Novel Sebut Keterlibatan Jenderal Polisi, Begini Reaksi Kapolda Metro Jaya

Luhung SaptoLuhung Sapto - Kamis, 15 Juni 2017
Novel Sebut Keterlibatan Jenderal Polisi, Begini Reaksi Kapolda Metro Jaya

Novel Baswedan menyapa wartawan saat akan dirujuk ke rumah sakit khusus mata di Jakarta, Selasa (11/4). (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan menuding adanya seorang jenderal polisi di balik penyiraman air keras ke wajahnya yang membuat kornea mata penyidik senior itu rusak. Hal itu disampaikan Novel dalam wawancaranya dengan majalah TIME.

"Saya sudah mendapat informasi bahwa ada jenderal polisi (pejabat tinggi kepolisian) terlibat. Pertama, saya menduga informasi itu fiktif. Namun, sekarang setelah dua bulan perkara tak kunjung ada titik terang, saya mengatakan bahwa informasi tersebut tepat," ujar Novel dalam wawancara yang dipublikasikan majalah TIME edisi Selasa (13/6).

Polda Metro Jaya, pihak yang tengah menangani kasus itu langsung bereaksi atas hasil wawancara media internasional TIME terhadap Novel Baswedan.

Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol M Iriawan mengaku belum membaca hasil wawancara TIME dengan Novel Baswedan.

"Ada itu? Saya (belum) baca. Saya belum baca. Nanti gak ada lagi?," ujar Iriawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (14/6).

Iriawan mengatakan, TIME bisa dituntut jika menyajikan informasi tak benar terkait dengan kasus penyiraman Novel.

"Woh jangan begitu. Teman-teman jangan menyadur yang tidak benar. Bisa dituntut majalah TIME," ucap Iriawan.

Mabes Polri sendiri menyayangkan pernyataan Novel terkait adanya Jenderal Polisi di balik kasus penyiraman air keras. Seharusnya, sekecil apapun informasi dari Novel disampaikan kepada penyidik supaya tak menimbulkan persepsi publik.

Kekhawatiran itu berdasar. Karena jika dibuka diruang publik mengenai apa yang disampaikan novel maka dikhawatirkan timbulnya tendensi dan sarat kepentingan dalam kasus ini. Jika informasi itu langsung diberikan ke penyidik, maka penyidik punya kesempatan melakukan penelusuran.

"karena kalau menuding seseorang kan harus kita bisa dapat faktanya. waktunya kapan pukul berapa dimana siapa perwiranya itu kan harus jelas," kata Kabagpenum Divhumas Polri, Kombes Martinus Sitompul.

Selain itu, jika disampaikan tak lewat penyidik akan ada kekhawatiran informasi yang diungkapkan Novel tidak mempunyai nilai ke depannya karena informasi tersebut hanya dianggap sebuah penggiringan opini tanpa bisa diuji kebenarannya.

"Jadi kalau tidak disampaikan, kemudian disampaikan ke publik informasi itu katakanlah tidak bernilai ya karena tidak bisa ditindaklanjuti," jelas Martinus. (Ayp)

Baca juga berita terkait penyiraman air keras kepada Novel Baswedan di: Mabes Polri Bantu Polda Usut Pelaku Penyiraman Novel

#Novel Baswedan #Komisi Pemberantasan Korupsi
Bagikan
Ditulis Oleh

Luhung Sapto

Penggemar Jones, Penjelajah, suka makan dan antimasak

Berita Terkait

Indonesia
Kabupaten Bekasi Ditetapkan Zona Merah KPK, Raih Skor MCSP Terendah Keempat Se-Jawa Barat
KPK memberikan perhatian khusus kepada Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang dan jajarannya
Angga Yudha Pratama - Jumat, 21 November 2025
Kabupaten Bekasi Ditetapkan Zona Merah KPK, Raih Skor MCSP Terendah Keempat Se-Jawa Barat
Indonesia
Novel Baswedan: TWK KPK Manipulatif, Pimpinan Baru Jangan Lanjutkan Kebijakan Firli
Novel tegaskan proses TWK yang menjadi dasar pemberhentian puluhan pegawai itu sarat dengan manipulasi dan pelanggaran hukum.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 20 Oktober 2025
Novel Baswedan: TWK KPK Manipulatif, Pimpinan Baru Jangan Lanjutkan Kebijakan Firli
Indonesia
KPK Dalami Peran Gubernur Kalbar Ria Norsan di Kasus Proyek Jalan Mempawah
Diketahui, kader Gerindra itu menjadi Bupati Mempawah selama dua periode 2009-2014 dan 2014-2018
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 23 Agustus 2025
KPK Dalami Peran Gubernur Kalbar Ria Norsan di Kasus Proyek Jalan Mempawah
Indonesia
Novel Baswedan Ditunjuk Jadi Wakil Kepala Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membentuk Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Optimalisasi Penerimaan Negara yang bertugas mendampingi kementerian agar dapat meningkatkan penerimaan negara dalam berbagai sektor.
Frengky Aruan - Senin, 16 Juni 2025
Novel Baswedan Ditunjuk Jadi Wakil Kepala Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara
Indonesia
Kolaborasi Bareng KPK Kampanyekan Antikorupsi, Rhoma Irama Doakan Pejabat tak Pakai Rompi Oranye
Kerja sama ini bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya mereka yang berpotensi terjerumus dalam tindak korupsi.
Dwi Astarini - Selasa, 29 April 2025
Kolaborasi Bareng KPK Kampanyekan Antikorupsi, Rhoma Irama Doakan Pejabat tak Pakai Rompi Oranye
Indonesia
KPK Usut Dugaan Korupsi di Kalbar, Penyidik Mulai Lakukan Penggeledahan
Tessa belum bisa menyampaikan informasi lengkap mengenai kasus tersebut
Angga Yudha Pratama - Minggu, 27 April 2025
KPK Usut Dugaan Korupsi di Kalbar, Penyidik Mulai Lakukan Penggeledahan
Indonesia
Novel Baswedan Soroti Pencalonan Nurul Ghufron sebagai Hakim Agung: Harusnya Gagal Administrasi
Novel Baswedan mengingatkan bahwa seorang Hakim Agung harus memiliki standar etik yang tinggi karena berperan sebagai tangan Tuhan di dunia.
Frengky Aruan - Rabu, 16 April 2025
Novel Baswedan Soroti Pencalonan Nurul Ghufron sebagai Hakim Agung: Harusnya Gagal Administrasi
Indonesia
MK Mulai Sidangkan Gugatan Novel Baswedan Terkait Syarat Usia Capim KPK
Pegawai KPK yang telah menjabat lima tahun juga berhak mendaftar sebagai calon pimpinan.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 22 Juli 2024
MK Mulai Sidangkan Gugatan Novel Baswedan Terkait Syarat Usia Capim KPK
Indonesia
Saat Hasto PDIP Duduk Berdampingan dengan Rocky Gerung hingga Novel Baswedan
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menghadiri Koentjaraningrat Memorial Lecture XXI/2024.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 03 Juni 2024
Saat Hasto PDIP Duduk Berdampingan dengan Rocky Gerung hingga Novel Baswedan
Indonesia
Unsur Masyarakat Harus Dominasi Pansel KPK
Komposisi panel yang terdiri atas lima orang dari unsur pemerintah dan empat orang dari unsur masyarakat menimbulkan pertanyaan terkait isu independensi KPK.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 12 Mei 2024
Unsur Masyarakat Harus Dominasi Pansel KPK
Bagikan