Indonesia Masih Harus Berunding Soal Tarif Dengan AS, Ditargetkan Akhir Tahun Rampung

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Senin, 20 Oktober 2025
Indonesia Masih Harus Berunding Soal Tarif Dengan AS, Ditargetkan Akhir Tahun Rampung

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketegangan AS-China kembali muncul setelah China pada Kamis (9/10/2025) mengumumkan pembatasan ekspor unsur tanah jarang yang memperluas kontrol atas teknologi pemrosesan dan manufaktur.

Kebijakan tersebut juga melarang kerja sama dengan perusahaan asing tanpa izin pemerintah terlebih dulu.

Sebagai "balasannya", pada Jumat (10/10/2025), Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut China menjadi "sangat bermusuhan" serta menjadikan AS dan seluruh dunia "sandera" lewat kebijakan pengetatan ekspor secara mendadak.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menargetkan pembahasan tarif dagang dengan Amerika Serikat (AS) rampung pada Desember 2025.

Baca juga:

Kebijakan Tarif AS Dinilai Menyalahi ‘Rukun Iman’ Perdagangan Bebas, DPR Minta WTO, IMF Hingga Bank Dunia Dibubarkan

"Deadline tahun ini, bulannya, ya, Desember," kata Menko Airlangga saat ditemui di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI, Jakarta, Senin.

Ia mengatakan, saat ini negosiasi dengan Negeri Paman Sam masih terus berjalan dengan intens, terlebih sudah memasuki tahap penyusunan aspek hukum (legal drafting).

"Negosiasi (kami) sedang bicara (dengan AS), dan kita akan terus bicara detail karena sekarang tahapannya adalah legal drafting. Tentu ini akan membutuhkan waktu," ujar Airlangga.

Sementara itu, penutupan (shutdown) pemerintah Amerika Serikat (AS) masih berlangsung dan membuat rilis data- data ekonomi tertunda, sehingga membuat investor lebih mencermati data yang dikeluarkan oleh swasta pada akhir-akhir ini.

Di sisi lain, Menteri Keuangan AS menyatakan akan berbicara dengan mitra dagang dari China. Pertemuan dengan Presiden China Xi Jinping pada akhir Oktober 2025 masih mungkin terjadi.

Komentar tersebut menimbulkan harapan bahwa tarif tambahan 100 persen terhadap China pada 1 November 2025 mungkin tidak akan terjadi.

Pada pekan ini, perhatian pelaku pasar masih akan tertuju pada perkembangan perang dagang antara AS dan China, serta earning season kuartal III 2025 yang akan memengaruhi pergerakan di bursa Wall Street, AS. (*)

#Perang Dagang #Tarif Resiprokal #Airlangga Hartarto
Bagikan

Berita Terkait

Dunia
BYD hingga Alibaba Masuk 188 Perusahaan Daftar Hitam Pentagon, China Murka
Pemerintah China mengecam AS yang memasukkan Alibaba, BYD, dan Baidu ke daftar hitam Pentagon sebagai perusahaan pendukung militer. Daftar kini mencakup 188 entitas.
Wisnu Cipto - Rabu, 10 Juni 2026
BYD hingga Alibaba Masuk 188 Perusahaan Daftar Hitam Pentagon, China Murka
Indonesia
Diduga Terapkan Praktik Kerja Paksa, Indonesia Bakal Dikenakan Tarif Tambahan Ekspor ke AS
Pemerintah akan menindaklanjuti proses yang telah disiapkan USTR, termasuk penyampaian tanggapan tertulis (written comment)
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 04 Juni 2026
Diduga Terapkan Praktik Kerja Paksa, Indonesia Bakal Dikenakan Tarif Tambahan Ekspor ke AS
Indonesia
Aturan Ekspor SDA Satu Pintu Berlaku Besok, Menko Airlangga Jamin Masa Transisi Tanpa Kendala
Pemerintah memastikan kebijakan ekspor Sumber Daya Alam (SDA) satu pintu akan mulai berlaku pada 1 Juni 2026.
Wisnu Cipto - Minggu, 31 Mei 2026
Aturan Ekspor SDA Satu Pintu Berlaku Besok, Menko Airlangga Jamin Masa Transisi Tanpa Kendala
Indonesia
Pemerintah Istimewakan AS, Dikecualikan Aturan Devisa Hasil Ekspor
Pemerintah menurunkan batas konversi DHE valuta asing ke rupiah dari sebelumnya 100 persen menjadi maksimal 50 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 22 Mei 2026
Pemerintah Istimewakan AS, Dikecualikan Aturan Devisa Hasil Ekspor
Indonesia
Aturan Baru DHE SDA Berlaku 1 Juni 2026, Eksportir Wajib Simpan Devisa di RI
Pemerintah resmi merevisi aturan DHE SDA mulai 1 Juni 2026. Eksportir wajib menempatkan 100 persen devisa hasil ekspor ke sistem keuangan Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 20 Mei 2026
Aturan Baru DHE SDA Berlaku 1 Juni 2026, Eksportir Wajib Simpan Devisa di RI
Indonesia
Perjanjian Dagang Indonesia-Amerika Hanya Atur Tata Kelola Aliran Data Terkait Perdagangan Digital
Berdasarkan perjanjian dagang itu, Indonesia diminta untuk memberi kepastian mengenai transfer data pribadi ke AS dengan mengakui bahwa AS memiliki standar perlindungan yang setara.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 18 Mei 2026
Perjanjian Dagang Indonesia-Amerika Hanya Atur Tata Kelola Aliran Data Terkait Perdagangan Digital
Dunia
Trump Ultimatum Uni Eropa, Ancam Tarif Dagang Naik Lagi 4 Juli!
Presiden AS Donald Trump beri tenggat hingga 4 Juli bagi Uni Eropa untuk memenuhi komitmen dagang.
Wisnu Cipto - Jumat, 08 Mei 2026
Trump Ultimatum Uni Eropa, Ancam Tarif Dagang Naik Lagi 4 Juli!
Indonesia
Pemerintah Bentuk Satgas Percepatan Ekonomi, Sikapi Penutupan Selat Hormuz
Mandat utama dari satgas itu mempercepat implementasi program prioritas pemerintah secara terintegrasi dan kolaboratif.
Dwi Astarini - Minggu, 03 Mei 2026
Pemerintah Bentuk Satgas Percepatan Ekonomi, Sikapi Penutupan Selat Hormuz
Indonesia
Pemerintah Nolkan Bea Masuk LPG dan Bahan Baku Plastik, Bantu Tekan Biaya Industri
Pemerintah menurunkan bea masuk LPG dari 5% menjadi 0% untuk menjaga daya beli dan mendukung industri. Kebijakan berlaku selama 6 bulan.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 April 2026
Pemerintah Nolkan Bea Masuk LPG dan Bahan Baku Plastik, Bantu Tekan Biaya Industri
Indonesia
Pemerintah Bebaskan Bea Masuk Bahan Baku Plastik Impor
kebijakan itu juga diterapkan guna menjaga stabilitas harga di sektor kemasan agar tidak mendorong kenaikan harga makanan dan minuman.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 28 April 2026
Pemerintah Bebaskan Bea Masuk Bahan Baku Plastik Impor
Bagikan