Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

PDIP Masih jadi Magnet bagi Parpol untuk Berkoalisi

Andika PratamaAndika Pratama - Minggu, 15 Januari 2023
PDIP Masih jadi Magnet bagi Parpol untuk Berkoalisi

Politisi Muda PDIP, Sukma Bambang Susilo (kedua dari kiri). Foto: Istimewa

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - PDI Perjuangan (PDIP) sampai saat ini masih belum menentukan arah koalisi di Pemilu 2024. Namun, sebagai pemenang Pemilu 2019, banyak partai yang ingin mengajak PDIP untuk bergabung di koalisi.

Politisi Muda PDIP, Sukma Bambang Susilo, tak menampik bahwa saat ini, PDIP merupakan magnetik bagi parpol lainnya dalam membangun koalisi mengusung calon presiden 2024.

Baca Juga

Pakar Sebut Isi Pidato Megawati Bukti PDIP tak Kerdilkan Posisi Presiden Jokowi

Tetapi, PDIP tak mau ikut arus sibuk bangun koalisi sana sini, lantaran masih fokus dan konsisten membantu serta mengawal pemerintahan Presiden Jokowi dalam menciptakan banyak prestasi untuk diwariskan bagi masyarakat Indonesia ke depan.

Bahkan PDIP, lanjut Sukma, memiliki mekanisme sendiri dalam penentuan capres 2024, yakni keputusaannya berada sepenuhnya di tangan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan semua kader patuh soal mekanisme tersebut.

"Artinya tidak bicara si A si B si C , tapi kita yakin nanti Ibu Ketua Umum akan mengumumkan siapa calon terbaik yang diberikan mandat atau tiket menjadi capres," kata Sukma dalam acara Diskusi Publik JCC Network, bertajuk 3 Koalisi Parpol Jalan di Tempat, Bubar di Tengah Jalan atau Tunggu di Tikungan, di Jakarta, Minggu (15/1).

Baca Juga

Pengamat Sebut Koalisi PDIP- KIB Terwujud jika Ganjar Dipasangkan dengan Airlangga di Pilpres

Sementara itu, Jubir Milenial PKB, Mikhael Sinaga, menekankan PKB pun sangat percaya diri dan solid bersama Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya.

Pasalnya, tanpa ada parpol lain Gerindra dan PKB bisa berjalan, sebab koalisi ini telah memenuhi ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold.

Apalagi, PKB memiliki basis massa baik dari NU hingga kalangan milenial yang cukup kuat di republik ini.

"Koalisi dengan Gerindra itu satu paket tinggal siapa jadi capres siapa cawapres. Apalagi, PKB punya program jelas yang betul-betul menyasar masyarakat, seperti subsidi tambahan kepada sepeda motor dan angkutan umum," ucap Mikhael.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Ethical Politics, Hasyibullah Mulayawan, menilai semua koalisi parpol yang telah dibangun saat ini, baik itu Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, Poros Perubahan, maupun Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) masih bisa mencair.

Pasalnya, semua masih menunggu PDIP di tikungan. Apalagi PDIP sebagai satu-satunya parpol, yang memenuhi ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold.

"Kalau kita melihat penentu kemenangan Pilpres itu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo, karena secara elektabilitas tinggi," tutupnya. (Knu)

Baca Juga

PDIP Sebut 8 Fraksi Penolak Proporsional Tertutup Cuma 'Hore-hore', PAN: Tidak Bercanda, Itu Serius

#PDIP #DPP PDIP #Pilpres #Pemilu
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Di Harlah PKB Prabowo Sebut PDIP ; Hatinya Sebetulnya Sama Dengan Kita
Seluruh partai politik dan elemen bangsa pada dasarnya memiliki cita-cita yang sama untuk mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 24 Juli 2026
 Di Harlah PKB Prabowo Sebut PDIP ; Hatinya Sebetulnya Sama Dengan Kita
Indonesia
Refleksi Kudatuli, PDIP Serukan Dukungan untuk Pers yang Bebas dan Hukum tak Tebang Pilih
Dalam merefleksikan jalannya sejarah masa lalu, PDIP berkomitmen mendorong agar iklim perpolitikan Tanah Air menjunjung tinggi nilai peradaban.
Dwi Astarini - Rabu, 22 Juli 2026
Refleksi Kudatuli, PDIP Serukan Dukungan untuk Pers yang Bebas dan Hukum tak Tebang Pilih
Indonesia
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Ada empat pilar utama yang mendesak dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Pemilu yang saat ini sedang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 Juli 2026
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Indonesia
30 Tahun Kudatuli, Prof Sukidi Ajak Publik Berani Bersuara
Menyebut sejarah mungkin tidak pernah berulang secara persis, tapi polanya sering kali memiliki irama yang senada (rhyme).
Dwi Astarini - Senin, 20 Juli 2026
30 Tahun Kudatuli, Prof Sukidi Ajak Publik Berani Bersuara
Indonesia
Catatan Jurnalis saat Peristiwa Kudatuli: Sensor Ketat Militer dan Larangan Nama Megawati Soekarnoputri
Sebagai bagian dari upaya penghilangan pengaruh Sukarno oleh penguasa.
Dwi Astarini - Senin, 20 Juli 2026
Catatan Jurnalis saat Peristiwa Kudatuli: Sensor Ketat Militer dan Larangan Nama Megawati Soekarnoputri
Indonesia
PDIP Tagih Jawaban BGN soal Data Kader Diduga Ikut Proyek MBG
PDIP kirim surat setelah adanya pernyataan dari petinggi BGN yang menyebut hampir seluruh partai politik terlibat dalam pengadaan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Frengky Aruan - Minggu, 19 Juli 2026
PDIP Tagih Jawaban BGN soal Data Kader Diduga Ikut Proyek MBG
Indonesia
BBHAR PDIP Gugat Zulfan Lindan dan Total Politik terkait Tudingan Kerusuhan Agustus
Gugatan tersebut diajukan setelah pihaknya terlebih dahulu menempuh mekanisme penyelesaian sengketa pers melalui Dewan Pers.
Dwi Astarini - Kamis, 16 Juli 2026
BBHAR PDIP Gugat Zulfan Lindan dan Total Politik terkait Tudingan Kerusuhan Agustus
Indonesia
Bupati Sukoharjo Etik Suryani Jadi Tersangka, PDIP: kalau OTT, ya Langsung Dipecat
Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus mengatakan partainya memiliki aturan yang jelas terhadap kader yang tertangkap melalui OTT.
Dwi Astarini - Minggu, 12 Juli 2026
Bupati Sukoharjo Etik Suryani Jadi Tersangka, PDIP: kalau OTT, ya Langsung Dipecat
Indonesia
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Secara ideal, RUU Pemilu seharusnya bisa dituntaskan pada tahun 2026 sehingga pada tahun 2027 cukup waktu untuk menyosialisasikan
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 05 Juli 2026
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Indonesia
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Sejak awal berdiri, DKPP memang menghadapi tantangan untuk memperkenalkan keberadaannya kepada masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Bagikan