutup akan seperti “membeli kucing dalam karung”, tidak berdasar.

Menurut Hasto, tak ada fakta yang mendukung tudingan itu. Sebaliknya, lanjut dia, sistem proporsional tertutup justru punya banyak bukti kebaikan.

Lebih lanjut Hasto menambahkan, pemimpin yang ada di PDIP saat ini seperti Presiden Jokowi, Ganjar Pranowo, Tri Rismaharini, dan Abdullah Azwar Anas lahir dari proporsional tertutup.

"Karena kita di partai sudah menyiapkan.

Karenanya, kita komitmen ingin mencari di dalam rekrumen anggota legislatif, adalah mereka yang betul-betul hebat untuk ditempatkan,” pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

PDIP Sebut 8 Fraksi Penolak Proporsional Tertutup Cuma 'Hore-hore', PAN: Tidak Bercanda, Itu Serius

#Hasto Kristiyanto #PDIP #Pemilu #Pemilu 2024
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Rayakan Bulan Bung Karno, PDIP Dorong Apresiasi Film Indonesia Lewat 'Ghost in the Cell'
Kulturanesia menggelar pemutaran film Ghost in the Cell dalam rangka merayakan bulan Bung Karno.
Soffi Amira - Minggu, 07 Juni 2026
Rayakan Bulan Bung Karno, PDIP Dorong Apresiasi Film Indonesia Lewat 'Ghost in the Cell'
Indonesia
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
"PDI Perjuangan sangat mengkhawatirkan terhadap menguatnya militerisme. Kita juga menolak berbagai bentuk pembungkaman terhadap komponen masyarakat yang kritis," kata Hasto
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 Juni 2026
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Sementara itu, Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong menegaskan program bantuan sapi kurban Presiden memiliki dasar hukum dan mekanisme resmi dalam sistem keuangan negara.
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Prabowo menegaskan pemerintah tidak boleh membedakan pemenang tender berdasarkan latar belakang politik.
Dwi Astarini - Rabu, 20 Mei 2026
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Indonesia
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
TB Hasanuddin menilai Perpres 8/2026 berpotensi multitafsir dan bisa menimbulkan labelisasi ekstremisme terhadap masyarakat.
Wisnu Cipto - Kamis, 07 Mei 2026
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
Indonesia
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Ambang batas parlemen ideal 38 kursi dengan PT nasional 5,5–6 persen
Wisnu Cipto - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Indonesia
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
PDIP merespons usulan ambang batas parpol 13 kursi di DPR. PDIP mengatakan, bahwa harus ada kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
Bagikan