Novel Baswedan: TWK KPK Manipulatif, Pimpinan Baru Jangan Lanjutkan Kebijakan Firli

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Senin, 20 Oktober 2025
Novel Baswedan: TWK KPK Manipulatif, Pimpinan Baru Jangan Lanjutkan Kebijakan Firli

Novel Baswedan (kanan) di sela pemusnahan barang impor ilegal di Terminal Tipe A Bandar Raya Payung Sekaki Pekanbaru, Riau, Jumat (17/3). ANTARA/HO-Satgasus Antikorupsi Polri

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Eks penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan, mendesak agar 57 mantan pegawai KPK yang diberhentikan melalui proses Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pada 2021, segera dikembalikan ke lembaga antirasuah tersebut.

Novel menegaskan, proses TWK yang menjadi dasar pemberhentian puluhan pegawai itu sarat dengan manipulasi dan pelanggaran hukum. Ia menyebut langkah tersebut merupakan bentuk kesewenang-wenangan yang tidak boleh dibiarkan begitu saja.

“Proses TWK yang manipulatif dan melanggar hukum ini hasilnya tidak pernah dibuka, dengan alasan rahasia. Ini aneh dan melanggar hak dasar manusia sebagaimana diatur dalam Hak Asasi Manusia, karena setiap orang yang mengikuti tes atau pemeriksaan apa pun berhak mengetahui hasilnya,” ujar Novel kepada wartawan, Senin (20/10).

Baca juga:

Eks Penyidik KPK Desak Prabowo Aktifkan Kembali 57 Pegawai Korban TWK: Saatnya Buktikan Perubahan!

Novel mengungkapkan, pihaknya telah mengajukan permohonan ke Komisi Informasi Publik (KIP) sejak 2021 untuk meminta transparansi hasil TWK tersebut. Namun, prosesnya baru dipanggil untuk sidang pada tahun ini.

“Permohonan ke Komisi Informasi Publik ini kami ajukan terhadap proses TWK yang manipulatif dan melanggar hukum yang dilakukan Firli dkk (selaku pimpinan KPK saat itu) pada tahun 2021. Permohonan itu telah kami sampaikan sejak 2021, tetapi baru dipanggil untuk sidang sekarang,” jelas Novel.

Menurutnya, perjuangan ini bukan semata-mata soal keinginan pribadi atau kelompok untuk kembali bekerja di KPK, melainkan kewajiban moral dan hukum untuk menegakkan keadilan serta membersihkan lembaga antirasuah dari praktik yang mencederai integritasnya.

“Ini bukan masalah mau atau tidak kembali ke KPK, tetapi wajib. Karena kesewenang-wenangan, manipulasi, dan pelanggaran hukum yang dilakukan Firli dkk untuk menyingkirkan kawan-kawan yang bekerja baik tidak boleh dimaklumi,” tegasnya.

Baca juga:

Gugat Hasil TWK ke PTUN, Novel Baswedan: Agar KPK tak Semakin Rusak

Novel juga menyinggung pimpinan KPK saat ini agar tidak melanjutkan kebijakan keliru yang diwariskan oleh kepemimpinan sebelumnya. Menurutnya, jika pimpinan KPK sekarang mengaku berintegritas, maka mereka harus berani memperbaiki kesalahan masa lalu.

“Bahkan pimpinan KPK sekarang yang mengaku sebagai pribadi yang berintegritas tidak boleh mendukung atau meneruskan kebijakan Firli dkk yang dilakukan untuk melemahkan KPK,” kata Novel.

Sebelumnya, puluhan mantan pegawai KPK satu suara meminta kembali bertugas di lembaga antirasuah tersebut. Mereka sebelumnya didepak melalui TWK.

“Semua satu (suara). Balik ke KPK sebagai bentuk pemulihan hak,” ujar Ketua IM57+ Institute, Lakso Anindito, di Jakarta, Selasa (14/10). (Pon)

#KPK #TWK #Novel Baswedan
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
KPK Temukan Koneksi Len Industri ke Skandal SPBU Pertamina
Per 28 Agustus 2025, KPK menyatakan bahwa penyidikan kasus digitalisasi SPBU telah memasuki tahap akhir
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 06 Desember 2025
KPK Temukan Koneksi Len Industri ke Skandal SPBU Pertamina
Indonesia
Tim Penyidik Pulang dari Arab Saudi, KPK Segera Tentukan Tersangka Utama Kasus Korupsi Dana Haji
Tim itu merupakan bagian dari penelusuran KPK atas kasus dugaan korupsi kuota tambahan haji di Kementerian Agama.
Dwi Astarini - Kamis, 04 Desember 2025
Tim Penyidik Pulang dari Arab Saudi, KPK Segera Tentukan Tersangka Utama Kasus Korupsi Dana Haji
Indonesia
Lidik Dugaan Korupsi Whoosh, KPK Telusuri Status Lahan di Halim Benar Tidak Milik TNI AU
KPK mengumumkan dugaan korupsi proyek Whoosh sudah naik ke tahap penyelidikan sejak awal 2025.
Wisnu Cipto - Kamis, 04 Desember 2025
Lidik Dugaan Korupsi Whoosh, KPK Telusuri Status Lahan di Halim Benar Tidak Milik TNI AU
Indonesia
KPK Buka Peran Eks Menag Gus Yaqut dkk Sampai Akhirnya Dilarang Keluar Negeri
Masa pencegahan Gus Yaqut dkk berlaku enam bulan, sejak 11 Agustus 2025 hingga 11 Februari 2026
Wisnu Cipto - Rabu, 03 Desember 2025
KPK Buka Peran Eks Menag Gus Yaqut dkk Sampai Akhirnya Dilarang Keluar Negeri
Indonesia
KPK Kuliti Aset Ridwan Kamil, Selaras tidak dengan LHKPN dan Sumber Pendapatan
Fokus utama penyidik KPK pada akurasi dan keselarasannya dengan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang dilaporkan RK ke lembaga antirasuah
Wisnu Cipto - Rabu, 03 Desember 2025
KPK Kuliti Aset Ridwan Kamil, Selaras tidak dengan LHKPN dan Sumber Pendapatan
Berita Foto
Momen Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Hadiri Pemeriksaan KPK Terkait Bank BJB
Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat menghadiri pemeriksaan penyidik KPK di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (2/12/2025).
Didik Setiawan - Selasa, 02 Desember 2025
Momen Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Hadiri Pemeriksaan KPK Terkait Bank BJB
Indonesia
Diperiksa KPK, Ridwan Kamil Ngaku tak Pernah Tahu dan Bantah Terima Hasil Korupsi BJB
Dia mengatakan tidak menerima laporan dari ketiga pihak tersebut terkait dengan dana iklan.
Dwi Astarini - Selasa, 02 Desember 2025
Diperiksa KPK, Ridwan Kamil Ngaku tak Pernah Tahu dan Bantah Terima Hasil Korupsi BJB
Indonesia
KPK Usut Dugaan Aliran Dana Mardani Maming ke PBNU Terkait Suap Izin Tambang
KPK akan menindaklanjuti setelah beredarnya pemberitaan mengenai hasil audit keuangan PBNU yang menemukan adanya aliran dana dari Mardani Maming.
Wisnu Cipto - Selasa, 02 Desember 2025
KPK Usut Dugaan Aliran Dana Mardani Maming ke PBNU Terkait Suap Izin Tambang
Indonesia
Penuhi Panggilan KPK, Ridwan Kamil: Saya Datang untuk Transparansi dan Klarifikasi
Ridwan Kamil memenuhi panggilan KPK sebagai saksi kasus korupsi pengadaan iklan Bank BJB. KPK telah menetapkan lima tersangka dengan kerugian Rp 222 miliar.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 02 Desember 2025
Penuhi Panggilan KPK, Ridwan Kamil: Saya Datang untuk Transparansi dan Klarifikasi
Indonesia
267 Hari Sejak Rumahnya Digeledah, Ridwan Kamil Akhirnya Datang Diperiksa KPK
Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) akhirnya memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini.
Wisnu Cipto - Selasa, 02 Desember 2025
267 Hari Sejak Rumahnya Digeledah, Ridwan Kamil Akhirnya Datang Diperiksa KPK
Bagikan