PDIP DKI Sebut Penyelenggaraan Formula E tidak akan Sukses

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 25 Januari 2022
PDIP DKI Sebut Penyelenggaraan Formula E tidak akan Sukses

Petugas berada lokasi yang akan dibangun Jakarta International E-Prix Circuit (JIEC) di kawasan Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta, Rabu (22/12). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Penyelenggaraan ajang Formula E mendapat sorotan tajam dari anggota Dewan Parlemen Kebon Sirih. Sebab, pengerjaan sirkut belum dijalankan.

Teranyar gelaran balap mobil bertaraf internasional tersebut belum mempunyai sponsor untuk membiayai ajang adu jet darat tersebut.

Baca Juga

Lelang Pembangunan Sirkuit Formula E Gagal, PSI: Kalau Tidak Mampu Bilang

"Kita tidak melihat ada progres dan malah hambatan yang selalu muncul soal tender sampai jalannya Formula E," ucap anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan, Gilbert Simanjuntak, Selasa (25/1).

Meskipun sirkuit sudah dibangun, menurut Gilbert, belum tentu lintasan tersebut dapat dimanfaatkan, karena nantinya akan ada penilaian kembali dari penyelenggara yakni Formula E Operations (FEO), apakah disetujui atau tidak.

"Apakah layak jalan itu sirkuit yang dibangun, karena mobilnya kan itu di atas 200 Km per jam," papar dia.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta ini pun menyakini gelaran Formula E pada 14 Juni 2022 mendatang tak semeriah yang digembar-gemborkan oleh Gubernur Anies Baswedan dan para panitia Formula E.

"Makanya kalau melihat kondisi sekarang, buat kita bukan wacana bahwa ini akan jadi, tidak. Yang jadi wacana bagi kita adalah meski ini berjalan, tidak akan sukses," ucapnya.

Sehingga, pernyataan yang dilontarkan pimpinan Pemprov DKI sampai Ketua Pelaksana Formula E, Ahmad Sahroni dan Ketua Panitia Pengarah Formula E, Bambang Soesatyo bahwa gelaran Formula E akan mengharumkan nama Jakarta itu sangat berlebihan.

"Di samping pernyataan mereka berlebihan dibanding realitas sekarang, belum ada kemarin dana pihak ketiga yang masuk, jadi masih murni dana APBD dan dana korporasi Jakpro.

"Pernyataan bombastis dari Syahroni, jadi tidak nyaman, karena dana dari dia pun tidak ada. Dia hanya bilang itu sebagai penugasan, pelaksana," sambung dia.

Baca Juga

Jakpro Akui Belum Terima Dana dari Sponsor untuk Formula E

Sebelumnya, Direktur Pengembangan Bisnis Jakarta Propertindo (Jakpro), Gunung Kartiko mengakui bahwa sponsor untuk pembiayaan penyelenggaraan Formula E belum ada.

Padahal gelaran balap mobil bertaraf internasiinal tersebut akan dilaksanakan lima bulan lagi atau 14 Juni 2022 mendatang.

Gunung mengungkapkan bahwa penyelenggaraan Formula E membutuhkan biaya Rp 150 miliar. Sebagian anggaran sudah dipakai untuk pembelian alat sebagai kebutuhan konstruksi pembangunan trek.

"Sebagiannya sekitar Rp 70 miliar sudah dipakai membeli perlengkapan trek sejak tahun 2019," ucap Gunung saat rapat kerja dengan Komisi B DPRD DKI Jakarta, Senin (24/1).

Untuk menutup kebutuhan biaya penyelenggaraan itu kata Gunung, dana ini akan didapatkan dari pihak sponsor. Namun, Gunung mengaku hingga saat ini dana sponsor untuk menutupi kekurangan biaya gelaran Formula E belum masuk.

"Kita akan tutup rencananya dari sponsorship dan partnership. Jadi, sponsorship belum secara resmi kita open. Tapi, secara verbal secara pendekatan networking yang berminat, walaupun belum bisa kita declare (umumkan) di sini, karena belum ada hitam di atas putih," papar Gunung. (Asp)

Baca Juga

Belum Ada Sponsor, Pemprov Yakin Formula E Berjalan Lancar

#Formula E #DPRD DKI Jakarta #PDIP
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Indonesia
Pemerintah Mengesahkan Kepengurusan DPP PDIP 2025–2030 dalam Waktu Singkat
Pareira menjelaskan bahwa proses pengesahan ini berjalan cepat karena PDIP telah mendaftar secara daring
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
Pemerintah Mengesahkan Kepengurusan DPP PDIP 2025–2030 dalam Waktu Singkat
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Terdapat sejumlah tahapan sebelum penurunan tunjangan perumahan anggota DPRD DKI terealisasi.
Dwi Astarini - Selasa, 09 September 2025
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Indonesia
Budi Gunawan Kena Reshuffle, Ketua DPP PDIP: Hak Prerogatif Presiden Harus Dihormati
Budi Gunawan terkena reshuffle dari posisinya sebagai Menko Polkam. Ketua DPP PDIP, Aria Bima menegaskan, bahwa perombakan itu merupakan hak prerogatif Prabowo.
Soffi Amira - Selasa, 09 September 2025
Budi Gunawan Kena Reshuffle, Ketua DPP PDIP: Hak Prerogatif Presiden Harus Dihormati
Indonesia
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Keputusan ini juga dilatarbelakangi oleh aksi unjuk rasa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Sosial Demokrasi
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Bagikan