Angga Yudha Pratama
Mereahputih.com - Pengamat kebijakan publik, Achmad Nur Hidayat, memberikan sorotan tajam terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam setahun masa jabatannya.
Achmad secara khusus menyoroti program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, maraknya kasus keracunan yang terjadi mengindikasikan bahwa pelaksanaan program ini masih jauh dari optimal.
"Seperti nasi yang belum matang sempurna, program ini butuh penyempurnaan sistemik, standardisasi gizi, transparansi vendor, serta integrasi dengan sistem pangan nasional," ujar Achmad dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Selasa (21/10).
Sorotan terhadap Janji Rumah Rakyat
Isu lain yang dikritik Achmad adalah janji pembangunan rumah rakyat yang dinilai baru sebatas jargon politik. Pemerintah menargetkan pembangunan tiga juta unit rumah dalam lima tahun. Namun, data per akhir 2025 dari FLPP Kementerian Perumahan dan PKP.go.id menunjukkan realisasi baru mencapai sekitar 183 ribu unit.
Baca juga:
Pengamat Beri Nilai 6 untuk Setahun Kinerja Prabowo-Gibran, Sebut Tata Kelola Pemerintahan Semrawut
Achmad menjelaskan bahwa target ini dianggap "tidak realistis" oleh banyak kalangan, mengingat kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya mampu menopang sekitar 250 ribu rumah per tahun.
Menurutnya, program ini ibarat mencoba membangun kota baru tanpa memastikan infrastruktur jalan. Pembiayaan belum kuat, koordinasi lintas kementerian masih lemah, dan kebijakan lahan terbelit masalah tumpang tindih.
"Akibatnya, masyarakat berpenghasilan rendah tetap menjadi penonton di rumah sendiri," imbuh Achmad.
Pengajar dari UPN Veteran Jakarta ini menilai, dalam eksekusi kebijakannya, pemerintahan cenderung mengarah pada sentralisasi baru. Keputusan strategis diambil dengan cepat, tetapi ruang untuk perdebatan publik sangat minim.
"Kekuatan tanpa partisipasi hanya akan melahirkan efisiensi semu," jelas dia.
Baca juga:
Banggar DPR Soroti 4 Isu Krusial Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran
Ia mengingatkan, ekonomi Indonesia memerlukan partisipasi publik dan transparansi, bukan hanya kekuatan fiskal. Meskipun Prabowo dikenal sebagai pemimpin tegas dan berorientasi pada hasil, Achmad berpendapat bahwa di era modern, hasil harus sejalan dengan proses. Partisipasi rakyat bukan hambatan, melainkan jaminan keberlanjutan pembangunan.
Jika pemerintah mampu memperbaiki tata kelola, memperluas ruang publik, dan memastikan janji-janji seperti MBG, perumahan rakyat, dan penciptaan lapangan kerja berjalan berbasis bukti, maka sejarah akan mencatat Prabowo sebagai arsitek demokrasi ekonomi.
"Namun bila tidak, maka kekuatan tanpa partisipasi akan menjadi paradoks terbesar negeri ini, cepat bergerak, tapi kehilangan arah," tutup Achmad.
