PDIP Masih jadi Magnet bagi Parpol untuk Berkoalisi

Andika PratamaAndika Pratama - Minggu, 15 Januari 2023
PDIP Masih jadi Magnet bagi Parpol untuk Berkoalisi

Politisi Muda PDIP, Sukma Bambang Susilo (kedua dari kiri). Foto: Istimewa

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - PDI Perjuangan (PDIP) sampai saat ini masih belum menentukan arah koalisi di Pemilu 2024. Namun, sebagai pemenang Pemilu 2019, banyak partai yang ingin mengajak PDIP untuk bergabung di koalisi.

Politisi Muda PDIP, Sukma Bambang Susilo, tak menampik bahwa saat ini, PDIP merupakan magnetik bagi parpol lainnya dalam membangun koalisi mengusung calon presiden 2024.

Baca Juga

Pakar Sebut Isi Pidato Megawati Bukti PDIP tak Kerdilkan Posisi Presiden Jokowi

Tetapi, PDIP tak mau ikut arus sibuk bangun koalisi sana sini, lantaran masih fokus dan konsisten membantu serta mengawal pemerintahan Presiden Jokowi dalam menciptakan banyak prestasi untuk diwariskan bagi masyarakat Indonesia ke depan.

Bahkan PDIP, lanjut Sukma, memiliki mekanisme sendiri dalam penentuan capres 2024, yakni keputusaannya berada sepenuhnya di tangan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan semua kader patuh soal mekanisme tersebut.

"Artinya tidak bicara si A si B si C , tapi kita yakin nanti Ibu Ketua Umum akan mengumumkan siapa calon terbaik yang diberikan mandat atau tiket menjadi capres," kata Sukma dalam acara Diskusi Publik JCC Network, bertajuk 3 Koalisi Parpol Jalan di Tempat, Bubar di Tengah Jalan atau Tunggu di Tikungan, di Jakarta, Minggu (15/1).

Baca Juga

Pengamat Sebut Koalisi PDIP- KIB Terwujud jika Ganjar Dipasangkan dengan Airlangga di Pilpres

Sementara itu, Jubir Milenial PKB, Mikhael Sinaga, menekankan PKB pun sangat percaya diri dan solid bersama Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya.

Pasalnya, tanpa ada parpol lain Gerindra dan PKB bisa berjalan, sebab koalisi ini telah memenuhi ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold.

Apalagi, PKB memiliki basis massa baik dari NU hingga kalangan milenial yang cukup kuat di republik ini.

"Koalisi dengan Gerindra itu satu paket tinggal siapa jadi capres siapa cawapres. Apalagi, PKB punya program jelas yang betul-betul menyasar masyarakat, seperti subsidi tambahan kepada sepeda motor dan angkutan umum," ucap Mikhael.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Ethical Politics, Hasyibullah Mulayawan, menilai semua koalisi parpol yang telah dibangun saat ini, baik itu Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, Poros Perubahan, maupun Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) masih bisa mencair.

Pasalnya, semua masih menunggu PDIP di tikungan. Apalagi PDIP sebagai satu-satunya parpol, yang memenuhi ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold.

"Kalau kita melihat penentu kemenangan Pilpres itu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo, karena secara elektabilitas tinggi," tutupnya. (Knu)

Baca Juga

PDIP Sebut 8 Fraksi Penolak Proporsional Tertutup Cuma 'Hore-hore', PAN: Tidak Bercanda, Itu Serius

#PDIP #DPP PDIP #Pilpres #Pemilu
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
MK menyatakan keinginan agar konstituen diberikan hak untuk memberhentikan anggota DPR tidak selaras dengan konsep demokrasi perwakilan.
Wisnu Cipto - Kamis, 27 November 2025
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
Indonesia
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Ariyadi menegaskan bahwa menyeret-nyeret PDIP dalam narasi yang tidak berdasar hanya menunjukkan upaya memutarbalikkan fakta
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 22 November 2025
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Indonesia
Aria Bima Ingatkan Mahasiswa Penggugat UU MD3 Soal Sistem Pengambilan Keputusan di Lembaga Legislatif
Politisi PDIP ini menduga tuntutan tersebut lahir dari narasi dan persepsi negatif di publik mengenai kinerja DPR
Angga Yudha Pratama - Jumat, 21 November 2025
Aria Bima Ingatkan Mahasiswa Penggugat UU MD3 Soal Sistem Pengambilan Keputusan di Lembaga Legislatif
Indonesia
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
Media massa memiliki peran yang lebih besar yaitu sebagai pencerah bagi masyarakat di tengah serangan hoaks melalui media sosial.
Dwi Astarini - Jumat, 21 November 2025
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
Indonesia
DKPP Janji Penyelesaian Etik Penyelenggara Pemilu Dijamin Cepat
Prosedur penyelesaian etik di DKPP dirancang untuk menjamin kecepatan, kesederhanaan, dan efektivitas.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 21 November 2025
DKPP Janji Penyelesaian Etik Penyelenggara Pemilu Dijamin Cepat
Indonesia
TII Rekomendasikan 7 Penguatan Demokrasi, Termasuk Pemisahan Jadwal Pemilu
Pemisahan jadwal pemilu bisa mengurangi beban kerja berat seperti yang kita lihat pada Pemilu Serentak 2019 dan 2024
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 November 2025
TII Rekomendasikan 7 Penguatan Demokrasi, Termasuk Pemisahan Jadwal Pemilu
Berita Foto
Ariel Noah Bersama Vibrasi Suara Indonesia Sambangi Fraksi PDIP Bahas Royalti
Ketua Fraksi PDIP DPR Utut Adianto (kanan), Anggota Fraksi Banyu Biru (kedua kanan), menerima audiensi pengurus asosiasi Vibrasi Suara Indonesia (VISI) di antaranya Armand Maulana (kiri) dan Ariel NOAH (tengah), di Ruang Fraksi PDIP, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/11/2025).
Didik Setiawan - Senin, 10 November 2025
Ariel Noah Bersama Vibrasi Suara Indonesia Sambangi Fraksi PDIP Bahas Royalti
Indonesia
Bupati Ponorogo Ditangkap KPK, PDIP: Kami Minta Maaf karena Dia tak Amanah
PDI Perjuangan Jawa Timur menghomati kewenangan dan proses hukum terhadap kadernya itu yang sedang dilakukan KPK.
Dwi Astarini - Sabtu, 08 November 2025
Bupati Ponorogo Ditangkap KPK, PDIP: Kami Minta Maaf karena Dia tak Amanah
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Puan Maharani Gandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029, Pede Bisa Raih 68 Persen Suara
Ketua DPR RI, Puan Maharani, kabarnya menggandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029.
Soffi Amira - Jumat, 07 November 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Puan Maharani Gandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029, Pede Bisa Raih 68 Persen Suara
Indonesia
Implementasi PP 47/24 Masih Rendah, Pemerintah Didesak Percepat Penghapusan Piutang Macet UMKM
Dalam praktiknya, para PKL yang tergabung dalam asosiasi tersebut banyak menemui kendala ketika mengakses permodalan ke institusi keuangan milik pemerintah (Himbara).
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Implementasi PP 47/24 Masih Rendah, Pemerintah Didesak Percepat Penghapusan Piutang Macet UMKM
Bagikan