Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Sektor perumahan diklaim memiliki peranan besar dalam mendukung mitigasi dampak ekonomi dari pandemi COVID-19. Karena, dalam membangun satu rumah bisa menggerakkan 10 orang pekerja.
"Jadi, betapa pentingnya menggerakkan sektor properti ini," ujar Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Basuki Hadimuljono dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (29/12).
Baca Juga:
20 Persen Keluarga Belum Miliki Rumah
Ia memaparkan, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 terdapat program peningkatan infrastruktur pelayanan dasar masyarakat yang salah satunya adalah pengembangan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
"Hingga tahun 2024, ditargetkan sebanyak 70 persen masyarakat telah memiliki akses terhadap perumahan dan permukiman yang layak dan terjangkau," katanya.
Dalam Rencana Strategis PUPR 2020-2024, tegas ia, ditargetkan tersedianya 5 juta unit rumah yang terdiri atas subsidi perumahan baik itu FLPP/SSB/SBUM itu 900 ribu unit, BP2BT 100 ribu unit, Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat) akan mulai operasi 2021 sebesar 500 ribu unit, melalui SMF 50 ribu unit, serta kolaborasi pemerintah dengan pemerintah daerah (pemda), swasta, dan masyarakat sebesar 3,45 juta unit.
Selanjutnya dalam rangka mendukung Program Sejuta Rumah yang dicanangkan Presiden Jokowi sejak 29 April 2015, kementerian telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp8,1 triliun di Direktorat Jenderal Perumahan. Jumlah alokasi tersebut meningkat jika dibandingkan dengan alokasi pada 2020 sebagaimana tercatat dalam sistem e-monitoring sebesar Rp7,9 triliun.
Alokasi Ditjen Perumahan tahun 2021 tersebut, lanjut ia, untuk pembangunan rumah susun (rusun) sebanyak 8.283 unit, rumah swadaya atau bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) yang dikerjakan dengan skema padat karya untuk 114.900 unit, rumah khusus sebanyak 2.423 unit, dan bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) untuk perumahan umum sebanyak 40.000 unit,, dan sisanya Rp 410 miliar untuk dukungan manajemen, pengaturan dan pengawasan.
Menteri Basuki menekankan peningkatan penggunaan produk lokal dalam pembangunan perumahan, guna mendorong peningkatan lapangan kerja dalam negeri.
"Di tahun 2021 catatannya tidak boleh impor karena kita ingin menambah lapangan kerja. Kalau terpaksa belum bisa diproduksi di dalam negeri, minimal pabriknya harus ada di dalam negeri jika ingin dibeli APBN," katanya.
Baca Juga:
Langkah Kementerian PUPR Wujudkan Kota Layak Huni
