NasDem, PKS, dan Demokrat Komunikasi Intens Bahas Format Koalisi

Mula AkmalMula Akmal - Minggu, 23 Oktober 2022
NasDem, PKS, dan Demokrat Komunikasi Intens Bahas Format Koalisi

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra. Foto: ANTARA

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Juru Bicara Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra mengatakan, bahwa tim kecil bertemu setiap pekan untuk terus mematangkan rencana koalisi Partai Demokrat, Partai NasDem, dan Partai Keadilan Sejahtera.

"Ada tim khusus setiap minggu memang ketemunya membahas berbagai hal sudah cukup panjang perjalanannya karena memang kami ini tipikalnya kebetulan dengan NasDem dengan PKS maunya tuntas," ucap Herzaky dalam diskusi "Utak Atik Tiket Capres" sebagaimana dikutip dari Antara, Minggu.

Baca Juga:

Kesiapan Ganjar Jadi Capres Isyaratkan PDIP Segera Bentuk Koalisi

Ia mengatakan tim tersebut membahas mengenai strategi pemenangan Pilpres 2024, selain juga membahas mengenai perubahan maupun desain pemerintahan ke depannya.

"Kami bicara mengenai perubahan, lalu platform seperti apa ke depannya. Kemudian kami bicara mengenai desain pemerintahan seperti apa. Tentu belajar dari berbagai pemerintahan, era sekarang, era Pak SBY, era macam-macam. Jadi, kami ingin yang terbaik. Lalu bukan hanya di situ, kami juga berbicara mengenai bagaimana strategi pemenangan," ujar Herzaky.

Sementara itu, Wakil Sekjen Partai NasDem, Hermawi Taslim menyampaikan, koalisi tiga partai tersebut sudah hampir 80 persen. Adanya tim tersebut untuk menyusun tema-tema kampanye maupun hal-hal substantif lainnya.

"Saya mau mengatakan silakan dikoreksi, koalisi kami itu sudah hampir sekitar 80 persen. Sambil menunggu, sambil menghormati otoritas partai masing-masing yang punya dinamika sendiri-sendiri, mekanisme sendiri-sendiri, kami mulai dari tim kecil. Tim kecil itu yang nanti akan menyusun seluruh tema-tema kampanye, hal-hal yang substantif," katanya.

Baca Juga:

PDIP Tegaskan Tidak Berkoalisi dengan Pihak yang Mengedepankan Politik Identitas

"Jadi, koalisi NasDem, Demokrat, dan PKS itu belum terjadi tetapi sudah hampir, sudah nyaris," ucap Taslim menambahkan.

Sedangkan, Juru Bicara PKS, Muhammad Kholid menilai, adanya tim tersebut untuk menyamakan frekuensi.

"Di PKS sendiri kan platform yang diusung platform perubahan karena kami 10 tahun dua periode ini juga oposisi dan tentu ini perlu menyamakan frekuensinya. Mungkin kalau dengan Demokrat karena sudah lama kami di luar pemerintahan. Kemudian NasDem mempunyai platform yang sebelumnya di koalisi, ini perlu duduk bareng," ucap Kholid.

Ia mengatakan untuk menyamakan frekuensi tersebut memang perlu waktu karena tiga partai tersebut sama-sama mempunyai aspirasi masing-masing.

"Ke depan bagaimana desain pemerintahan, terus masalah capres dan cawapres, kami juga harus duduk bareng, kami masih dalam tahapan bagaimana membuat kriteria. Jadi, tentu NasDem punya aspirasi, Demokrat punya aspirasi," ucap Kholid. (*)

Baca Juga:

Koalisi Masyarakat Sipil Duga Ada Pelanggaran Prosedur Penanganan Kerusuhan Kanjuruhan

#Koalisi Pilpres #Partai Nasdem #Partai Demokrat #Partai Keadilan Sejahtera (PKS) #Pemilu #Pemilu 2024 #Pilpres #Pilpres 2024
Bagikan
Ditulis Oleh

Mula Akmal

Jurnalis dan profesional komunikasi dengan pengalaman memimpin redaksi, menggarap strategi konten, dan menjembatani informasi publik lintas sektor. Bagi saya, setiap berita adalah peluang untuk menghadirkan akurasi, relevansi, dan dampak nyata bagi pembaca.

Berita Terkait

Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Indonesia
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
KPK mengusulkan klausul kaderisasi dalam pencalonan presiden hingga kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mencetak pemimpin berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
Indonesia
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
KPK mengungkap akar korupsi politik berasal dari internal partai. Soroti mahar politik, biaya Pemilu tinggi, hingga lemahnya transparansi keuangan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
Indonesia
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Apabila RUU Pemilu semakin cepat dibahas lantaran idealnya RUU tersebut sudah selesai pada 2 tahun dan 6 bulan masa pemerintahan saat ini.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 25 April 2026
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Indonesia
Demokrat Tolak Usulan KPK, Masa Jabatan Ketum Parpol Dinilai Urusan Internal
Demokrat menolak usulan KPK terkait masa jabatan ketum parpol. Demokrat menilai, kebijakan itu merupakan urusan internal partai.
Soffi Amira - Jumat, 24 April 2026
Demokrat Tolak Usulan KPK, Masa Jabatan Ketum Parpol Dinilai Urusan Internal
Indonesia
Gerindra Bantah Isu Fusi dengan NasDem, Dasco: Tidak Pernah Dibahas
Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, membantah soal isu merger dengan NasDem. Ia menegaskan, tidak ada pembicaraan resmi.
Soffi Amira - Rabu, 22 April 2026
Gerindra Bantah Isu Fusi dengan NasDem, Dasco: Tidak Pernah Dibahas
Indonesia
Dasco Sebut DPR Tidak Buru Buru Bahas RUU Pemilu
Meski tahapan untuk Pemilu 2029 semakin dekat, tahapan-tahapan itu masih bisa berjalan dengan menggunakan Undang-Undang Pemilu yang lama.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 April 2026
Dasco Sebut DPR Tidak Buru Buru Bahas RUU Pemilu
Bagikan