Epidemiologi UI Komentar Menohok Soal DPRD DKI Minta Keluarga Divaksin

Zulfikar SyZulfikar Sy - Jumat, 05 Maret 2021
Epidemiologi UI Komentar Menohok Soal DPRD DKI Minta Keluarga Divaksin

Petugas kesehatan menyuntikan vaksin COVID-19 kepada warga lanjut usia (lansia) di RSUD Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu (20/2/2021). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/rwa.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Epidemiologi Universitas Indonesia (UI) mengomentari keinginan DPRD DKI Jakarta yang meminta jatah vaksin COVID-19 ke Dinas Kesehatan (Dinkes) untuk keluarga mereka.

Menurut epidemiolog UI Tri Yunis Miko, sikap legislator DKI sudah berlebihan. Sebab, petugas kesehatan saja tidak meminta keluarga mereka mendapat prioritas vaksin.

"Saya saja yang disuntik. Itu anak saya dokter, kedua saya juga dokter. Istri saya belum disuntik, karena dia belum dokter. Saya enggak minta untuk istri dan anak saya (yang bukan dokter) disuntik vaksin," ujar Miko saat dikonfirmasi awak media, Jumat (5/3).

Baca Juga:

Tua Renta Tidak Boleh Divaksin COVID-19

Miko mengatakan, jika sikap dewan DKI adalah tindakan yang salah kaprah. Sebab, apabila seseorang sudah menerima vaksin, bukan berarti seluruh anggota keluarganya mendapat fasilitas serupa.

"Inilah kesalahan orang Indonesia. Pada saat dirinya sudah disuntik, maka keluarganya harus disuntik juga. Itu yang salah," paparnya.

Ilustrasi Gedung DPRD DKI Jakarta. (ANTARA/Ricky Prayoga)
Ilustrasi - DPRD DKI Jakarta. (ANTARA/Ricky Prayoga)

Anggota dewan sudah menerima vaksin gratis duluan dari pemerintah. Mereka kini tengah berusaha agar keluarga juga mendapatkan hal yang sama. Anggota dewan meminta vaksin untuk keluarga dengan alasan keamanan.

Permintaan itu sampai sekarang tidak direspons Pemprov DKI. Alasannya, vaksin masih sangat terbatas.

Baca Juga:

Vaksinasi Siswa di Solo, Gibran Tunggu Instruksi Menkes

Untuk itu, Pemprov DKI memilih memberi vaksin kepada warga yang menjadi prioritas, seperti tenaga kesehatan, pedagang pasar, guru, atlet, awak media, dan lansia.

"Semuanya mengajukan boleh, namun demikian vaksin ini terbatas," papar Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. (Asp)

Baca Juga:

Dampak Varian Baru Corona B117 Pada Masker dan Vaksin

#Vaksin Covid-19 #COVID-19 #DPRD
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Penanganan Penyakit Tuberculosis Bakal Contoh Pola Pandemi COVID-19
Salah satu fokus dalam penanganan Tb adalah memperluas skrining atau deteksi dini. Masyarakat diimbau untuk tidak takut melakukan pemeriksaan, karena TBC dapat disembuhkan dengan pengobatan yang konsisten.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 17 Oktober 2025
Penanganan Penyakit Tuberculosis Bakal Contoh Pola Pandemi COVID-19
Indonesia
Kasus ISPA di Jakarta Naik Gara-Gara Cuaca, Warga Diminta Langsung ke Faskes Jika Ada Gejala
Gejala umum ISPA yang harus diwaspadai meliputi batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan demam
Angga Yudha Pratama - Kamis, 16 Oktober 2025
Kasus ISPA di Jakarta Naik Gara-Gara Cuaca, Warga Diminta Langsung ke Faskes Jika Ada Gejala
Indonesia
DPRD DKI Minta Pendampingan Psikologis dan Tunjangan Risiko Bagi Petugas Gulkarmat
Komisi A juga menekankan pentingnya alokasi anggaran khusus untuk Program Healing and Recovery bagi petugas Gulkarmat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 09 Oktober 2025
DPRD DKI Minta Pendampingan Psikologis dan Tunjangan Risiko Bagi Petugas Gulkarmat
Indonesia
PDIP Pecat Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu Imbas Viral Video 'Rampok Uang Negara'
PDIP tidak akan menoleransi perbuatan Wahyudin yang melukai hati rakyat.
Wisnu Cipto - Sabtu, 20 September 2025
PDIP Pecat Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu Imbas Viral Video 'Rampok Uang Negara'
Indonesia
Tunjangan Rumah DPRD Jateng Rp 47,77 Juta Disorot, Ahmad Luthfi Jamin tak Ada Kenaikan di 2026
Tunjangan rumah DPRD Jateng senilai Rp 47,77 juta kini menuai sorotan. Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi mengatakan, bahwa tidak ada kenaikan pada 2026.
Soffi Amira - Jumat, 12 September 2025
Tunjangan Rumah DPRD Jateng Rp 47,77 Juta Disorot, Ahmad Luthfi Jamin tak Ada Kenaikan di 2026
Indonesia
KemenPU Tinjau Gedung DPRD Solo yang Dibakar saat Demonstrasi, Biaya Perbaikan Bakal Diusulkan ke Pemerintah Pusat
Kementerian PU bersama DPUPR masih akan melakukan kajian lebih detail sebelum menentukan arah perbaikan.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 September 2025
KemenPU Tinjau Gedung DPRD Solo yang Dibakar saat Demonstrasi, Biaya Perbaikan Bakal Diusulkan ke Pemerintah Pusat
Indonesia
Polisi Kumpulkan Video Pembakaran Gedung DPRD, Dari CCTV dan Video Warga
Ketua Komnas HAM Anis Hidayah mengatakan bahwa sampai saat ini tercatat ada sepuluh orang yang meninggal dalam aksi-aksi unjuk rasa yang dilakukan di berbagai daerah untuk memprotes kenaikan tunjangan anggota DPR.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 03 September 2025
Polisi Kumpulkan Video Pembakaran Gedung DPRD, Dari CCTV dan Video Warga
Indonesia
Gedung DPRD Dibakar hingga 4 Warga Tewas di Makassar, Prabowo: Ini Tindakan Makar
Presiden Prabowo Subianto, menegaskan bahwa tewasnya empat warga sipil di Makassar merupakan akibat tindakan perusuh, bukan bagian dari penyampaian aspirasi yang seharusnya.
Frengky Aruan - Senin, 01 September 2025
Gedung DPRD Dibakar hingga 4 Warga Tewas di Makassar, Prabowo: Ini Tindakan Makar
Indonesia
67 Mobil Hangus Terbakar di Sekitar Gedung DPRD Makassar dan DPRD Sulawesi Selatan, BPBD Lakukan Pembersihan
BPBD yang menjadi salah satu badan dalam Pemerintah Kota Makassar turut membantu mengevakuasi korban saat kejadian tersebut pada Sabtu (30/8) dini hari.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 30 Agustus 2025
67 Mobil Hangus Terbakar di Sekitar Gedung DPRD Makassar dan DPRD Sulawesi Selatan, BPBD Lakukan Pembersihan
Indonesia
Gedung DPRD NTB Terbakar, Ribuan Warga Malah Datang dan Asik Melihat
Warga menyalakan ponsel merekam suasana sekitar dan aktivitas tim pemadam kebakaran yang berjibaku melakukan pendinginan terhadap kantor lembaga legislatif tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 30 Agustus 2025
Gedung DPRD NTB Terbakar, Ribuan Warga Malah Datang dan Asik Melihat
Bagikan