Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

PDIP DKI Sebut Penyelenggaraan Formula E tidak akan Sukses

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 25 Januari 2022
PDIP DKI Sebut Penyelenggaraan Formula E tidak akan Sukses

Petugas berada lokasi yang akan dibangun Jakarta International E-Prix Circuit (JIEC) di kawasan Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta, Rabu (22/12). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Penyelenggaraan ajang Formula E mendapat sorotan tajam dari anggota Dewan Parlemen Kebon Sirih. Sebab, pengerjaan sirkut belum dijalankan.

Teranyar gelaran balap mobil bertaraf internasional tersebut belum mempunyai sponsor untuk membiayai ajang adu jet darat tersebut.

Baca Juga

Lelang Pembangunan Sirkuit Formula E Gagal, PSI: Kalau Tidak Mampu Bilang

"Kita tidak melihat ada progres dan malah hambatan yang selalu muncul soal tender sampai jalannya Formula E," ucap anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan, Gilbert Simanjuntak, Selasa (25/1).

Meskipun sirkuit sudah dibangun, menurut Gilbert, belum tentu lintasan tersebut dapat dimanfaatkan, karena nantinya akan ada penilaian kembali dari penyelenggara yakni Formula E Operations (FEO), apakah disetujui atau tidak.

"Apakah layak jalan itu sirkuit yang dibangun, karena mobilnya kan itu di atas 200 Km per jam," papar dia.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta ini pun menyakini gelaran Formula E pada 14 Juni 2022 mendatang tak semeriah yang digembar-gemborkan oleh Gubernur Anies Baswedan dan para panitia Formula E.

"Makanya kalau melihat kondisi sekarang, buat kita bukan wacana bahwa ini akan jadi, tidak. Yang jadi wacana bagi kita adalah meski ini berjalan, tidak akan sukses," ucapnya.

Sehingga, pernyataan yang dilontarkan pimpinan Pemprov DKI sampai Ketua Pelaksana Formula E, Ahmad Sahroni dan Ketua Panitia Pengarah Formula E, Bambang Soesatyo bahwa gelaran Formula E akan mengharumkan nama Jakarta itu sangat berlebihan.

"Di samping pernyataan mereka berlebihan dibanding realitas sekarang, belum ada kemarin dana pihak ketiga yang masuk, jadi masih murni dana APBD dan dana korporasi Jakpro.

"Pernyataan bombastis dari Syahroni, jadi tidak nyaman, karena dana dari dia pun tidak ada. Dia hanya bilang itu sebagai penugasan, pelaksana," sambung dia.

Baca Juga

Jakpro Akui Belum Terima Dana dari Sponsor untuk Formula E

Sebelumnya, Direktur Pengembangan Bisnis Jakarta Propertindo (Jakpro), Gunung Kartiko mengakui bahwa sponsor untuk pembiayaan penyelenggaraan Formula E belum ada.

Padahal gelaran balap mobil bertaraf internasiinal tersebut akan dilaksanakan lima bulan lagi atau 14 Juni 2022 mendatang.

Gunung mengungkapkan bahwa penyelenggaraan Formula E membutuhkan biaya Rp 150 miliar. Sebagian anggaran sudah dipakai untuk pembelian alat sebagai kebutuhan konstruksi pembangunan trek.

"Sebagiannya sekitar Rp 70 miliar sudah dipakai membeli perlengkapan trek sejak tahun 2019," ucap Gunung saat rapat kerja dengan Komisi B DPRD DKI Jakarta, Senin (24/1).

Untuk menutup kebutuhan biaya penyelenggaraan itu kata Gunung, dana ini akan didapatkan dari pihak sponsor. Namun, Gunung mengaku hingga saat ini dana sponsor untuk menutupi kekurangan biaya gelaran Formula E belum masuk.

"Kita akan tutup rencananya dari sponsorship dan partnership. Jadi, sponsorship belum secara resmi kita open. Tapi, secara verbal secara pendekatan networking yang berminat, walaupun belum bisa kita declare (umumkan) di sini, karena belum ada hitam di atas putih," papar Gunung. (Asp)

Baca Juga

Belum Ada Sponsor, Pemprov Yakin Formula E Berjalan Lancar

#Formula E #DPRD DKI Jakarta #PDIP
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Di Harlah PKB Prabowo Sebut PDIP ; Hatinya Sebetulnya Sama Dengan Kita
Seluruh partai politik dan elemen bangsa pada dasarnya memiliki cita-cita yang sama untuk mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 24 Juli 2026
 Di Harlah PKB Prabowo Sebut PDIP ; Hatinya Sebetulnya Sama Dengan Kita
Indonesia
Refleksi Kudatuli, PDIP Serukan Dukungan untuk Pers yang Bebas dan Hukum tak Tebang Pilih
Dalam merefleksikan jalannya sejarah masa lalu, PDIP berkomitmen mendorong agar iklim perpolitikan Tanah Air menjunjung tinggi nilai peradaban.
Dwi Astarini - Rabu, 22 Juli 2026
Refleksi Kudatuli, PDIP Serukan Dukungan untuk Pers yang Bebas dan Hukum tak Tebang Pilih
Indonesia
Komisi B DPRD DKI Tinjau Reservoir PAM Jaya, Dukung Penurunan NRW dan Peremajaan 13.000 Km Pipa
Komisi B DPRD DKI meninjau reservoir PAM Jaya dan mendukung penurunan NRW serta rencana peremajaan 13.000 km jaringan pipa senilai Rp 22,8 triliun.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 21 Juli 2026
Komisi B DPRD DKI Tinjau Reservoir PAM Jaya, Dukung Penurunan NRW dan Peremajaan 13.000 Km Pipa
Indonesia
30 Tahun Kudatuli, Prof Sukidi Ajak Publik Berani Bersuara
Menyebut sejarah mungkin tidak pernah berulang secara persis, tapi polanya sering kali memiliki irama yang senada (rhyme).
Dwi Astarini - Senin, 20 Juli 2026
30 Tahun Kudatuli, Prof Sukidi Ajak Publik Berani Bersuara
Indonesia
Catatan Jurnalis saat Peristiwa Kudatuli: Sensor Ketat Militer dan Larangan Nama Megawati Soekarnoputri
Sebagai bagian dari upaya penghilangan pengaruh Sukarno oleh penguasa.
Dwi Astarini - Senin, 20 Juli 2026
Catatan Jurnalis saat Peristiwa Kudatuli: Sensor Ketat Militer dan Larangan Nama Megawati Soekarnoputri
Indonesia
PDIP Tagih Jawaban BGN soal Data Kader Diduga Ikut Proyek MBG
PDIP kirim surat setelah adanya pernyataan dari petinggi BGN yang menyebut hampir seluruh partai politik terlibat dalam pengadaan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Frengky Aruan - Minggu, 19 Juli 2026
PDIP Tagih Jawaban BGN soal Data Kader Diduga Ikut Proyek MBG
Indonesia
BBHAR PDIP Gugat Zulfan Lindan dan Total Politik terkait Tudingan Kerusuhan Agustus
Gugatan tersebut diajukan setelah pihaknya terlebih dahulu menempuh mekanisme penyelesaian sengketa pers melalui Dewan Pers.
Dwi Astarini - Kamis, 16 Juli 2026
BBHAR PDIP Gugat Zulfan Lindan dan Total Politik terkait Tudingan Kerusuhan Agustus
Indonesia
JPO Tendean Roboh, DPRD Minta Pemprov DKI Perketat Pengawasan Truk ODOL
Robohnya JPO Tendean menjadi alarm keras bagi Pemprov DKI. DPRD DKI pun meminta adanya pengawasan ketat jam operasional.
Soffi Amira - Rabu, 15 Juli 2026
JPO Tendean Roboh, DPRD Minta Pemprov DKI Perketat Pengawasan Truk ODOL
Indonesia
Bupati Sukoharjo Etik Suryani Jadi Tersangka, PDIP: kalau OTT, ya Langsung Dipecat
Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus mengatakan partainya memiliki aturan yang jelas terhadap kader yang tertangkap melalui OTT.
Dwi Astarini - Minggu, 12 Juli 2026
Bupati Sukoharjo Etik Suryani Jadi Tersangka, PDIP: kalau OTT, ya Langsung Dipecat
Indonesia
Anggota DPRD DKI Tak Setuju Usulan Tarif Jaklingko Rp 2.000, Nanti Warga Malah Naik Motor
Salah satu fungsi Mikrotrans adalah mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, termasuk motor.
Frengky Aruan - Senin, 06 Juli 2026
Anggota DPRD DKI Tak Setuju Usulan Tarif Jaklingko Rp 2.000, Nanti Warga Malah Naik Motor
Bagikan