Mula Akmal
MerahPutih.com - PDI Perjuangan (PDIP) memastikan tidak akan membentuk koalisi dengan kekuatan yang mengedepankan politik identitas, suku, agama dan ras untuk memenangkan kontetasi politik.
Hal tersebut disampaikan Ketua DPP PDIP, Said Abdullah merespons pernyataan Ketum Megawati Soekarnoputri yang meminta para kader bersabar atas pencalonan presiden dan wakil presiden untuk Pilpres 2024.
Baca Juga:
Heru Budi Hartono Terpilih Jadi Pj Gubernur, Fraksi PDIP Sebut Tidak Lagi Jadi Oposisi Pemprov DKI
Said juga menegaskan partai berlogo banteng moncong putih itu tidak akan bergandengan tangan dengan kekuatan politik yang mencemari masjid dan tempat tempat ibadah lainnya untuk nafsu kekuasaan.
“Bagi kami masjid dan tempat ibadah lainnya adalah obor penerang, pembawa kesejukan dan kedamaian serta ketaqwaan. Oleh sebab itu, PDI Perjuangan perlu memastikan mitra koalisinya firm menyangkut hal-hal seperti ini,” kata Said dalam keterangannya, Senin,(10/10).
Said meyakini Megawati selaku Ketum PDIP telah teruji dalam sejarah melahirkan banyak pemimpin baik di tingkat kabupaten, kota, provinsi, bahkan kepemimpinan nasional.
“Sejarah telah membentuk kewaskitaan beliau dalam menentukan pemimpin disemua tingkatan pemerintahan,” ujarnya.
Said mengakui, banyak aspek yang dipertimbangkan Megawati dalam menentukan calon pemimpin. Beberapa prinsip teguh yang senantiasa dipegang Megawati misalnya pemimpin harus setia dan berpegang teguh pada negara kesatuan.
“Pancasila, konstitusi, dan memahami betul kebhinekaan kita sebagai fondasi berfikir dan bertindaknya,” tegas dia.
Baca Juga:
Said menuturkan, sebagai sosok yang ditempa oleh sejarah Megawati juga melihat aspek elektabilitas sebagai salah satu pertimbangan. Ia melanjutkan, aspek lainnya yang juga penting adalah rekam jejak integritas dan kapabilitas calon pemimpin tersebut.
“Calon pemimpin tidak berdiri diruang kosong, rekam jejaknya amat penting agar PDI Perjuangan tidak menyuguhkan kucing dalam karung kepada rakyat," ujarnya.
Sebab, lanjut Said, dalam demokrasi seperti saat ini, citra dan pesona pemimpin mudah sekali dibentuk oleh penjual jasa kemasan pembentuk citra publik.
"Framing penipuan seperti ini yang sangat kita hindari,” imbuhnya.
Bagi PDIP, kata Ketua Badan Anggaran DPR RI ini, kepemimpinan otentik tidak dibentuk oleh industri jasa pencitraan, tetapi melalui pergulatan panjang sebagai bagian perjuangan bangsa ini.
“PDI Perjuangan sebagaimana mandat Kongres V, memutuskan untuk mengembalikan jalan politik pembangunan jangka panjang kita ditetapkan oleh dua kamar parlemen, yang artinya ditetapkan oleh MPR. Hal ini untuk memastikan pemerintahan lima tahunan patuh dan tunduk pada arah pembangunan jangka panjang kita,” kata Said. (Pon)
Baca Juga:
