Indonesia Masih Harus Berunding Soal Tarif Dengan AS, Ditargetkan Akhir Tahun Rampung

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Senin, 20 Oktober 2025
Indonesia Masih Harus Berunding Soal Tarif Dengan AS, Ditargetkan Akhir Tahun Rampung

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketegangan AS-China kembali muncul setelah China pada Kamis (9/10/2025) mengumumkan pembatasan ekspor unsur tanah jarang yang memperluas kontrol atas teknologi pemrosesan dan manufaktur.

Kebijakan tersebut juga melarang kerja sama dengan perusahaan asing tanpa izin pemerintah terlebih dulu.

Sebagai "balasannya", pada Jumat (10/10/2025), Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut China menjadi "sangat bermusuhan" serta menjadikan AS dan seluruh dunia "sandera" lewat kebijakan pengetatan ekspor secara mendadak.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menargetkan pembahasan tarif dagang dengan Amerika Serikat (AS) rampung pada Desember 2025.

Baca juga:

Kebijakan Tarif AS Dinilai Menyalahi ‘Rukun Iman’ Perdagangan Bebas, DPR Minta WTO, IMF Hingga Bank Dunia Dibubarkan

"Deadline tahun ini, bulannya, ya, Desember," kata Menko Airlangga saat ditemui di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI, Jakarta, Senin.

Ia mengatakan, saat ini negosiasi dengan Negeri Paman Sam masih terus berjalan dengan intens, terlebih sudah memasuki tahap penyusunan aspek hukum (legal drafting).

"Negosiasi (kami) sedang bicara (dengan AS), dan kita akan terus bicara detail karena sekarang tahapannya adalah legal drafting. Tentu ini akan membutuhkan waktu," ujar Airlangga.

Sementara itu, penutupan (shutdown) pemerintah Amerika Serikat (AS) masih berlangsung dan membuat rilis data- data ekonomi tertunda, sehingga membuat investor lebih mencermati data yang dikeluarkan oleh swasta pada akhir-akhir ini.

Di sisi lain, Menteri Keuangan AS menyatakan akan berbicara dengan mitra dagang dari China. Pertemuan dengan Presiden China Xi Jinping pada akhir Oktober 2025 masih mungkin terjadi.

Komentar tersebut menimbulkan harapan bahwa tarif tambahan 100 persen terhadap China pada 1 November 2025 mungkin tidak akan terjadi.

Pada pekan ini, perhatian pelaku pasar masih akan tertuju pada perkembangan perang dagang antara AS dan China, serta earning season kuartal III 2025 yang akan memengaruhi pergerakan di bursa Wall Street, AS. (*)

#Perang Dagang #Tarif Resiprokal #Airlangga Hartarto
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Alwan Ridha Ramdani

Alwan Ridha Ramdanu adalah Jurnalis kelahiran di Bandung, Jawa Barat. Sudah 20 tahun menjadi jurnalis dengan mayoritas fokus pada liputan atau menulis terkait ekonomi makro. Selain jurnalis, Alwan juga adalah pendamping petani sawit swadaya dan juga berpengalaman dalam communication dan community terkait isu keberlanjutan dan lingkungan hidup.
Show More

Berita Terkait

Indonesia
Pemerintah Siapkan Bermacam Bantuan, Genjot Ekonomi Kuartal IV-2026
Kebijakan itu di antaranya pembukaan rekening untuk warga negara dengan usia 17 tahun ke atas, bantuan pangan, hingga Bantuan Subsidi Upah (BSU).
Dwi Astarini - Kamis, 01 Oktober 2026
Pemerintah Siapkan Bermacam Bantuan, Genjot Ekonomi Kuartal IV-2026
Indonesia
PPh 21 Ditanggung Pemerintah Bakal Diperluas, Pekerja Gaji di Bawah Rp 10 Juta Dapat Keringanan
Pemerintah berencana memperluas PPh 21 Ditanggung Pemerintah untuk pekerja bergaji di bawah Rp 10 juta. Kebijakan ditargetkan mencakup 7,5 juta pekerja.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 01 Oktober 2026
PPh 21 Ditanggung Pemerintah Bakal Diperluas, Pekerja Gaji di Bawah Rp 10 Juta Dapat Keringanan
Indonesia
Simpanan Warga di Koperasi Diusulkan Dijamin LPS
Persoalan tersebut dapat diselesaikan dengan melibatkan Komisi XI DPR RI, termasuk untuk mengamandemen undang-undang yang diperlukan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 25 September 2026
Simpanan Warga di Koperasi Diusulkan Dijamin LPS
Indonesia
Antisipasi Risiko Inflasi, Pemerintah Mitigasi El Nino dan Cuaca Ekstrem
Mitigasi dilakukan melalui optimalisasi pengelolaan air irigasi, percepatan dan pengaturan pola tanam, pemetaan wilayah rawan, penguatan early warning system, serta koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID).
Dwi Astarini - Kamis, 24 September 2026
Antisipasi Risiko Inflasi, Pemerintah Mitigasi El Nino dan Cuaca Ekstrem
Indonesia
Hingga Akhir 2026, Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tak Bakal Naik
Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) tidak naik hingga akhir 2026.
Yusuf Abdillah - Rabu, 23 September 2026
Hingga Akhir 2026, Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tak Bakal Naik
Indonesia
Menko Airlangga: Industri Tekstil Bukan Sunset Industry, Masih Terbuka Ruang Ekspansi
Airlangga Hartarto menyebut industri tekstil bukan sunset industry. Sektor TPT menyumbang 0,97% PDB, menyerap 4 juta tenaga kerja dan ekspor US$12 miliar.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 23 September 2026
Menko Airlangga: Industri Tekstil Bukan Sunset Industry, Masih Terbuka Ruang Ekspansi
Indonesia
Saldo Awal Gratis 200 Juta Rekening WNI Butuh Rp 11 Triliun, Uangnya dari Mana?
Rencana pemerintah untuk membagikan saldo awal gratis dalam program pembukaan rekening bank massal bagi masyarakat Indonesia mendadak jadi perbincangan hangat.
Wisnu Cipto - Kamis, 10 September 2026
Saldo Awal Gratis 200 Juta Rekening WNI Butuh Rp 11 Triliun, Uangnya dari Mana?
Indonesia
200 Juta Warga Bakal Dikasih Rekening Dengan Saldo Awal Rp 50 Ribu
Rencana pembukaan rekening, akan dilakukan secara bertahap. Diharapkan kebijakan ini dapat dimulai sebelum akhir 2026.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 10 September 2026
200 Juta Warga Bakal Dikasih Rekening Dengan Saldo Awal Rp 50 Ribu
Dunia
Perang Dagang Panas! Kanada Hantam Produk AS Pakai Tarif Balasan
Perang dagang Kanada vs AS memanas! Kanada resmi memberlakukan tarif balasan hingga 50% untuk produk Amerika senilai Rp310 triliun. Intip rincian dan dampaknya di sini
Angga Yudha Pratama - Selasa, 08 September 2026
Perang Dagang Panas! Kanada Hantam Produk AS Pakai Tarif Balasan
Indonesia
Pemerintah Mulai Garap Kapasitas SDM Buat Proyek Ekosistem Semikonduktor Indonesia
Kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan dunia usaha menjadi penting agar peningkatan kapasitas SDM berjalan seiring dengan transformasi industri.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 30 Agustus 2026
Pemerintah Mulai Garap Kapasitas SDM Buat Proyek Ekosistem Semikonduktor Indonesia
Bagikan