Pengamat Sebut Koalisi PDIP- KIB Terwujud jika Ganjar Dipasangkan dengan Airlangga di Pilpres

Mula AkmalMula Akmal - Jumat, 13 Januari 2023
Pengamat Sebut Koalisi PDIP- KIB Terwujud jika Ganjar Dipasangkan dengan Airlangga di Pilpres

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Foto: ANTARA/HO-Biro Pers Setpres/Rusman

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) jadi salah satu partai yang belum menentukan arah koalisinya.

Dari segi arah politik, Partai besutan Megawati Soekarnoputri itu berpotensi bergabung ke Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

Baca Juga:

PDIP Terima Permintaan Maaf PSI, Bambang Pacul Singgung Etika

Hingga saat ini, KIB masih beranggotakan Partai Golkar, PPP, dan juga PAN. Apalagi, ketiga Ketua Umum di partai - partai itu jadi bawahan Presiden Joko Widodo.

Pengamat politik Ujang Komarudin berpendapat, koalisi antara KIB dan PDIP mungkin saja terjadi kalau keduanya mengusung Ganjar Pranowo sebagai Calon Presiden.

Dengan begitu, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bisa menjadi Calon Wakil Presiden.

“KIB itu bisa bertemu dengan PDIP, karena kita tahu bahwa KIB pemiliknya Pak Jokowi (Presiden Joko Widodo), dan bagaimanapun PDIP menunggu arahan pak Jokowi untuk capres,” kata Ujang kepada wartawan di Jakarta, Jumat (13/1).

Berbeda ceritanya jika PDIP memilih Puan Maharani sebagai Capres. Maka koalisi tidak akan terbentuk, KIB malah bisa jadi mengusung Ganjar sebagai Capres.

Dengan sikap tersebut, ada perbedaan antara PDIP dan Golkar sebagai inisiator parpol yang menolak sistem pemilu proporsional tertutup. Dan, itu kata Ujang, sebagai hal yang wajar.

Namun selalu ada kesempatan berkoalisi, jika hendak mengusung Capres yang sama dan juga jelas deal politiknya. Menurutnya selain itu saat ini ada nama yang muncul yaitu Erick Thohir.

“Memang jika dari internal KIB ada Airlangga,“ imbuh Ujang.

Baca Juga:

Kata PDIP soal Megawati Singgung Kepemimpinan Perempuan

Sementara itu, analis politik Dedi Kurnia Syah mengatakan, nama Airlangga Hartarto yang menjadi calon presiden (capres) dari Golkar ternyata lebih berpeluang mengisi peluang cawapres. Sehingga, Golkar patut mencari sosok lain dari eksternal.

Dedi juga menilai partai anggota yang lain yakni PPP dan PAN juga tidak mempunyai sosok yang kuat sebagai capres.

"Airlangga Hartarto dalam beberapa survei, termasuk juga kepopulerannya di masyarakat hanya punya potensi maksimal di cawapres," ungkapnya kepada wartawan.

Faktor kedua lanjut Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) ini , adalah kesamaan visi-misi politik antara PDIP dan Golkar, meskipun dalam beberapa hal berbeda.

Kedua partai itu cukup lama berada dalam satu gerbong koalisi sekaligus keduanya juga tidak mempunyai rekam konflik.

"Maka kemudian menjadi mungkin PDIP untuk berkoalisi dengan Golkar, dengan asumsi bahwa PDIP tetap memimpin koalisi," tambahnya.

Sementara itu, Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Zita Anjani menuturkan, PAN sendiri setidaknya masih mempertimbangkan sejumlah nama sebagai bakal capres untuk 2024 mendatang.

Diantaranya nama Anies Baswedan, Erick Thohir, Zulkifli Hasan, Ganjar Pranowo, Airlangga Hartarto hingga Puan Maharani.

"Ada beberapa nama, ada 10 deh (nama yang masuk radar capres PAN), tapi kami belum menentukan," kata wanita yang juga Wakil Ketua DPRD DKI ini. (Knu)

Baca Juga:

Megawati Pantau Disiplin Kader PDIP Lewat Aplikasi MPP

#Koalisi Pilpres #Pilpres #Pilpres 2024 #Airlangga Hartarto #Ganjar Pranowo
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Nobar 'Ghost in the Cell', Ganjar Pranowo: Sindirannya Nyelekit
Ganjar menambahkan bahwa media seni dan budaya penting untuk melatih kepekaan agar para pemimpin dan masyarakat selalu sadar terhadap realitas.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 07 Juni 2026
Nobar 'Ghost in the Cell', Ganjar Pranowo: Sindirannya Nyelekit
Indonesia
Aturan Ekspor SDA Satu Pintu Berlaku Besok, Menko Airlangga Jamin Masa Transisi Tanpa Kendala
Pemerintah memastikan kebijakan ekspor Sumber Daya Alam (SDA) satu pintu akan mulai berlaku pada 1 Juni 2026.
Wisnu Cipto - Minggu, 31 Mei 2026
Aturan Ekspor SDA Satu Pintu Berlaku Besok, Menko Airlangga Jamin Masa Transisi Tanpa Kendala
Indonesia
Pemerintah Istimewakan AS, Dikecualikan Aturan Devisa Hasil Ekspor
Pemerintah menurunkan batas konversi DHE valuta asing ke rupiah dari sebelumnya 100 persen menjadi maksimal 50 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 22 Mei 2026
Pemerintah Istimewakan AS, Dikecualikan Aturan Devisa Hasil Ekspor
Indonesia
Aturan Baru DHE SDA Berlaku 1 Juni 2026, Eksportir Wajib Simpan Devisa di RI
Pemerintah resmi merevisi aturan DHE SDA mulai 1 Juni 2026. Eksportir wajib menempatkan 100 persen devisa hasil ekspor ke sistem keuangan Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 20 Mei 2026
Aturan Baru DHE SDA Berlaku 1 Juni 2026, Eksportir Wajib Simpan Devisa di RI
Indonesia
Pemerintah Bentuk Satgas Percepatan Ekonomi, Sikapi Penutupan Selat Hormuz
Mandat utama dari satgas itu mempercepat implementasi program prioritas pemerintah secara terintegrasi dan kolaboratif.
Dwi Astarini - Minggu, 03 Mei 2026
Pemerintah Bentuk Satgas Percepatan Ekonomi, Sikapi Penutupan Selat Hormuz
Indonesia
Pemerintah Nolkan Bea Masuk LPG dan Bahan Baku Plastik, Bantu Tekan Biaya Industri
Pemerintah menurunkan bea masuk LPG dari 5% menjadi 0% untuk menjaga daya beli dan mendukung industri. Kebijakan berlaku selama 6 bulan.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 April 2026
Pemerintah Nolkan Bea Masuk LPG dan Bahan Baku Plastik, Bantu Tekan Biaya Industri
Indonesia
Pemerintah Bebaskan Bea Masuk Bahan Baku Plastik Impor
kebijakan itu juga diterapkan guna menjaga stabilitas harga di sektor kemasan agar tidak mendorong kenaikan harga makanan dan minuman.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 28 April 2026
Pemerintah Bebaskan Bea Masuk Bahan Baku Plastik Impor
Indonesia
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
KPK mengusulkan klausul kaderisasi dalam pencalonan presiden hingga kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mencetak pemimpin berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
Indonesia
Dolar AS Makin Pedas Akibat Gejolak Global, Airlangga: Kita Monitor Saja
Airlangga menekankan bahwa pemerintah tidak akan mengambil langkah reaktif setiap hari
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 April 2026
Dolar AS Makin Pedas Akibat Gejolak Global, Airlangga: Kita Monitor Saja
Indonesia
ASN WFH Berlaku Hari ini, Airlangga Ingatkan Warga Hemat Energi
Kebijakan WFH ini sebagai langkah adaptif dan preventif dalam menghadapi dinamika global.
Dwi Astarini - Jumat, 10 April 2026
ASN WFH Berlaku Hari ini, Airlangga Ingatkan Warga Hemat Energi
Bagikan