PDIP Sebut Sistem Proporsional Tertutup Lahirkan Anggota Dewan yang Paham Masalah

Mula AkmalMula Akmal - Jumat, 03 Februari 2023
PDIP Sebut Sistem Proporsional Tertutup Lahirkan Anggota Dewan yang Paham Masalah

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto. (Foto:MP/Ponco)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto secara tegas menyebut dalam berpolitik kadang harus melawan arus, termasuk menyangkut perdebatan mengenai sistem pemilu proporsional tertutup.

Apalagi, kata Hasto, pesan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, dalam menempuh jalan ideologi bukanlah jalan yang mudah dan mulus. Namun, harus dipenuhi dengan perjuangan panjang.


Baca Juga:

PDIP Teguh Dukung Sistem Pemilu Proporsional Tertutup

Hal itu disampaikan Hasto dalam Seminar Nasional Daulat Pangan Wujudkan Kesejahteraan Petani dan Konsolidasi Program Mari Sejahterakan Petani (MSP) di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Jumat (3/2).

"Berpolitik memang terkadang melawan arus, yang disampaikan oleh Ibu Megawati Soekarnoputri, menempuh jalan ideologi bukanlah jalan yang mulus, tetapi jalan yang terjal bahkan kadang berliku, penuh dengan jebakan-jebakan politik," kata Hasto.

Hasto juga mengatakan, sikap berpolitik yang kadang melawan arus juga harus ditempuh PDIP dalam menyikapi sistem Pemilu 2024.

PDIP diketahui menyatakan tetap memilih sistem proporsional tertutup. Sementara 8 fraksi di DPR RI mengambil sikap menolak menggunakan sistem proporsional tertutup dan memilih menggunakan sistem proporsional terbuka.

Hasto pun menyinggung soal proporsional terbuka yang dipilih partai lain dalam sistem pemilu mendatang. Ia menilai, untuk menjadi anggota dewan tidak boleh hanya berbasis popularitas, apalagi berbasis nepotisme.

"Menjadi anggota dewan tidak hanya bisa mengandalkan saya keluarga pejabat a, saya istri dari pejabat b, saya anak dari pejabat c, itu kalau proporsional terbuka," tegas Hasto.

Karena itu, kata Hasto, dalam memperjuangkan politik kebenaran, PDIP percaya menjadi anggota dewan di seluruh tingkatan harus dipersiapkan. Di antaranya melalui sekolah partai yang disiapkan guna menggembleng serta memberikan pendidikan politik bagi kader.

Baca Juga:

ICW Sebut Sistem Proporsional Tertutup Buka Ruang Nepotisme Internal Parpol

"PDIP tegas tetap memilih sistem proporsional tertutup sebagai cara mengenal permasalahan dan mencari solusi bagi rakyat dan petani," ujarnya.

Menurut Hasto, sistem proporsional terbuka cenderung menempatkan parpol kurang bertanggung jawab dalam mempersiapkan kualitas kadernya.

"Kalau proporsional tertutup, bisa menjadi anggota dewan, karena saya mengenal petani Indonesia, saya mengenal masalah petani Indonesia dan ini solusi bagi petani Indonesia, itu proporsional tertutup. Based on quality, ini yang harus kita persiapkan sebaik-baiknya," beber Hasto.

Hasto mengatakan tuduhan pendukung sistem proporsional terbuka yang menyebut sistem tertutup akan seperti “membeli kucing dalam karung”, tidak berdasar.

Menurut Hasto, tak ada fakta yang mendukung tudingan itu. Sebaliknya, lanjut dia, sistem proporsional tertutup justru punya banyak bukti kebaikan.

Lebih lanjut Hasto menambahkan, pemimpin yang ada di PDIP saat ini seperti Presiden Jokowi, Ganjar Pranowo, Tri Rismaharini, dan Abdullah Azwar Anas lahir dari proporsional tertutup.

"Karena kita di partai sudah menyiapkan.

Karenanya, kita komitmen ingin mencari di dalam rekrumen anggota legislatif, adalah mereka yang betul-betul hebat untuk ditempatkan,” pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

PDIP Sebut 8 Fraksi Penolak Proporsional Tertutup Cuma 'Hore-hore', PAN: Tidak Bercanda, Itu Serius

#Hasto Kristiyanto #PDIP #Pemilu #Pemilu 2024
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Implementasi PP 47/24 Masih Rendah, Pemerintah Didesak Percepat Penghapusan Piutang Macet UMKM
Dalam praktiknya, para PKL yang tergabung dalam asosiasi tersebut banyak menemui kendala ketika mengakses permodalan ke institusi keuangan milik pemerintah (Himbara).
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Implementasi PP 47/24 Masih Rendah, Pemerintah Didesak Percepat Penghapusan Piutang Macet UMKM
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Ketua Harian PSI Usulkan Duet Gibran-Jokowi di Pilpres 2029
Beredar informasi yang menyebut Jokowi dan Gibran akan berkontestasi di Pilpres 2029.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 30 Oktober 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Ketua Harian PSI Usulkan Duet Gibran-Jokowi di Pilpres 2029
Indonesia
Sumpah Pemuda Harus Jadi Semangat Kepeloporan Anak Muda
Makna Sumpah Pemuda tidak hanya soal persatuan teritorial, tetapi juga semangat kebangsaan dan kesadaran geopolitik yang menjadi fondasi kuat Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Oktober 2025
Sumpah Pemuda Harus Jadi Semangat Kepeloporan Anak Muda
Indonesia
Peringatan Sumpah Pemuda, PDIP Tegaskan Komitmen Politik Inklusif bagi Generasi Muda
Generasi muda tidak boleh hanya menjadi objek pembangunan.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Oktober 2025
Peringatan Sumpah Pemuda, PDIP Tegaskan Komitmen Politik Inklusif bagi Generasi Muda
Indonesia
Ribka Tjiptaning Nilai Soeharto tak Pantas Dapat Gelar Pahlawan Nasional, Dianggap Pelanggar HAM
Ketua DPP PDIP, Ribka Tjiptaning, menolak usulan pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto. Ia menilai, bahwa Soeharto merupakan sosok pelanggar HAM.
Soffi Amira - Selasa, 28 Oktober 2025
Ribka Tjiptaning Nilai Soeharto tak Pantas Dapat Gelar Pahlawan Nasional, Dianggap Pelanggar HAM
Indonesia
Soal Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, PDIP: Kita Dukung KPK, Diperiksa Saja
PDIP menyerahkan kasus dugaan korupsi proyek Whoosh kepada KPK. Hal itu diungkapkan oleh Ketua DPP PDIP, Ribka Tjiptaning.
Soffi Amira - Selasa, 28 Oktober 2025
Soal Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, PDIP: Kita Dukung KPK, Diperiksa Saja
Indonesia
PDIP Sebut Ada Niat Jahat jika Utang KCJB Dikaitkan dengan APBN
Meminta agar penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) dilakukan secara business to business (B2B).
Dwi Astarini - Senin, 27 Oktober 2025
PDIP Sebut Ada Niat Jahat jika Utang KCJB Dikaitkan dengan APBN
Indonesia
PDIP Tolak Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, FX Rudy Sebut itu Harapan Masyarakat
Adanya penolakan tersebut berarti ada harapan dari masyarakat yang harus didengar.
Dwi Astarini - Minggu, 26 Oktober 2025
PDIP Tolak Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, FX Rudy Sebut itu Harapan Masyarakat
Indonesia
Bonnie Triyana Tegaskan Pemberian Gelar Pahlawan kepada Soeharto Mencederai Cita-Cita Reformasi
Pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto justru akan bertentangan dengan semangat reformasi yang bertujuan membatasi kekuasaan.
Dwi Astarini - Minggu, 26 Oktober 2025
Bonnie Triyana Tegaskan Pemberian Gelar Pahlawan kepada Soeharto Mencederai Cita-Cita Reformasi
Indonesia
Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan, Politisi PDIP: Aktivis 1998 Bisa Dianggap Pengkhianat
Soeharto kini diusulkan jadi pahlawan nasional. Politisi PDIP mengatakan, bahwa aktivis 1998 bisa dianggap sebagai pengkhianat.
Soffi Amira - Kamis, 23 Oktober 2025
Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan, Politisi PDIP: Aktivis 1998 Bisa Dianggap Pengkhianat
Bagikan