PDIP Sebut Sistem Proporsional Tertutup Lahirkan Anggota Dewan yang Paham Masalah
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto. (Foto:MP/Ponco)
MerahPutih.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto secara tegas menyebut dalam berpolitik kadang harus melawan arus, termasuk menyangkut perdebatan mengenai sistem pemilu proporsional tertutup.
Apalagi, kata Hasto, pesan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, dalam menempuh jalan ideologi bukanlah jalan yang mudah dan mulus. Namun, harus dipenuhi dengan perjuangan panjang.
Baca Juga:
Hal itu disampaikan Hasto dalam Seminar Nasional Daulat Pangan Wujudkan Kesejahteraan Petani dan Konsolidasi Program Mari Sejahterakan Petani (MSP) di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Jumat (3/2).
"Berpolitik memang terkadang melawan arus, yang disampaikan oleh Ibu Megawati Soekarnoputri, menempuh jalan ideologi bukanlah jalan yang mulus, tetapi jalan yang terjal bahkan kadang berliku, penuh dengan jebakan-jebakan politik," kata Hasto.
Hasto juga mengatakan, sikap berpolitik yang kadang melawan arus juga harus ditempuh PDIP dalam menyikapi sistem Pemilu 2024.
PDIP diketahui menyatakan tetap memilih sistem proporsional tertutup. Sementara 8 fraksi di DPR RI mengambil sikap menolak menggunakan sistem proporsional tertutup dan memilih menggunakan sistem proporsional terbuka.
Hasto pun menyinggung soal proporsional terbuka yang dipilih partai lain dalam sistem pemilu mendatang. Ia menilai, untuk menjadi anggota dewan tidak boleh hanya berbasis popularitas, apalagi berbasis nepotisme.
"Menjadi anggota dewan tidak hanya bisa mengandalkan saya keluarga pejabat a, saya istri dari pejabat b, saya anak dari pejabat c, itu kalau proporsional terbuka," tegas Hasto.
Karena itu, kata Hasto, dalam memperjuangkan politik kebenaran, PDIP percaya menjadi anggota dewan di seluruh tingkatan harus dipersiapkan. Di antaranya melalui sekolah partai yang disiapkan guna menggembleng serta memberikan pendidikan politik bagi kader.
Baca Juga:
ICW Sebut Sistem Proporsional Tertutup Buka Ruang Nepotisme Internal Parpol
"PDIP tegas tetap memilih sistem proporsional tertutup sebagai cara mengenal permasalahan dan mencari solusi bagi rakyat dan petani," ujarnya.
Menurut Hasto, sistem proporsional terbuka cenderung menempatkan parpol kurang bertanggung jawab dalam mempersiapkan kualitas kadernya.
"Kalau proporsional tertutup, bisa menjadi anggota dewan, karena saya mengenal petani Indonesia, saya mengenal masalah petani Indonesia dan ini solusi bagi petani Indonesia, itu proporsional tertutup. Based on quality, ini yang harus kita persiapkan sebaik-baiknya," beber Hasto.
Hasto mengatakan tuduhan pendukung sistem proporsional terbuka yang menyebut sistem tertutup akan seperti “membeli kucing dalam karung”, tidak berdasar.
Menurut Hasto, tak ada fakta yang mendukung tudingan itu. Sebaliknya, lanjut dia, sistem proporsional tertutup justru punya banyak bukti kebaikan.
Lebih lanjut Hasto menambahkan, pemimpin yang ada di PDIP saat ini seperti Presiden Jokowi, Ganjar Pranowo, Tri Rismaharini, dan Abdullah Azwar Anas lahir dari proporsional tertutup.
"Karena kita di partai sudah menyiapkan.
Karenanya, kita komitmen ingin mencari di dalam rekrumen anggota legislatif, adalah mereka yang betul-betul hebat untuk ditempatkan,” pungkasnya. (Pon)
Baca Juga:
PDIP Sebut 8 Fraksi Penolak Proporsional Tertutup Cuma 'Hore-hore', PAN: Tidak Bercanda, Itu Serius
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Dosen Politik Senior UI Kritik Pemilu, Lahirkan Partai “Rental” Pemuja Uang
RDP dengan DPR, Pakar Pemilu Sebut E-Voting Rawan Diretas
[HOAKS atau FAKTA]: Pilpres 2029, PDIP 'Colong Start' Usung Hasto Jadi Capres
PDIP Dorong Anggaran MBG Diefisiensikan untuk Dana Darurat Bencana di Daerah
Kubu Pro Junta Militer Menang Pemilu, Kuasi 86 Persen Kursi Parlemen
Revisi UU Pemilu, NasDem Ingin Ambang Batas Parlemen Sampai 7 Persen
Kaesang Yakin PSI Bisa Rebut Jateng dan Bali dari PDIP, Pengamat Sentil Terlalu Berkhayal dan Bermimpi
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
PDIP: Penolakan Pilkada oleh DPRD Merupakan Sikap Ideologis, Konstitusional, dan Historis
Megawati Tegaskan PDIP Tidak Akan Biarkan Stabilitas Dibangun Dengan Korbankan Demokrasi