Yohannes Abimanyu
Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto menegaskan, Presiden Joko Widodo tak akan mengintervensi Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut dia, Jokowi yang juga merupakan kader PDI-P patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang ada.
"Presiden, kan juga taat pada mekanisme Undang-Undang. Presiden tidak bisa lakukan intervensi secara politik dalam penggunaan hak politik dewan," ujar Hasto di kawasan Menteng Jakarta Pusat, Minggu (11/6).
Politisi PDI-P ini meyakini, Jokowi menghormati sikap DPR yang membentuk Pansus hak angket KPK sebagai bentuk evaluasi terhadap lembaga negara. Begitu pula sebaliknya, Parlemen menghormati sikap Presiden.
"Semua saling hormati," ucap alumni Universitas Gadjah Mada (UGM) ini.
Seperti diketahui, KPK mengkritisi sikap DPR yang membentuk pansus angket. Banyak poin yang disorotinya, seperti dasar hukum hingga dugaan adanya konflik kepentingan atas kasus yang sedang ditangani komisi antirasuah. Oleh karena itu, Presiden diminta bersikap terkait polemik ini.
Sebelumnya, pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar meminta Presiden Joko Widodo untuk menginstruksikan kepada partai politik pendukung hak angket agar segera menghentikan angket tersebut.
"Kalau tidak (bersikap), kesimpulan saya sama saja Presiden mentolelir dilemahkannya pemberantasan korupsi," kata Fickar saat diskusi di Kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (11/6).(Pon)
Baca juga berita terkait, berikut ini: Masinton: Hak Angket KPK Jangan Didramatisir
