Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Sidang Tahunan MPR bersama DPR dan DPD mesti menjadi momentum bagi semua Lembaga Negara, Pejabat dan Rakyat Indonesia untuk menyegarkan komitmen dalam melaksanakan amanat dan kedaulatan Rakyat.
Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid berharap sidang tahunan kali ini mampu menghadirkan MPR sebagai lembaga yang memberikan bukti tentang bisa dilaksanakannya ketentuan peraturan perundang-undangan dan aturan yang dibuatnya. Serta, memberikan keteladanan kepada rakyat agar bisa diajak mentaati segala peraturan.
"Termasuk dalam hal terkait dengan protokol kesehatan di era pandemi COVID-19 ini, dan gotong royong atasi pandemi,” ujar Hidayat dalam keterangannya, Senin (16/8).
Baca Juga:
2 'Kekompakan' SBY dan Megawati di Sidang Tahunan MPR Saat Pandemi
HNW sapaan akrabnya mengatakan bahwa sidang tahunan MPR bersama DPR dan DPD jangan hanya dipahami sebagai rutinitas seremonial belaka. "Tetapi juga sebagai wahana bagi masing-masing Lembaga Negara untuk mempertanggungjawabkan amanat rakyat dan UUD," katanya.
Sehingga rakyat bisa melihat dan mendengar secara langsung, dan pimpinan-pimpinan lembaga negara bisa memberikan laporan kinerja mereka dalam melaksanakan amanat rakyat sebagai pemilik kedaulatan yang memberikan mandat atau amanat tersebut.
Salah satu yang ditunggu dalam setiap Sidang Tahunan MPR bersama DPR dan DPD adalah Laporan Kinerja Lembaga-lembaga Negara serta Pidato Kenegaraan Presiden Joko Widodo. Jokowi diminta merefleksi kembali terkait apa yang telah disampaikannya pada tahun lalu.
Apakah yang dilaporkan, dipidatokan dan direncanakan sudah benar-benar berjalan dan sejauh mana peningkatan dibanding tahun lalu.
"Serta bagaimana strategi dan program untuk mengalahkan tantangan di masa yang akan datang, berbarengan dengan Pandemi yang masih menelan banyak korban baik fisik, ekonomi, sosial dan lainnya,” jelas HNW.
Selain itu, HNW berharap agar MPR dapat menunjukan dirinya kepada rakyat sebagai lembaga negara yang betul-betul melaksanakan semua ketentuan perundangan dan konstitusi. Hal ini agar menjadi contoh bagi lembaga negara lain, termasuk eksekutif.
“Pejabat negara dan rakyat juga diharapkan tidak terkena virus ideologi yang tidak sesuai dengan Pancasila seperti liberalisme, hedonisme, individualisme, kapitalisme, radikalisme, komunisme maupun separatisme,” ujar Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
HNW mengatakan virus-virus ideologi tersebut sangat berbahaya untuk Bangsa, disaat Negara sedang berjuang menyelamatkan rakyat dengan melawan ‘penjajahan’ COVID-19.
HNW mencontohkan salah satu bentuk virus kapitalisme atau liberalisme adalah kebijakan yang lebih mengedepankan aspek ekonomi dibanding aspek kesehatan atau sosial masyarakat terkait pandemi COVID-19 ini.
“Ini seharusnya seimbang. Jadi kesehatan dan keselamatan masyarakat harus benar-benar jadi perhatian bersama,” tuturnya.
Sekedar informasi, sidang tahunan MPR bersama DPR dan DPD dimulai Senin (16/8) pukul 08.30 WIB. Jumlah undangan Sidang Tahunan MPR mencapai 1.125 undangan. Terdiri dari 60 undangan yang hadir secara fisik, 975 undangan secara virtual, dan 90 undangan streaming.
Baca Juga:
Digelar di Tengah Pandemi, Ini Perbedaan Sidang Tahunan 2020 dengan Tahun Lalu
Undangan hadir fisik antara lain untuk Presiden, Wakil Presiden, para Menteri Koordinator, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Sekretaris Kabinet, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas, Panglima TNI, dan Kapolri. Serta Ketua BPK, Ketua MA, Ketua MK, dan Ketua KY.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menyampaikan pidato laporan kinerja lembaga-lembaga negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya selama setahun terakhir pada Sidang Tahunan MPR.
Dengan begitu, rakyat dapat mengetahui sejauh mana kinerja lembaga-lembaga negara. Sidang Tahunan MPR juga akan disiarkan secara langsung melalui saluran televisi nasional serta live streaming dari berbagai media sosial MPR. (Knu)
