Epidemiologi UI Komentar Menohok Soal DPRD DKI Minta Keluarga Divaksin
Petugas kesehatan menyuntikan vaksin COVID-19 kepada warga lanjut usia (lansia) di RSUD Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu (20/2/2021). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/rwa.
MerahPutih.com - Epidemiologi Universitas Indonesia (UI) mengomentari keinginan DPRD DKI Jakarta yang meminta jatah vaksin COVID-19 ke Dinas Kesehatan (Dinkes) untuk keluarga mereka.
Menurut epidemiolog UI Tri Yunis Miko, sikap legislator DKI sudah berlebihan. Sebab, petugas kesehatan saja tidak meminta keluarga mereka mendapat prioritas vaksin.
"Saya saja yang disuntik. Itu anak saya dokter, kedua saya juga dokter. Istri saya belum disuntik, karena dia belum dokter. Saya enggak minta untuk istri dan anak saya (yang bukan dokter) disuntik vaksin," ujar Miko saat dikonfirmasi awak media, Jumat (5/3).
Baca Juga:
Miko mengatakan, jika sikap dewan DKI adalah tindakan yang salah kaprah. Sebab, apabila seseorang sudah menerima vaksin, bukan berarti seluruh anggota keluarganya mendapat fasilitas serupa.
"Inilah kesalahan orang Indonesia. Pada saat dirinya sudah disuntik, maka keluarganya harus disuntik juga. Itu yang salah," paparnya.
Anggota dewan sudah menerima vaksin gratis duluan dari pemerintah. Mereka kini tengah berusaha agar keluarga juga mendapatkan hal yang sama. Anggota dewan meminta vaksin untuk keluarga dengan alasan keamanan.
Permintaan itu sampai sekarang tidak direspons Pemprov DKI. Alasannya, vaksin masih sangat terbatas.
Baca Juga:
Untuk itu, Pemprov DKI memilih memberi vaksin kepada warga yang menjadi prioritas, seperti tenaga kesehatan, pedagang pasar, guru, atlet, awak media, dan lansia.
"Semuanya mengajukan boleh, namun demikian vaksin ini terbatas," papar Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. (Asp)
Baca Juga:
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Penanganan Penyakit Tuberculosis Bakal Contoh Pola Pandemi COVID-19
Kasus ISPA di Jakarta Naik Gara-Gara Cuaca, Warga Diminta Langsung ke Faskes Jika Ada Gejala
DPRD DKI Minta Pendampingan Psikologis dan Tunjangan Risiko Bagi Petugas Gulkarmat
PDIP Pecat Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu Imbas Viral Video 'Rampok Uang Negara'
Tunjangan Rumah DPRD Jateng Rp 47,77 Juta Disorot, Ahmad Luthfi Jamin tak Ada Kenaikan di 2026
KemenPU Tinjau Gedung DPRD Solo yang Dibakar saat Demonstrasi, Biaya Perbaikan Bakal Diusulkan ke Pemerintah Pusat
Polisi Kumpulkan Video Pembakaran Gedung DPRD, Dari CCTV dan Video Warga
Gedung DPRD Dibakar hingga 4 Warga Tewas di Makassar, Prabowo: Ini Tindakan Makar
67 Mobil Hangus Terbakar di Sekitar Gedung DPRD Makassar dan DPRD Sulawesi Selatan, BPBD Lakukan Pembersihan
Gedung DPRD NTB Terbakar, Ribuan Warga Malah Datang dan Asik Melihat