Ornamen Nusantara Motif Batik Kawung dan Kembang Melati Hiasi Gedung Parlemen

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Senin, 15 Agustus 2022
Ornamen Nusantara Motif Batik Kawung dan Kembang Melati Hiasi Gedung Parlemen

Ornamen Gedung DPR/MPR jelang Sidang Tahunan. (Foto: Tangkapan Layar)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI dan Sidang Paripurna DPR RI tentang RAPBN Tahun Anggaran 2023, akan dilaksanakan pada Selasa, 16 Agustus 2022.

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar memastikan, semua persiapan sudah berlangsung dengan baik. DPR memasang ornamen-ornamen Nusantara yang terletak pada selasar Gedung Nusantara. Motif batik kawung mendominasi pada tahun ini.

Baca Juga:

Moeldoko Angkat Bicara Jokowi Tak Singgung Isu Korupsi di Sidang Tahunan MPR

Selain persiapan fisik, Sidang Tahunan 2022 ini akan tetap melaksanakan protokol kesehatan yang ketat kepada seluruh tamu undangan.

"Hal ini dilakukan mengingat pandemi Covid-19 yang belum usai. Jadi, ini memang pertama kali setelah masa pandemi ada sidang yang dihadiri oleh seluruh anggota, tapi dilakukan dengan protokol kesehatan yaitu dengan masker, kemudian nanti dengan pemeriksaan hasil PCR. Semua PCR 2x24 jam sebelum hadir, wajib,” ungkap Indra.

Kepala Biro Protokol dan Humas Setjen DPR RI Suratna menambahkan, pihaknya juga bekerja sama dengan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) dan Pengamanan Dalam (Pamdal) Setjen DPR RI untuk melakukan pengecekan undangan serta pengecekan hasil swab PCR sebelum memasuki ruangan Sidang. Sejumlah masker dan hand sanitizer pun telah dipersiapkan di beberapa titik.

"Tetep kita menerapkan protokol kesehatan. Nanti kita siapkan masker untuk seluruh anggota, dimana di meja tiap-tiap anggota nanti akan kita siapkan hand sanitizer dan juga masker untuk bapak ibu anggota dan juga tamu undangan," jelas Suratna.

Suratna juga menyatakan Sidang Tahunan 2022 ini berbeda dengan tahun sebelumnya, tamu undangan akan hadir 100 persen secara fisik.

Sidang yang akan dihadiri Presiden dan Wakil Presiden ini akan mengundang seluruh Anggota MPR RI, DPR RI dan DPD RI serta pimpinan Kementerian dan Lembaga.

"Kita juga mengundang para mantan Presiden, mantan Wakil Presiden dan juga ketua umum partai politik, kita undang untuk menghadiri sidang tahunan, sidang bersama. Termasuk duta besar, sebanyak 103 perwakilan negara asing kita undang," katanya. (Pon)

Baca Juga:

HNW Berharap Sidang Tahunan MPR, DPR-DPD Jangan Hanya Seremonial

#Sidang Tahunan MPR #DPR #DPD RI
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Media Asing Sebut IKN Kota Hantu, DPR Minta Badan OIKN Jangan Cuma Diam
"Salah satu hal yang kerap menjadi persoalan adalah tata kelola komunikasi publik OIKN," kata Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin
Wisnu Cipto - Jumat, 31 Oktober 2025
Media Asing Sebut IKN Kota Hantu, DPR Minta Badan OIKN Jangan Cuma Diam
Indonesia
Pertalite Bikin Banyak Motor Mogok di Jatim, DPR Tegur Pertamina: Jangan Cuma Bilang "Hasil Uji Baik”
DPR menegur keras Pertamina usai viral pengendara di Jawa Timur alami motor brebet setelah isi Pertalite. DPR desak audit mutu dan transparansi hasil uji BBM.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 31 Oktober 2025
Pertalite Bikin Banyak Motor Mogok di Jatim, DPR Tegur Pertamina: Jangan Cuma Bilang
Indonesia
Pasca-Putusan MKD, Gerindra Pastikan Rahayu Saraswati Tetap Jabat Wakil Ketua Komisi VII DPR
Gerindra memastikan Rahayu Saraswati yang juga keponakan Presiden Prabowo Subianto tetap menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi VII DPR RI
Wisnu Cipto - Kamis, 30 Oktober 2025
Pasca-Putusan MKD, Gerindra Pastikan Rahayu Saraswati Tetap Jabat Wakil Ketua Komisi VII DPR
Indonesia
DPR Tegaskan Tumpukan Beras Bulog 3,8 Juta Ton Seharusnya Cukup untuk Tameng Subsidi, Bukan Jadi Alasan Cabut Izin Pedagang
Jika harga pasar naik, pemerintah punya instrumen sangat lengkap untuk menstabilkannya kembali
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
DPR Tegaskan Tumpukan Beras Bulog 3,8 Juta Ton Seharusnya Cukup untuk Tameng Subsidi, Bukan Jadi Alasan Cabut Izin Pedagang
Indonesia
Kuota Haji 2026 Akhirnya Ditetapkan 221.000 Jemaah, Negara Wajib Beri Pelayanan Terbaik Bukan Cuma Janji Manis
Komisi VIII meminta pemerintah memastikan dua syarikah penyedia layanan haji yang ditunjuk memperbaiki kinerja dan menyerahkan seluruh dokumen kontraktual
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
Kuota Haji 2026 Akhirnya Ditetapkan 221.000 Jemaah, Negara Wajib Beri Pelayanan Terbaik Bukan Cuma Janji Manis
Indonesia
DPR INgatkan Revisi UU ASN Harus Komprehensif, Bukan Cuma Soal Pengawas Tapi Juga Kepastian Status Honorer
UU ASN membagi ASN menjadi PNS dan PPPK
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
DPR INgatkan Revisi UU ASN Harus Komprehensif, Bukan Cuma Soal Pengawas Tapi Juga Kepastian Status Honorer
Indonesia
Usulan PPPK Diangkat Jadi PNS Dapat Dukungan dari DPR: Demi Kesejahteraan dan Karier yang Pasti
Anggota Komisi II DPR RI Ali Ahmad dukung usulan PPPK diangkat jadi PNS, dinilai beri kepastian, kesejahteraan, dan karier yang lebih baik.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 29 Oktober 2025
Usulan PPPK Diangkat Jadi PNS Dapat Dukungan dari DPR: Demi Kesejahteraan dan Karier yang Pasti
Indonesia
Hari Santri Jadi Momen Krusial! Pemerintah Diingatkan Agar Pendidikan Keagamaan Tidak Terlupakan dalam Revisi UU Sisdiknas
Beberapa isu utama revisi UU Sisdiknas yang menjadi sorotan Fikri meliputi kodifikasi undang-undang, penegasan posisi pendidikan keagamaan dan pesantren
Angga Yudha Pratama - Selasa, 28 Oktober 2025
Hari Santri Jadi Momen Krusial! Pemerintah Diingatkan Agar Pendidikan Keagamaan Tidak Terlupakan dalam Revisi UU Sisdiknas
Indonesia
Politikus DPR Usulkan Pelajaran Bahasa Portugis Diujicobakan di NTT
Hetifah juga meminta pemerintah memperhatikan dampak implementasinya terhadap kurikulum yang sudah padat.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 27 Oktober 2025
Politikus DPR Usulkan Pelajaran Bahasa Portugis Diujicobakan di NTT
Indonesia
DPR Sebut 'Gimmick' AMDK Berlabel 'Air Pegunungan' Bentuk Pelecehan Kedaulatan Negara, Menteri Jangan Hanya Mengimbau Masyarakat
Hanif mengingatkan publik agar tidak mudah tertipu dengan label "air pegunungan"
Angga Yudha Pratama - Senin, 27 Oktober 2025
DPR Sebut 'Gimmick' AMDK Berlabel 'Air Pegunungan' Bentuk Pelecehan Kedaulatan Negara, Menteri Jangan Hanya Mengimbau Masyarakat
Bagikan