Panggil Mahfud MD, Wapres Klaim Pembangunan di Papua Bakal Dimasifkan

MerahPutih.com - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menerima Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, Rabu (9/6), di Kediaman Resmi Wapres, Jakarta.

Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi usai pertemuan mengungkapkan, Menko Polhukam antara lain melaporkan mengenai persiapan percepatan pembangunan kesejahteraan masyarakat Papua dan Papua Barat.

Termasuk kondisi keamanan di kedua provinsi tersebut dan rencana agar percepatan pembangunan kesejahteraan dapat segera terlaksana.

Baca Juga:

Wapres Sebut Persoalan Ketenagakerjaan Indonesia Semakin Kompleks

“Agar program-program yang sifatnya quick win dapat segera berjalan dan bisa segera menguntungkan untuk kesejahteraan di Papua (dan Papua Barat),” ujar Masduki.

Masduki menambahkan, akan ada rapat lanjutan yang berkaitan dengan rencana percepatan tersebut, khususnya terkait Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

“Jadi, Bappenas dan Kementerian Keuangan akan segera dipanggil oleh Wakil Presiden untuk kepentingan itu,” ujarnya.

Kemudian hasil pembahasan tersebut, imbuh Masduki, akan diangkat di dalam forum rapat terbatas.

“Apabila itu sudah terlaksana, maka tahap berikutnya insyaallah akan ada rapat terbatas yang akan dilaporkan ke Bapak Presiden,” tambahnya.

Masduki memaparkan, Wapres sangat memberikan perhatian penuh kepada kesejahteraan masyarakat di Papua dan Papua Barat.

Wapres juga berharap agar semua rencana terkait hal tersebut dapat segera direalisasikan.

“Karena yang terpenting adalah bagaimana masyarakat Papua (dan Papua Barat) bisa segera sejahtera,” ujar Masduki mengutip pernyataan Wapres.

Sebagai informasi, sesuai Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, Presiden menunjuk Wapres Ma’ruf Amin sebagai Ketua Dewan Pengarah dalam tim tersebut.

Sedangkan Menko Polhukam Mahfud MD merupakan salah satu anggota Dewan Pengarah.

Anggota Dewan Pengarah lainnya adalah Menko Bidang Perekonomian, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Kepala Staf Presiden.

Selain itu, ada pula Ketua Harian yang juga merangkap anggota, yakni Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Sebagaimana tertuang dalam Keppres, Dewan Pengarah bertugas mengoordinasikan penyelenggaraan kebijakan percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat untuk mewujudkan masyarakat yang maju, sejahtera, damai, dan bermartabat.

Baca Juga:

Komandan Separatis KNPB Penyebar Hoaks TNI-Polri Tembaki Warga Papua Diciduk

Sebelumnya, saat menyampaikan keterangan pers pada 19 Mei 2021 lalu, Menko Polhukam Mahfud MD menyebut bahwa kebijakan pemerintah secara umum di Papua dan Papua Barat adalah dengan tetap menggunakan pendekatan kesejahteraan, pendekatan damai, tanpa kekerasan, dan tanpa senjata.

“Pemerintah mengeluarkan Inpres Nomor 9 Tahun 2020 yang berisi instruksi penanganan Papua dengan pendekatan kesejahteraan melalui pembangunan yang komprehensif dan multidimensi,” ungkap Mahfud.

Kebijakan ini, dalam tataran teknisnya, antara lain afirmasi berupa Dana Otonomi Khusus (Otsus) hingga afirmasi di bidang politik dan pendidikan.

Dipaparkan Mahfud, Dana Otsus di Papua diberikan sebesar 2 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang rencananya akan ditingkatkan menjadi 2,2 persen. (Knu)

Baca Juga:

Mahasiswa Papua APN Dukung Perdamaian di Bumi Cendrawasih