Ombudsman Jakarta Panggil Dinkes DKI Terkait Vaksinasi Keluarga Anggota DPRD

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 16 Maret 2021
Ombudsman Jakarta Panggil Dinkes DKI Terkait Vaksinasi Keluarga Anggota DPRD

Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya, Teguh P. Nugroho. Foto: Humas Ombudsman

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Ombudsman Jakarta Raya akan panggil Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta jika berani memfasilitasi keluarga anggota DPRD DKI Jakarta untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19.

Kepala Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya, Teguh Nugroho menegaskan, jika kegiatan itu benar terjadi disinyalir menyalahi aturan atau biasa disebut mal administrasi.

Baca Juga

Keluarga Anggota DPRD DKI Jakarta Dipastikan Terima Vaksinasi COVID-19

"Ya silakan saja. Nanti kami akan memeriksa Dinkes DKI Jakarta kalau sampai dewan memberi ke keluarganya," terang Tegus di Jakarta, Selasa (16/3).

Menurut dia lagi, permintaan vaksin COVID-19 untuk keluarga anggota Legislator DKI itu melanggar petunjuk teknis yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Pasalnya untuk saat ini hanya pekerja publik yang baru menerima vaksinasi yakni pedagang, guru, atlet, wartawan dan lansia.

"Kan di juknisnya hanya boleh penyelenggara pelayanan publik. Keluarga anggota dewan itu bukan penyelenggara pelayanan publik," ungkap dia.

Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya

Adapun sekarang ini anggota DPRD bersama dengan istri/suami tengah melaksanakan vaksinasi COVID-19 dosis kedua di gedung dewan Kebon Sirih.

Ombudsman pun menyesalkan kegiatan tersebut. Karena menurut Juknis istri/suami dewan bukan termasuk dalam pelan publik. Tak layak mereka menerima vaksin COVID-19.

"Bilangin aja itu udah mal administrasi gitu. Nanti kami akan panggil dinkesnya kalau kayak gt kan sudah jelas. Harusnya tidak boleh. Istri itu bukan pelayan publik," ungkapnya.

Seperti diketahui, Anggota DPRD DKI dari Fraksi Gerindra, Syarif memastikan, keluarga anggota dewan DKI akan menerima vaksinasi COVID-19. Kini Dinkes DKI masih mencari waktu yang pas untuk pelaksanaannya

"(Tanggal pasti?) Belum, saya dengar ketua lagi koordinasi. Kan lagi diukur stok nya," ujar Syarif di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Jumat (12/3).

Anggota DPD Gerindra ini menyampaikan, nantinya ada 3 orang keluarga yang akan diboyong DPRD untuk disuntik vaksin. (Asp)

Baca Juga

Epidemiologi UI Komentar Menohok Soal DPRD DKI Minta Keluarga Divaksin

#COVID-19 #Vaksin Covid-19 #Vaksinasi #DPRD DKI Jakarta #Ombudsman
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - 1 jam, 13 menit lalu
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Terdapat sejumlah tahapan sebelum penurunan tunjangan perumahan anggota DPRD DKI terealisasi.
Dwi Astarini - Selasa, 09 September 2025
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Indonesia
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Keputusan ini juga dilatarbelakangi oleh aksi unjuk rasa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Sosial Demokrasi
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Indonesia
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menanggapi soal tunjangan rumah anggota DPRD DKI. Ia mengatakan, sudah menjalin komunikasi dengan DPRD DKI.
Soffi Amira - Senin, 08 September 2025
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Indonesia
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Besaran gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta menuai protes. Selain itu, besaran gaji dan tunjangannya lebih besar dari DPR RI.
Soffi Amira - Minggu, 07 September 2025
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Bagikan