NasDem, PKS, dan Demokrat Komunikasi Intens Bahas Format Koalisi

Mula AkmalMula Akmal - Minggu, 23 Oktober 2022
NasDem, PKS, dan Demokrat Komunikasi Intens Bahas Format Koalisi

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra. Foto: ANTARA

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Juru Bicara Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra mengatakan, bahwa tim kecil bertemu setiap pekan untuk terus mematangkan rencana koalisi Partai Demokrat, Partai NasDem, dan Partai Keadilan Sejahtera.

"Ada tim khusus setiap minggu memang ketemunya membahas berbagai hal sudah cukup panjang perjalanannya karena memang kami ini tipikalnya kebetulan dengan NasDem dengan PKS maunya tuntas," ucap Herzaky dalam diskusi "Utak Atik Tiket Capres" sebagaimana dikutip dari Antara, Minggu.

Baca Juga:

Kesiapan Ganjar Jadi Capres Isyaratkan PDIP Segera Bentuk Koalisi

Ia mengatakan tim tersebut membahas mengenai strategi pemenangan Pilpres 2024, selain juga membahas mengenai perubahan maupun desain pemerintahan ke depannya.

"Kami bicara mengenai perubahan, lalu platform seperti apa ke depannya. Kemudian kami bicara mengenai desain pemerintahan seperti apa. Tentu belajar dari berbagai pemerintahan, era sekarang, era Pak SBY, era macam-macam. Jadi, kami ingin yang terbaik. Lalu bukan hanya di situ, kami juga berbicara mengenai bagaimana strategi pemenangan," ujar Herzaky.

Sementara itu, Wakil Sekjen Partai NasDem, Hermawi Taslim menyampaikan, koalisi tiga partai tersebut sudah hampir 80 persen. Adanya tim tersebut untuk menyusun tema-tema kampanye maupun hal-hal substantif lainnya.

"Saya mau mengatakan silakan dikoreksi, koalisi kami itu sudah hampir sekitar 80 persen. Sambil menunggu, sambil menghormati otoritas partai masing-masing yang punya dinamika sendiri-sendiri, mekanisme sendiri-sendiri, kami mulai dari tim kecil. Tim kecil itu yang nanti akan menyusun seluruh tema-tema kampanye, hal-hal yang substantif," katanya.

Baca Juga:

PDIP Tegaskan Tidak Berkoalisi dengan Pihak yang Mengedepankan Politik Identitas

"Jadi, koalisi NasDem, Demokrat, dan PKS itu belum terjadi tetapi sudah hampir, sudah nyaris," ucap Taslim menambahkan.

Sedangkan, Juru Bicara PKS, Muhammad Kholid menilai, adanya tim tersebut untuk menyamakan frekuensi.

"Di PKS sendiri kan platform yang diusung platform perubahan karena kami 10 tahun dua periode ini juga oposisi dan tentu ini perlu menyamakan frekuensinya. Mungkin kalau dengan Demokrat karena sudah lama kami di luar pemerintahan. Kemudian NasDem mempunyai platform yang sebelumnya di koalisi, ini perlu duduk bareng," ucap Kholid.

Ia mengatakan untuk menyamakan frekuensi tersebut memang perlu waktu karena tiga partai tersebut sama-sama mempunyai aspirasi masing-masing.

"Ke depan bagaimana desain pemerintahan, terus masalah capres dan cawapres, kami juga harus duduk bareng, kami masih dalam tahapan bagaimana membuat kriteria. Jadi, tentu NasDem punya aspirasi, Demokrat punya aspirasi," ucap Kholid. (*)

Baca Juga:

Koalisi Masyarakat Sipil Duga Ada Pelanggaran Prosedur Penanganan Kerusuhan Kanjuruhan

#Koalisi Pilpres #Partai Nasdem #Partai Demokrat #Partai Keadilan Sejahtera (PKS) #Pemilu #Pemilu 2024 #Pilpres #Pilpres 2024
Bagikan
Ditulis Oleh

Mula Akmal

Jurnalis dan profesional komunikasi dengan pengalaman memimpin redaksi, menggarap strategi konten, dan menjembatani informasi publik lintas sektor. Saat ini menjabat sebagai Managing Editor di Merah Putih Media, dengan rekam jejak kontribusi di The Straits Times, Indozone, dan Koran Sindo, serta pengalaman strategis di Yayasan Konservasi Alam Nusantara dan DPRD DKI Jakarta. Bagi saya, setiap berita adalah peluang untuk menghadirkan akurasi, relevansi, dan dampak nyata bagi pembaca.

Berita Terkait

Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Berwasiat Agar Gibran dan Kaesang Jadi Pasangan Capres-Cawapres di Pemilu 2029
Beredar informasi yang menyebut Presiden ke-7 RI Joko Widodo akan menduetkan Gibran-Kaesang di Pilpres 2029. Cek kebenaran informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 28 Januari 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Berwasiat Agar Gibran dan Kaesang Jadi Pasangan Capres-Cawapres di Pemilu 2029
Indonesia
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Mensesneg, Prasetyo Hadi, merespons usulan soal e-voting Pilkada. Ia meminta hal itu membutuhkan kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 19 Januari 2026
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
Istana Bantah Isu Pemilihan Presiden Lewat MPR, Pastikan Tetap Dipilih Rakyat
Mensesneg, Prasetyo Hadi mengatakan, tidak wacana pemilihan Presiden lewat MPR. Pilpres akan tetap dipilih langsung oleh rakyat.
Soffi Amira - Senin, 19 Januari 2026
Istana Bantah Isu Pemilihan Presiden Lewat MPR, Pastikan Tetap Dipilih Rakyat
Indonesia
Legislator NasDem Ingatkan Program Sekolah Rakyat Harus Fokus di Daerah Tertinggal
Keberadaan Sekolah Rakyat akan menjadi solusi konkret untuk menekan angka putus sekolah.
Dwi Astarini - Jumat, 16 Januari 2026
Legislator NasDem Ingatkan Program Sekolah Rakyat Harus Fokus di Daerah Tertinggal
Indonesia
SBY Dibawa-bawa dalam Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Demokrat Tegaskan itu Fitnah
Susilo Bambayng Yudhoyono (SBY) dikaitkan dengan isu ijazah palsu Jokowi. Partai Demokrat pun menegaskan, bahwa hal itu merupakan fitnah.
Soffi Amira - Jumat, 02 Januari 2026
SBY Dibawa-bawa dalam Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Demokrat Tegaskan itu Fitnah
Indonesia
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Rifqi membuka peluang dilakukannya kodifikasi atau penyatuan hukum pemilu dan pilkada
Angga Yudha Pratama - Jumat, 02 Januari 2026
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Indonesia
SBY Bakal Lawan Akun Anonim Usai Difitnah Jadi Dalang Dugaan Ijazah Palsu Jokowi
Negara dan demokrasi harus diatur oleh rule of law, bukan rule of noise atau kebisingan rumor
Angga Yudha Pratama - Jumat, 02 Januari 2026
SBY Bakal Lawan Akun Anonim Usai Difitnah Jadi Dalang Dugaan Ijazah Palsu Jokowi
Indonesia
ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
ICW mencatat, sepanjang 2010–2024 terdapat 545 anggota DPRD yang terjerat kasus korupsi
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 31 Desember 2025
 ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
Indonesia
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
Sebanyak 102 kota kecil melakukan pemungutan suara pada fase pertama pemilihan. Fase kedua dan ketiga akan diadakan pada 11 dan 25 Januari,
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 29 Desember 2025
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
Indonesia
Demokrat Respons Usulan Koalisi Permanen, Tegaskan Fokus ke Penanganan Bencana
Energi politik semestinya dicurahkan untuk memastikan penanganan bencana berjalan cepat dan efektif.
Dwi Astarini - Rabu, 10 Desember 2025
Demokrat Respons Usulan Koalisi Permanen, Tegaskan Fokus ke Penanganan Bencana
Bagikan