Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

NasDem, PKS, dan Demokrat Komunikasi Intens Bahas Format Koalisi

Mula AkmalMula Akmal - Minggu, 23 Oktober 2022
NasDem, PKS, dan Demokrat Komunikasi Intens Bahas Format Koalisi

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra. Foto: ANTARA

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Juru Bicara Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra mengatakan, bahwa tim kecil bertemu setiap pekan untuk terus mematangkan rencana koalisi Partai Demokrat, Partai NasDem, dan Partai Keadilan Sejahtera.

"Ada tim khusus setiap minggu memang ketemunya membahas berbagai hal sudah cukup panjang perjalanannya karena memang kami ini tipikalnya kebetulan dengan NasDem dengan PKS maunya tuntas," ucap Herzaky dalam diskusi "Utak Atik Tiket Capres" sebagaimana dikutip dari Antara, Minggu.

Baca Juga:

Kesiapan Ganjar Jadi Capres Isyaratkan PDIP Segera Bentuk Koalisi

Ia mengatakan tim tersebut membahas mengenai strategi pemenangan Pilpres 2024, selain juga membahas mengenai perubahan maupun desain pemerintahan ke depannya.

"Kami bicara mengenai perubahan, lalu platform seperti apa ke depannya. Kemudian kami bicara mengenai desain pemerintahan seperti apa. Tentu belajar dari berbagai pemerintahan, era sekarang, era Pak SBY, era macam-macam. Jadi, kami ingin yang terbaik. Lalu bukan hanya di situ, kami juga berbicara mengenai bagaimana strategi pemenangan," ujar Herzaky.

Sementara itu, Wakil Sekjen Partai NasDem, Hermawi Taslim menyampaikan, koalisi tiga partai tersebut sudah hampir 80 persen. Adanya tim tersebut untuk menyusun tema-tema kampanye maupun hal-hal substantif lainnya.

"Saya mau mengatakan silakan dikoreksi, koalisi kami itu sudah hampir sekitar 80 persen. Sambil menunggu, sambil menghormati otoritas partai masing-masing yang punya dinamika sendiri-sendiri, mekanisme sendiri-sendiri, kami mulai dari tim kecil. Tim kecil itu yang nanti akan menyusun seluruh tema-tema kampanye, hal-hal yang substantif," katanya.

Baca Juga:

PDIP Tegaskan Tidak Berkoalisi dengan Pihak yang Mengedepankan Politik Identitas

"Jadi, koalisi NasDem, Demokrat, dan PKS itu belum terjadi tetapi sudah hampir, sudah nyaris," ucap Taslim menambahkan.

Sedangkan, Juru Bicara PKS, Muhammad Kholid menilai, adanya tim tersebut untuk menyamakan frekuensi.

"Di PKS sendiri kan platform yang diusung platform perubahan karena kami 10 tahun dua periode ini juga oposisi dan tentu ini perlu menyamakan frekuensinya. Mungkin kalau dengan Demokrat karena sudah lama kami di luar pemerintahan. Kemudian NasDem mempunyai platform yang sebelumnya di koalisi, ini perlu duduk bareng," ucap Kholid.

Ia mengatakan untuk menyamakan frekuensi tersebut memang perlu waktu karena tiga partai tersebut sama-sama mempunyai aspirasi masing-masing.

"Ke depan bagaimana desain pemerintahan, terus masalah capres dan cawapres, kami juga harus duduk bareng, kami masih dalam tahapan bagaimana membuat kriteria. Jadi, tentu NasDem punya aspirasi, Demokrat punya aspirasi," ucap Kholid. (*)

Baca Juga:

Koalisi Masyarakat Sipil Duga Ada Pelanggaran Prosedur Penanganan Kerusuhan Kanjuruhan

#Koalisi Pilpres #Partai Nasdem #Partai Demokrat #Partai Keadilan Sejahtera (PKS) #Pemilu #Pemilu 2024 #Pilpres #Pilpres 2024
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Mula Akmal

Jurnalis dan profesional komunikasi dengan pengalaman memimpin redaksi, menggarap strategi konten, dan menjembatani informasi publik lintas sektor. Bagi saya, setiap berita adalah peluang untuk menghadirkan akurasi, relevansi, dan dampak nyata bagi pembaca.
Show More

Berita Terkait

Indonesia
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Bahkan kawasan kerap mendapatkan julukan sebagai daerah pemilihan terketat mengingat keberadaan sejumlah figur politisi berbobot tinggi
Angga Yudha Pratama - Senin, 27 Juli 2026
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Indonesia
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Ada empat pilar utama yang mendesak dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Pemilu yang saat ini sedang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 Juli 2026
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Indonesia
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Secara ideal, RUU Pemilu seharusnya bisa dituntaskan pada tahun 2026 sehingga pada tahun 2027 cukup waktu untuk menyosialisasikan
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 05 Juli 2026
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Indonesia
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Sejak awal berdiri, DKPP memang menghadapi tantangan untuk memperkenalkan keberadaannya kepada masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Indonesia
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Media memiliki peran penting dalam membangun transparansi sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses penegakan kode etik penyelenggara pemilu.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Indonesia
Merasa Tidak Diperhatikan AHY, Ketua DPC Demokrat Solo Mundur
Berbagai aspirasi yang selama ini disampaikan kepada pengurus di tingkat atas tidak pernah diwujudkan dalam bentuk dukungan nyata.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 02 Juli 2026
Merasa Tidak Diperhatikan AHY, Ketua DPC Demokrat Solo Mundur
Indonesia
Gerindra soal Safari Politik Jokowi: Kami Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo
Gerindra menegaskan, bahwa pihaknya belum membahas Pilpres. Mereka masih fokus menyukseskan program Presiden RI, Prabowo Subianto.
Soffi Amira - Rabu, 01 Juli 2026
Gerindra soal Safari Politik Jokowi: Kami Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo
Indonesia
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Wacana tersebut memicu perdebatan karena sebelumnya Mahkamah Konstitusi telah memutuskan penghapusan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 01 Juli 2026
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Indonesia
Komisi II DPR: RUU Pemilu belum Masuk Panja, masih Himpun Masukan Partai Nonparlemen
Berdasarkan arahan pimpinan DPR, Komisi II juga akan menggelar pertemuan dengan partai-partai nonparlemen.
Dwi Astarini - Senin, 29 Juni 2026
Komisi II DPR: RUU Pemilu belum Masuk Panja, masih Himpun Masukan Partai Nonparlemen
Indonesia
Demokrat Balik Serang Deddy Sitorus: Terusik karena AHY Benar
Tak ada hasutan, AHY hanya menjelaskan peran partai politik dalam sistem demokrasi.
Dwi Astarini - Rabu, 24 Juni 2026
Demokrat Balik Serang Deddy Sitorus: Terusik karena AHY Benar
Bagikan