Ornamen Nusantara Motif Batik Kawung dan Kembang Melati Hiasi Gedung Parlemen

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Senin, 15 Agustus 2022
Ornamen Nusantara Motif Batik Kawung dan Kembang Melati Hiasi Gedung Parlemen

Ornamen Gedung DPR/MPR jelang Sidang Tahunan. (Foto: Tangkapan Layar)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI dan Sidang Paripurna DPR RI tentang RAPBN Tahun Anggaran 2023, akan dilaksanakan pada Selasa, 16 Agustus 2022.

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar memastikan, semua persiapan sudah berlangsung dengan baik. DPR memasang ornamen-ornamen Nusantara yang terletak pada selasar Gedung Nusantara. Motif batik kawung mendominasi pada tahun ini.

Baca Juga:

Moeldoko Angkat Bicara Jokowi Tak Singgung Isu Korupsi di Sidang Tahunan MPR

Selain persiapan fisik, Sidang Tahunan 2022 ini akan tetap melaksanakan protokol kesehatan yang ketat kepada seluruh tamu undangan.

"Hal ini dilakukan mengingat pandemi Covid-19 yang belum usai. Jadi, ini memang pertama kali setelah masa pandemi ada sidang yang dihadiri oleh seluruh anggota, tapi dilakukan dengan protokol kesehatan yaitu dengan masker, kemudian nanti dengan pemeriksaan hasil PCR. Semua PCR 2x24 jam sebelum hadir, wajib,” ungkap Indra.

Kepala Biro Protokol dan Humas Setjen DPR RI Suratna menambahkan, pihaknya juga bekerja sama dengan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) dan Pengamanan Dalam (Pamdal) Setjen DPR RI untuk melakukan pengecekan undangan serta pengecekan hasil swab PCR sebelum memasuki ruangan Sidang. Sejumlah masker dan hand sanitizer pun telah dipersiapkan di beberapa titik.

"Tetep kita menerapkan protokol kesehatan. Nanti kita siapkan masker untuk seluruh anggota, dimana di meja tiap-tiap anggota nanti akan kita siapkan hand sanitizer dan juga masker untuk bapak ibu anggota dan juga tamu undangan," jelas Suratna.

Suratna juga menyatakan Sidang Tahunan 2022 ini berbeda dengan tahun sebelumnya, tamu undangan akan hadir 100 persen secara fisik.

Sidang yang akan dihadiri Presiden dan Wakil Presiden ini akan mengundang seluruh Anggota MPR RI, DPR RI dan DPD RI serta pimpinan Kementerian dan Lembaga.

"Kita juga mengundang para mantan Presiden, mantan Wakil Presiden dan juga ketua umum partai politik, kita undang untuk menghadiri sidang tahunan, sidang bersama. Termasuk duta besar, sebanyak 103 perwakilan negara asing kita undang," katanya. (Pon)

Baca Juga:

HNW Berharap Sidang Tahunan MPR, DPR-DPD Jangan Hanya Seremonial

#Sidang Tahunan MPR #DPR #DPD RI
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Desak Negara Hadir Selamatkan Pendidikan 700 Ribu Anak Papua
Lalu Hadrian menegaskan bahwa hambatan pendidikan di Papua memang nyata adanya
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
Desak Negara Hadir Selamatkan Pendidikan 700 Ribu Anak Papua
Indonesia
DPR Minta Imigrasi Plototin WNA Jelang Nataru Biar Enggak Kecolongan Pelanggaran Administrasi Hingga Narkoba
Pengawasan ketat di gerbang negara menjadi kunci utama untuk menjaga kondusivitas
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
DPR Minta Imigrasi Plototin WNA Jelang Nataru Biar Enggak Kecolongan Pelanggaran Administrasi Hingga Narkoba
Indonesia
Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bentukan Prabowo Diharap Jadi Juru Selamat Korban Banjir Sumatra
Legislator dari Fraksi PKB tersebut mendesak agar tim bentukan Presiden nantinya tidak terjebak dalam birokrasi yang lamban
Angga Yudha Pratama - Rabu, 17 Desember 2025
Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bentukan Prabowo Diharap Jadi Juru Selamat Korban Banjir Sumatra
Indonesia
Anggota DPR Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan Parlemen
Dari ketentuan konstitusional itu lahir konsep negara nomokrasi konstitusional yang menempatkan hukum dan demokrasi sebagai fondasi utama .
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 Desember 2025
Anggota DPR Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan Parlemen
Indonesia
Politikus Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan DPR
Dari ketentuan konstitusional itu lahir konsep negara nomokrasi konstitusional yang menempatkan hukum dan demokrasi sebagai fondasi utama penyelenggaraan negara.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 Desember 2025
Politikus Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan DPR
Indonesia
DPR Ingatkan Pemerintah Bersiap Hadapi Siklon Tropis 93S di Wilayah Timur Indonesia
Selain gelombang tinggi, bibit siklon tropis 93S juga berpotensi memicu hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 Desember 2025
DPR Ingatkan Pemerintah Bersiap Hadapi Siklon Tropis 93S di Wilayah Timur Indonesia
Indonesia
Anggota Komisi III Protes Fit & Proper Test Kapolri di DPR Tidak Boleh Dihapus
Jika usulan itu nanti diterapkan, posisi Kapolri akan setara dengan menteri karena tidak melalui proses penyaringan di legislatif.
Wisnu Cipto - Minggu, 14 Desember 2025
Anggota Komisi III Protes Fit & Proper Test Kapolri di DPR Tidak Boleh Dihapus
Indonesia
DPR Desak BMKG Lakukan Pembenahan Total untuk Kirim Peringatan Dini Sampai ke Pelosok
Lasarus juga menyoroti fakta bahwa negara telah mengalokasikan anggaran yang signifikan untuk pemenuhan peralatan dan kebutuhan operasional BMKG
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 Desember 2025
DPR Desak BMKG Lakukan Pembenahan Total untuk Kirim Peringatan Dini Sampai ke Pelosok
Indonesia
DPR Minta Riset Kebencanaan Harus 'Membumi', Kesiapsiagaan Bencana Melalui Pendidikan dan Riset
Indonesia sering disebut sebagai negara dengan istilah supermarket bencana
Angga Yudha Pratama - Selasa, 09 Desember 2025
DPR Minta Riset Kebencanaan Harus 'Membumi', Kesiapsiagaan Bencana Melalui Pendidikan dan Riset
Indonesia
DPR Sentil Kemenhut Soal Loyonya Penegakan Hukum Kehutanan, Taubat Ekologi Bisa Jadi Solusi
Komisi IV siap memberikan dukungan politik agar persoalan ini dapat diselesaikan melalui aksi nyata
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 06 Desember 2025
DPR Sentil Kemenhut Soal Loyonya Penegakan Hukum Kehutanan, Taubat Ekologi Bisa Jadi Solusi
Bagikan