Wapres Sebut Persoalan Ketenagakerjaan Indonesia Semakin Kompleks

Zulfikar SyZulfikar Sy - Selasa, 08 Juni 2021
Wapres Sebut Persoalan Ketenagakerjaan Indonesia Semakin Kompleks

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menghadiri acara Rembuk Nasional Vokasi dan Kewirausahaan di Pondok Pesantren Cipasung, Singaparna, Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, Selasa (8/6/2021). (Asdep KIP Setwapres

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Persoalan ketenagakerjaan di Indonesia semakin kompleks karena angka pengangguran masih tinggi serta masih rendahnya produktivitas. Kemudian ditambah dengan kondisi pandemi COVID-19 yang masih berlangsung.

Demikian disampaikan Wakil Presiden Ma’ruf Amin dalam acara Rembuk Nasional Vokasi dan Kewirausahaan di Pondok Pesantren Cipasung, Singaparna, Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, Selasa (8/6).

"Persoalan ketenagakerjaan saat ini juga semakin kompleks, angka pengangguran kita masih relatif tinggi, sementara produktivitas tenaga kerja kita juga masih rendah," kata Wapres Ma’ruf Amin.

Baca Juga:

Hari Ini Wapres Ma'ruf Amin Kunjungan Kerja ke Tasikmalaya

Kondisi tersebut diperburuk dengan bencana pandemi COVID-19 yang memberikan dampak pada 19,1 juta tenaga kerja di Indonesia, kata Wapres merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS).

Selain itu, jumlah penduduk yang memasuki usia produktif juga terus meningkat setiap tahun di Indonesia. Wapres juga menyayangkan sedikitnya warga yang mempunyai keahlian dalam bekerja.

"Persoalan itu ditambah pula dengan pertumbuhan angkatan kerja baru yang cenderung terus meningkat setiap tahun; serta minimnya penduduk usia angkatan kerja yang pernah mengikuti pelatihan kerja, sehingga menyebabkan terjadinya mismatch skill," jelas Wapres, seperti dikutip Antara.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin melakukan kunjungan kerja ke Tasikmalaya, Jawa Barat dari Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma Jakarta, Selasa (8/6/2021). (Asdep KIP Setwapres)
Wakil Presiden Ma'ruf Amin melakukan kunjungan kerja ke Tasikmalaya, Jawa Barat dari Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma Jakarta, Selasa (8/6/2021). (Asdep KIP Setwapres)


Oleh karena itu, Wapres meminta seluruh jajarannya dan berbagai pihak terkait untuk membuat program mitigasi agar kondisi ketenagakerjaan di Indonesia tidak semakin parah.

"Oleh karenanya, afirmasi kebijakan Pemerintah yang melibatkan beragam pemangku kepentingan sangat dibutuhkan dalam memitigasi beragam persoalan ketenagakerjaan tersebut, agar tenaga kerja nasional dapat tetap eksis di tengah era persaingan global yang sangat ketat ini," tegasnya.

Baca Juga:

Serapan Tenaga Kerja Diklaim Mulai Membaik

Salah satu program pemerintah yang dapat dikembangkan untuk mempersiapkan masyarakat sebagai tenaga kerja berkualitas ialah Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas.

Wapres mengatakan BLK Komunitas akan memudahkan para anggotanya serta masyarakat sekitar untuk meningkatkan kualitasnya sebagai tenaga kerja dan mendapatkan keterampilan kerja.

"Saya kira ini merupakan wujud konkret sinergi antara Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan, salah satunya dengan lembaga pendidikan keagamaan non-pemerintah," ujarnya. (*)

Baca Juga:

Sektor Perumahan Berperan Besar Serap Tenaga Kerja Kala Pandemi

#Ma'ruf Amin #Tenaga Kerja
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Bocoran Formula UMR Baru dari Penasihat Presiden, Semua Daerah Tidak Boleh di Bawah KHL
Said Iqbal tegaskan UMR di UU Pelindungan Ketenagakerjaan terbaru wajib di atas survei KHL. Cek formula upah minimum dan indeks terbarunya!
Wisnu Cipto - Rabu, 07 Oktober 2026
Bocoran Formula UMR Baru dari Penasihat Presiden, Semua Daerah Tidak Boleh di Bawah KHL
Indonesia
13 Aturan Baru UU Ketenagakerjaan, Buruh Pemburu Rupiah Wajib Tahu!
DPR resmi mengesahkan UU Ketenagakerjaan baru yang mengatur 13 poin krusial, termasuk larangan penahanan ijazah pekerja dan perlindungan dana pesangon.
Wisnu Cipto - Selasa, 06 Oktober 2026
13 Aturan Baru UU Ketenagakerjaan, Buruh Pemburu Rupiah Wajib Tahu!
Indonesia
Buruh Berikan Draf Sandingan RUU Perlindungan Tenagakerja, Ingin Semua Jenis Perkerjaan Diakomodir
Masih terdapat sejumlah hal yang harus diperbaiki dan ditambahkan. Salah satunya adalah ruang lingkup definisi pekerja yang dinilai masih terlalu berorientasi pada pekerja manufaktur.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 September 2026
Buruh Berikan Draf Sandingan RUU Perlindungan Tenagakerja, Ingin Semua Jenis Perkerjaan Diakomodir
Indonesia
Kabar Gembira! Hasil Seleksi Pelatihan Vokasi Nasional Tahap 4 Diumumkan 20 Agustus 2026 di Skillhub
Peserta yang dinyatakan lolos selanjutnya akan mengikuti orientasi peserta dan memulai pelatihan pada 26 Agustus 2026.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 Agustus 2026
Kabar Gembira! Hasil Seleksi Pelatihan Vokasi Nasional Tahap 4 Diumumkan 20 Agustus 2026 di Skillhub
Indonesia
PAM Jaya Perkuat K3, Siapkan Pembangunan 7.000 Km Jaringan Pipa
PAM Jaya kini memperkuat K3 dalam implementasinya. PAM Jaya juga telah menyiapkan pembangunan 7.000 km jaringan pipa.
Soffi Amira - Senin, 10 Agustus 2026
PAM Jaya Perkuat K3, Siapkan Pembangunan 7.000 Km Jaringan Pipa
Indonesia
Cak Imin Sebut Skema Kerja Sama SSW Kunci Perluasan Kesempatan Kerja di Jepang
Memperluas akses pekerja Indonesia memperoleh kesempatan bekerja di Jepang melalui jalur yang legal, aman, dan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan industri.
Dwi Astarini - Kamis, 30 Juli 2026
Cak Imin Sebut Skema Kerja Sama SSW Kunci Perluasan Kesempatan Kerja di Jepang
Berita Foto
Angka Pekerja Informal di Jakarta Sentuh 1,98 Juta Orang
Sejumlah pekerja melintas dekat badut yang tertidur di Kawasan JPO Pancoran, Jakarta Selatan, Senin (20/7/2026).
Didik Setiawan - Senin, 20 Juli 2026
Angka Pekerja Informal di Jakarta Sentuh 1,98 Juta Orang
Indonesia
Laporan Salary Pulse 2026 Ungkap Gen Z Paling Berani Negosiasi Gaji
Keberanian tersebut cukup kontras dengan Generasi X.
Dwi Astarini - Rabu, 01 Juli 2026
Laporan Salary Pulse 2026 Ungkap Gen Z Paling Berani Negosiasi Gaji
Indonesia
81 Persen Pekerja Indonesia Merasa Digaji Layak, Didasari Minimnya Opsi Lapangan Kerja
Hal itu berkenaan dengan situasi persaingan kerja dan ketersedian lapangan pekerjaan.
Dwi Astarini - Rabu, 01 Juli 2026
81 Persen Pekerja Indonesia Merasa Digaji Layak, Didasari Minimnya Opsi Lapangan Kerja
Indonesia
Presiden KSPSI Sebut 55.000 Buruh Terancam PHK, 1 Perusahaan Sudah Tutup Operasional
Pemerintah berjanji segera mengambil keputusan agar pasokan gas bagi sektor industri kembali normal.
Dwi Astarini - Sabtu, 27 Juni 2026
Presiden KSPSI Sebut 55.000 Buruh Terancam PHK, 1 Perusahaan Sudah Tutup Operasional
Bagikan