PDIP Akan Umumkan Dukungan Pilkada Gelombang Kedua dengan Protokol Kesehatan

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Selasa, 14 Juli 2020
PDIP Akan Umumkan Dukungan Pilkada Gelombang Kedua dengan Protokol Kesehatan

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto usai diperiksa KPK di Jakarta, Rabu (26/2) (MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - PDI Perjuangan sudah merampungkan rekomendasi dukungan untuk daerah basis di Pilkada serentak Desember 2020 mendatang. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan partainya akan terus melakukan kondolidasi total.

Bagi PDIP, Pilkada adalah momentum untuk memerkuat kelembagaan partai di dalam menyiapkan pemimpin.

"PDI Perjuangan sudah menyelesaikan rokomendasi di daerah basis, dan kini fokus kami menyelesaikan rekomendasi daerah kluster III, yaitu daerah dengan perolehan kursi di bawah 10%," kata Hasto dalam keterangannya, Selasa (14/7).

Baca Juga:

Jakarta Banjir, KPK Batal Periksa Ketua KPU dan Advokat PDIP

Di daerah itu, partai besutan Megawati Soekarnoputri itu bekerja sama dengan sejumlah partai politik.

"Di daerah ini PDI Perjuangan bekerja sama dengan seluruh kekuatan Partai Koalisi pendukung Pemerintahan Jokowi-KH Ma’ruf Amin, termasuk PKB, PPP, PAN, dan PBB. Kerjasama dengan Partai Nasionalis seperti Golkar, Gerindra, Hanura, Perindo dan lain-lain juga banyak dilakukan," ungkap Hasto.

Meskipun banyak daerah yang telah dinyatakan siap diumumkan, namun dengan pertimbangan kondisi bangsa dan negara yang saat ini sedang fokus menghadapi pandemi COVID-19, maka pasangan yang akan diumumkan bersifat simbolik sebagai representasi provinsi.

"Pengumuman secara terbatas melalui teleconference akan dilakukan pada hari Jumat, 17 Juli 2020. Pasca diumumkan, setiap paslon wajib mengikuti Sekolah Partai guna memerkuat pemahaman terhadap ideologi Pancasila, kebijakan legislasi dan anggaran, tata pemerintahan yang baik dan bersih, program kerakyatan berbasis Trisakti Bung Karno, strategi pemenangan pemilu berbasis gotong royong, komunikasi politik, dan berbagai perspektif kepemimpinan visioner berdasarkan best practices dari kepala daerah PDI Perjuangan” ujar Hasto.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto diperiksa hampir tiga jam oleh penyidik KPK
Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto di Gedung KPK (MP/Ponco SUlaksono)

Lebih lanjut, politikus asal Yogyakarta itu mengungkapkan, meskipun dilakukan dengan teleconference, seluruh protokol kepartaian akan tetap dijalankan saat pengumuman itu.

“Partai terus memerkuat militansi kader termasuk para kepala daerah dan wakil kepala daerah. Semua solid bergerak untuk Indonesia yang lebih berkeadaban, lebih makmur, lebih adil, dan terus mengelorakan semangat berdikari, serta mendorong Indonesia yang berkepribadian dalam kebudayaan” tandas Hasto.

Baca Juga:

Spekulasi Harun Masiku Dibunuh, Masinton: Kita Mana Tahu, Orangnya Ngilang

Untuk informasi, gelombang pertama pengumuman dukungan PDI Perjuangan di Pilkada sudah dilakukan pada tanggal 19 Februari 2020. Ada 48 pasangan calon yang resmi mendapat dukungan PDI Perjuangan baik untuk Pilgub maupun Pilkada kabupaten-Kota. (Pon)

#PDIP #Hasto Kristiyanto #Pemilu
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Rayakan Bulan Bung Karno, PDIP Dorong Apresiasi Film Indonesia Lewat 'Ghost in the Cell'
Kulturanesia menggelar pemutaran film Ghost in the Cell dalam rangka merayakan bulan Bung Karno.
Soffi Amira - Minggu, 07 Juni 2026
Rayakan Bulan Bung Karno, PDIP Dorong Apresiasi Film Indonesia Lewat 'Ghost in the Cell'
Indonesia
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
"PDI Perjuangan sangat mengkhawatirkan terhadap menguatnya militerisme. Kita juga menolak berbagai bentuk pembungkaman terhadap komponen masyarakat yang kritis," kata Hasto
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 Juni 2026
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Sementara itu, Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong menegaskan program bantuan sapi kurban Presiden memiliki dasar hukum dan mekanisme resmi dalam sistem keuangan negara.
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Prabowo menegaskan pemerintah tidak boleh membedakan pemenang tender berdasarkan latar belakang politik.
Dwi Astarini - Rabu, 20 Mei 2026
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Indonesia
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
TB Hasanuddin menilai Perpres 8/2026 berpotensi multitafsir dan bisa menimbulkan labelisasi ekstremisme terhadap masyarakat.
Wisnu Cipto - Kamis, 07 Mei 2026
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
Indonesia
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Ambang batas parlemen ideal 38 kursi dengan PT nasional 5,5–6 persen
Wisnu Cipto - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Indonesia
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
PDIP merespons usulan ambang batas parpol 13 kursi di DPR. PDIP mengatakan, bahwa harus ada kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
Bagikan