Orasi Massa Pro dan Kontra Hasil Pemilu 2024 Bersahutan di Depan Gedung KPU

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Rabu, 20 Maret 2024
Orasi Massa Pro dan Kontra Hasil Pemilu 2024 Bersahutan di Depan Gedung KPU

Sejumlah massa pendukung hasil Pemilu 2024 telah memadati depan gedung KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (20/3/2024). ANTARA/Ilham Kausar

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) bakal mengumumkan hasil pemilu 2024. Massa baik yang pro atau kontra akan hasil pemilu 2024 pun mulai berdatangan memadati depan gedung KPU.

Massa pendukung hasil Pemilu 2024 meminta kepada massa yang penolak hasil Pemilu 2024 untuk legawa.

"Jangan memprovokasi masyarakat untuk menolak hasil pemilu yang telah diselenggarakan," kata salah satu orator.

Baca juga:

Bersalah Coret DCT Irman Gusman, Ketua KPU Dijatuhi Sanksi Peringatan Keras

Dia juga meminta kepada mereka untuk tidak membuat rusuh di tengah masyarakat yang telah damai.

Jarak pendukung hasil pemilu dan penolak hasil pemilu hanya berjarak sekitar 200 meter, sehingga terdengar saling beradu orasi antara mereka.

Sementara, massa yang merasa tidak puas dan menolak hasil Pemilu 2024 mulai berdatangan sejak pukul 15.00 WIB di depan gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Menteng, Jakarta Pusat.

Baca juga:

Demo di Depan KPU, Massa Anggap Pemilu 2024 Penuh Kejanggalan

Sejumlah pendukung meneriakkan orasi untuk menolak hasil Pemilu 2024. Tak hanya itu, para massa yang menolak hasil Pemilu 2024 juga mendukung hak angket.

Polda Metro Jaya memperkuat pengamanan terkait putusan rekapitulasi hasil Pemilu 2024 di gedung KPU pusat, Menteng, Jakarta Pusat pada hari ini, dengan menerjunkan sebanyak 4.376 personel.

"Sebanyak 4.376 personel ditempatkan di sejumlah titik, Pertama di Monas, ada 550 personel, di Bawaslu 530 personel, sektor KPU ada 2.355 personel, kemudian di sektor DPR RI ada 940 personel," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi dikutip Antara.

Baca juga:

KPU Bakal Umumkan Hasil Pemilu 2024 Usai Buka Puasa



Ade Ary menambahkan pihaknya juga menyiapkan rekayasa lalu lintas di beberapa lokasi. Namun penerapannya lebih bersifat situasional (mengikuti dinamika di lapangan).

Dia juga mengimbau masyarakat yang hendak melakukan aksi unjuk rasa agar tidak melakukan tindakan anarkis.

"Kami mengimbau mari sama-sama saling menjaga dengan mengikuti aturan saat menyampaikan pendapat serta menjaga keamanan dan ketertiban sehingga warga yang beraktivitas di sekitar lokasi tidak terganggu," katanya.

#KPU
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
KPU Sewa Jet Pribadi Rp 90 M Saat Pemilu 2024, Komisi II DPR RI Naik Pitam dan Ancam Bongkar Semua Rincian Penggunaan APBN
Catatan agar lebih prudent lagi dalam penggunaan uang negara
Angga Yudha Pratama - Rabu, 22 Oktober 2025
KPU Sewa Jet Pribadi Rp 90 M Saat Pemilu 2024, Komisi II DPR RI Naik Pitam dan Ancam Bongkar Semua Rincian Penggunaan APBN
Indonesia
KPU DKI Sebut Kursi DPRD Bisa Berkurang Jadi 100, Imbas UU DKJ Baru
KPU DKI menyebutkan, bahwa kursi DPRD bisa berkurang menjadi 100. Hal itu imbas dari UU DKJ baru.
Soffi Amira - Kamis, 09 Oktober 2025
KPU DKI Sebut Kursi DPRD Bisa Berkurang Jadi 100, Imbas UU DKJ Baru
Indonesia
Ogah Buka Dokumen Capres-Cawapres, KPU Jadi Tidak Transparan
Rekam jejak yang buruk bisa berdampak langsung pada kualitas penyelenggaraan negara dan meningkatnya potensi korupsi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 16 September 2025
Ogah Buka Dokumen Capres-Cawapres, KPU Jadi Tidak Transparan
Indonesia
KPU Minta Maaf Bikin Gaduh soal Dokumen Capres-Cawapres, Apresiasi Masukan Masyarakat
KPU akhirnya minta maaf atas kegaduhan dokumen capres-cawapres. KPU kini telah membatalkan keputusan tersebut untuk merahasikan dokumen capres dan cawapres.
Soffi Amira - Selasa, 16 September 2025
KPU Minta Maaf Bikin Gaduh soal Dokumen Capres-Cawapres, Apresiasi Masukan Masyarakat
Indonesia
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Keputusan pembatalan itu dilakukan setelah KPU telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga negara lainnya.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 September 2025
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Indonesia
Ijazah Capres/Cawapres tak Ditampilkan ke Publik, Roy Suryo: ini Seperti Beli Kucing dalam Karung
Roy Suryo menilai, dengan kebijakan itu, masyarakat tidak bisa melihat profil maupun latar belakang calon pemimpin negara.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
Ijazah Capres/Cawapres tak Ditampilkan ke Publik, Roy Suryo: ini Seperti Beli Kucing dalam Karung
Indonesia
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Pejabat publik harus berani tampil terbuka termasuk riwayat hidupnya.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Indonesia
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Aturan itu menyesuaikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Indonesia
Kebijakan KPU Batasi Akses Ijazah Capres/Cawapres, Pengamat Politik: Berpotensi Langgar Keterbukaan Publik
Pengamat menilai kebijakan KPU berisiko meloloskan calon pemimpin dengan ijazah palsu.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 15 September 2025
Kebijakan KPU Batasi Akses Ijazah Capres/Cawapres, Pengamat Politik: Berpotensi Langgar Keterbukaan Publik
Indonesia
KPU tak Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, Pengamat: Berpotensi Langgar Undang-undang
KPU tak membuka ijazah capres-cawapres ke publik. Pengamat politik, Jerry Massie, mengkritik kebijakan tersebut. Ia menyebut KPK berpotensi melanggar Undang-undang.
Soffi Amira - Senin, 15 September 2025
KPU tak Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, Pengamat: Berpotensi Langgar Undang-undang
Bagikan