Langkah Kementerian PUPR Wujudkan Kota Layak Huni

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Senin, 02 November 2020
Langkah Kementerian PUPR Wujudkan Kota Layak Huni

Rumah subsidi. (Foto: Kementerian PUPR)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pengembangan kota harus memenuhi prinsip layak huni, produktif, ramah lingkungan dan berkelanjutan sehingga manfaatnya dapat dirasakan generasi mendatang. Hal itu, menjadi dasar Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR terus mendukung terwujudnya kota layak huni.

"Prinsip-prinsip pembangunan infrastruktur berbasis lingkungan dan berkelanjutan menjadi komitmen Kementerian PUPR mulai dari tahap survei, investigasi, desain, pembebasan tanah (land acquisition), konstruksi, hingga operasi dan pemeliharaan," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono/

Ia memaparkan, Kementerian PUPR terus mendorong program penataan kota melalui berbagai pembangunan infrastruktur berbasis pendekatan wilayah. Pembangunan kota berkelanjutan merupakan pembangunan yang mengintegrasikan berbagai aspek, dimana aspek sosial dan ekonomi dikembangkan namun dengan tetap memperhatikan aspek lingkungannya.

Baca Juga:

Pandemi COVID-19, Suplai Rumah Bersubsidi Lebih Tinggi Dibanding Permintaan

Penataan kota di antaranya dilakukan Kementerian PUPR melalui pengembangan potensi kota seperti aset pusaka kota, kawasan heritage, dan bangunan bersejarah beserta budaya masyarakat di dalamnya.

Misalnya, pada 2019, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya telah menyelesaikan penataan Kota Lama Semarang di Jawa Tengah seluas 22,2 hektare. Program ini menjadi pendorong pembangunan Kota Semarang sebagai kota pusaka yang layak huni dan berkelanjutan, serta meningkatkan potensi ekonomi lokal dan sektor pariwisata.

Perumahan
Perumahaan. (Foto: PUPR).

Selain mewujudkan kota pusaka, program penataan kota juga dilakukan Kementerian PUPR dengan perbaikan kualitas kawasan permukiman kumuh di perkotaan melalui Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku). Pada 2020, Kotaku dilaksanakan melalui Program Padat Karya Tunai di 364 kelurahan yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia dengan anggaran sebesar Rp429,5 miliar.

Pada 2020, Kementerian PUPR mendorong pelaksanaan program ketersediaan air minum dan sanitasi salah satunya melalui penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (pamsimas) di 4.717 lokasi dengan anggaran Rp1,12 triliun dan sanitasi berbasis masyarakat (sanimas) di 1.028 lokasi dengan anggaran Rp391 miliar.

Baca Juga:

Pendaftar KPR Subsidi Didominasi Penerima Upah Rp4 Juta

#DP Rumah #Bedah Rumah #Rumah Murah #Kementerian PUPR
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Mendagri Perintahkan Pemda Dukung Program 3 Juta Rumah, Gratis Persetujuan Bangunan Gedung dan Jadi Dalam 15 Menit
Salah satu bentuk dukungan tersebut adalah dengan menerbitkan Surat Keputusan Bersama mengenai pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 18 Oktober 2025
Mendagri Perintahkan Pemda Dukung Program 3 Juta Rumah, Gratis Persetujuan Bangunan Gedung dan Jadi Dalam 15 Menit
Indonesia
Menkeu Purbaya Sebut Sekarang Waktu Paling 'Sat Set' Buat Beli Rumah
Menkeu menilai proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 4,8 persen oleh Bank Dunia untuk tahun ini tidak sepenuhnya merefleksikan tren pemulihan positif
Angga Yudha Pratama - Selasa, 14 Oktober 2025
Menkeu Purbaya Sebut Sekarang Waktu Paling 'Sat Set' Buat Beli Rumah
Indonesia
DPR Desak Percepatan Program 3 Juta Rumah Sebagai Solusi Backlog dan Penggerak Ekonomi
Huda mengkritisi kerumitan dalam mekanisme pembiayaan dan kesulitan akses masyarakat terhadap program ini
Angga Yudha Pratama - Minggu, 12 Oktober 2025
DPR Desak Percepatan Program 3 Juta Rumah Sebagai Solusi Backlog dan Penggerak Ekonomi
Indonesia
Awas! Jika Punya Lebih dari Satu Rumah, Siap-Siap Kena Dampak Aturan Baru Ini
Rancangan undang-undang ini juga akan mencakup pemanfaatan aset-aset negara
Angga Yudha Pratama - Rabu, 18 Juni 2025
Awas! Jika Punya Lebih dari Satu Rumah, Siap-Siap Kena Dampak Aturan Baru Ini
Indonesia
Program Perumahan Murah Singapura Jadi Contoh Indonesia, Prabowo: Pembangunan Dikebut
Inisiatif Singapura lainnya yang juga ditiru Indonesia adalah perusahaan investasi Temasek.
Frengky Aruan - Senin, 16 Juni 2025
Program Perumahan Murah Singapura Jadi Contoh Indonesia, Prabowo: Pembangunan Dikebut
Indonesia
200 Sekolah Rakyat Bakal Dibangun di Kantong Kemiskinan Tinggi
Pemerintah juga menyiapkan pembangunan Sekolah Rakyat di 200 titik tambahan yang sedang dalam proses survei oleh Kementerian Pekerjaan Umum.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 02 Mei 2025
200 Sekolah Rakyat Bakal Dibangun di Kantong Kemiskinan Tinggi
Indonesia
Legislator Minta Program Rumah Murah Jangan Sampai Picu Kerusakan Lingkungan dan Sosial
Masih banyak penduduk Indonesia yang belum memiliki rumah
Angga Yudha Pratama - Minggu, 19 Januari 2025
Legislator Minta Program Rumah Murah Jangan Sampai Picu Kerusakan Lingkungan dan Sosial
Indonesia
Libur Nataru, Tol Solo Jogja Dibuka Fungsional Sampai Prambanan
Tol Solo Jogja dirancang untuk mengurangi kepadatan lalu lintas di jalur arteri Klaten-Prambanan.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 18 November 2024
Libur Nataru, Tol Solo Jogja Dibuka Fungsional Sampai Prambanan
Indonesia
Proyek Lanjutan di IKN Yang Dibiayai Anggaran Kementerian PUPR Rp 9,11 Triliun
Alokasi bagi keberlanjutan pembangunan IKN tersebut diperuntukkan untuk Dirjen Bina Marga, Dirjen Cipta Karya, dan Dirjen Perumahan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 18 September 2024
Proyek Lanjutan di IKN Yang Dibiayai Anggaran Kementerian PUPR Rp 9,11 Triliun
Indonesia
Kementerian PUPR Butuh Anggaran Rp 136 Triliun di 2025, Ini Rinciannya
Usulan tambahan anggaran untuk pembangunan jaringan air baku dari bendungan, penyelesaian pembangunan infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN)
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 28 Agustus 2024
Kementerian PUPR Butuh Anggaran Rp 136 Triliun di 2025, Ini Rinciannya
Bagikan