NasDem, PKS, dan Demokrat Komunikasi Intens Bahas Format Koalisi

Mula AkmalMula Akmal - Minggu, 23 Oktober 2022
NasDem, PKS, dan Demokrat Komunikasi Intens Bahas Format Koalisi

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra. Foto: ANTARA

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Juru Bicara Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra mengatakan, bahwa tim kecil bertemu setiap pekan untuk terus mematangkan rencana koalisi Partai Demokrat, Partai NasDem, dan Partai Keadilan Sejahtera.

"Ada tim khusus setiap minggu memang ketemunya membahas berbagai hal sudah cukup panjang perjalanannya karena memang kami ini tipikalnya kebetulan dengan NasDem dengan PKS maunya tuntas," ucap Herzaky dalam diskusi "Utak Atik Tiket Capres" sebagaimana dikutip dari Antara, Minggu.

Baca Juga:

Kesiapan Ganjar Jadi Capres Isyaratkan PDIP Segera Bentuk Koalisi

Ia mengatakan tim tersebut membahas mengenai strategi pemenangan Pilpres 2024, selain juga membahas mengenai perubahan maupun desain pemerintahan ke depannya.

"Kami bicara mengenai perubahan, lalu platform seperti apa ke depannya. Kemudian kami bicara mengenai desain pemerintahan seperti apa. Tentu belajar dari berbagai pemerintahan, era sekarang, era Pak SBY, era macam-macam. Jadi, kami ingin yang terbaik. Lalu bukan hanya di situ, kami juga berbicara mengenai bagaimana strategi pemenangan," ujar Herzaky.

Sementara itu, Wakil Sekjen Partai NasDem, Hermawi Taslim menyampaikan, koalisi tiga partai tersebut sudah hampir 80 persen. Adanya tim tersebut untuk menyusun tema-tema kampanye maupun hal-hal substantif lainnya.

"Saya mau mengatakan silakan dikoreksi, koalisi kami itu sudah hampir sekitar 80 persen. Sambil menunggu, sambil menghormati otoritas partai masing-masing yang punya dinamika sendiri-sendiri, mekanisme sendiri-sendiri, kami mulai dari tim kecil. Tim kecil itu yang nanti akan menyusun seluruh tema-tema kampanye, hal-hal yang substantif," katanya.

Baca Juga:

PDIP Tegaskan Tidak Berkoalisi dengan Pihak yang Mengedepankan Politik Identitas

"Jadi, koalisi NasDem, Demokrat, dan PKS itu belum terjadi tetapi sudah hampir, sudah nyaris," ucap Taslim menambahkan.

Sedangkan, Juru Bicara PKS, Muhammad Kholid menilai, adanya tim tersebut untuk menyamakan frekuensi.

"Di PKS sendiri kan platform yang diusung platform perubahan karena kami 10 tahun dua periode ini juga oposisi dan tentu ini perlu menyamakan frekuensinya. Mungkin kalau dengan Demokrat karena sudah lama kami di luar pemerintahan. Kemudian NasDem mempunyai platform yang sebelumnya di koalisi, ini perlu duduk bareng," ucap Kholid.

Ia mengatakan untuk menyamakan frekuensi tersebut memang perlu waktu karena tiga partai tersebut sama-sama mempunyai aspirasi masing-masing.

"Ke depan bagaimana desain pemerintahan, terus masalah capres dan cawapres, kami juga harus duduk bareng, kami masih dalam tahapan bagaimana membuat kriteria. Jadi, tentu NasDem punya aspirasi, Demokrat punya aspirasi," ucap Kholid. (*)

Baca Juga:

Koalisi Masyarakat Sipil Duga Ada Pelanggaran Prosedur Penanganan Kerusuhan Kanjuruhan

#Koalisi Pilpres #Partai Nasdem #Partai Demokrat #Partai Keadilan Sejahtera (PKS) #Pemilu #Pemilu 2024 #Pilpres #Pilpres 2024
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Mula Akmal

Jurnalis, editor, dan periset dengan pengalaman lebih dari satu dekade di bidang politik, hukum, pertahanan, keamanan nasional, dan ruang digital. Menempuh magister Peperangan Asimetris di Universitas Pertahanan RI, dengan fokus pada perang kognitif, keamanan siber, perang narasi, dan konflik nonkonvensional.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
MK tak Terima Gugatan Syarat Pendidikan Gibran, Apa Alasannya?
Mahkamah Konstitusi menolak gugatan syarat pendidikan Wapres RI, Gibran Rakabuming Raka. Lalu, apa alasannya?
Soffi Amira - Rabu, 07 Oktober 2026
MK tak Terima Gugatan Syarat Pendidikan Gibran, Apa Alasannya?
Indonesia
10 Isu Strategis Dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu
Isu-isu strategis yang akan dibahas itu menjadi dasar bagi panja untuk mengundang pihak-pihak terkait guna menyampaikan saran dan masukannya terhadap sistem Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 05 Oktober 2026
10 Isu Strategis Dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu
Dunia
Pilpres Brazil 2 Putaran, Petahana Dikalahkan Oposisi
Calon presiden Flavio Bolsonari memperoleh suara 47,23 persen. Kemudian, Lula da Silva memperoleh suara 44,93 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 05 Oktober 2026
Pilpres Brazil 2 Putaran, Petahana Dikalahkan Oposisi
Indonesia
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Sistem tersebut menarik karena partai politik memiliki peran dalam menentukan calon yang memperoleh mandat rakyat.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Indonesia
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Pembahasan mengenai mekanisme tersebut, masih terus dilakukan id antara partai politik sebagai bagian dari penyusunan revisi Undang-Undang Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Indonesia
Puan Pastikan Kenaikan Ambang Batas Parlemen dan Pilpres Masih Wacana
Wacana-wacana itu masih merupakan perbincangan di antara partai politik dan belum masuk tahapan pembahasan di DPR RI.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 22 September 2026
Puan Pastikan Kenaikan Ambang Batas Parlemen dan Pilpres Masih Wacana
Indonesia
PDIP Tunggu Naskah Akademik Capres-Cawapres Harus Diusung 2 Fraksi DPR
Deddy meminta pembahasan mengenai mekanisme tersebut dilakukan setelah dokumen resmi revisi UU Pemilu tersedia.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 21 September 2026
PDIP Tunggu Naskah Akademik Capres-Cawapres Harus Diusung 2 Fraksi DPR
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Demokrat lebih menyoroti potensi banyaknya suara rakyat yang hangus akibat penerapan PT.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Indonesia
Ketum Partai Disebut Sepakat Ambang Batas Parlemen 4 Sampai 5 Persen.
Komisi II DPR juga tetap memperhatikan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemilu hingga masukan-masukan dari akademisi dan masyarakat sipil.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 15 September 2026
Ketum Partai Disebut Sepakat Ambang Batas Parlemen 4 Sampai 5 Persen.
Bagikan