Heru Budi Hartono Terpilih Jadi Pj Gubernur, Fraksi PDIP Sebut Tidak Lagi Jadi Oposisi Pemprov DKI

Mula AkmalMula Akmal - Senin, 10 Oktober 2022
Heru Budi Hartono Terpilih Jadi Pj Gubernur, Fraksi PDIP Sebut Tidak Lagi Jadi Oposisi Pemprov DKI

Gembong Warsono. Foto: ANTARA

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta mengaku tak akan menjadi oposisi Pemerintah DKI Jakarta, menyusul terpilihnya Heru Budi Hartono sebagai Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta menggantikan Anies Baswedan.

Kendati demikian, partai berlambang kepala banteng moncong putih ini tetap bakal kritis dalam program Pemprov DKI demi kemajuan Jakarta.

Baca Juga:

Meski Dipilih Jokowi Jadi Pj Gubernur, PDIP Tetap Kritis pada Heru Budi

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono mengatakan, memang selama ini Fraksi PDIP menjadi oposisi Pemprov DKI karena memang bukan partai pengusung Anies ketika Pilkada DKI 2017 lalu.

"Enggak oposisi lagi, posisinya enggak oposisi. Tetapi kan tetap kritis. Kemarin kita menempatkan diri sebagai fraksi oposisi karena kan Anies bukan dukungan dari PDIP," ujar Gembong saat dikonfirmasi, Senin (10/10).

Gembong menyatakan saat ini pihaknya menjadi fraksi yang kritis-konstruktif pada kebijakan Pemprov DKI nantinya saat Heru menjabat. Apalagi, Heru merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ditugaskan oleh Presiden memimpin Jakarta untuk sementara waktu.

"Maka, fraksi PDIP posisinya sekarang berubah. Berubahnya adalah kritis-konstruktif, gitu," tuturnya.

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta ini menegaskan, bahwa fungsi legislasi tak berganti meski sikap politik berubah.

Baca Juga:

Elite PDIP Sebut Anies Bisa Gagal Nyapres

"Kalau Pak Heru ke depan menjalankan tupoksinya tidak memerhatikan kepentingan rakyat Jakarta secara keseluruhan, sudah barang tentu fraksi PDIP keras untuk mengkritik pak Heru," ungkapnya.

Sebelumnya, Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria menyakini, roda pemerintahan akan berjalan baik di tangan Kasetpres Heru Budi. Sebab, di mana Heru sudah malang melintang di Pemerintahan DKI Jakarta. Sehingga paham betul tentang Jakarta dan kerja birokrasi Pemprov DKI.

"Dia (Heru) orang lama di sini (Pemprov DKI) saya yakin di bawah kepemimpinan beliau DKI Jakarta bisa berjalan lebih baik lagi," urainya.

Paling penting, alumnus Institut Teknologi Bandung (ITB) ini berharap Heru Budi bisa menjalankan program-program gubernur sebelumnya.

"Untuk meneruskan program program yang ada. Selamat buat pak heru. Dan semuanya bisa bekerja sama dengan baik," paparnya. (Asp)

Baca Juga:

Sekjen PDIP Jelaskan Isi Pertemuan Megawati dan Jokowi

#Heru Budi Hartono #Gembong Warsono #DPRD DKI Jakarta #PDIP
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Bebizie diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi per metrik ton produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur,
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Indonesia
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Tidak ada satu pun pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengenal istilah partai koalisi, partai oposisi, shadow cabinet maupun partai penyeimbang.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 Agustus 2026
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Indonesia
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Harus ada sanksi hukum untuk pihak-pihak yang sengaja membuat tantangan baca surah Alquran berhadian miras, agar ada efek jera.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Indonesia
Ketua DPRD DKI Kecam Tantangan Hafalan Alquran Berhadiah Miras
Tindakan tersebut sudah menyakiti perasaan umat beragama khususnya umat Islam.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Ketua DPRD DKI Kecam Tantangan Hafalan Alquran Berhadiah Miras
Indonesia
Pemprov DKI Harus Tegas Tindak Jukir Liar, sudah Ada Perdanya
Hal tersebut diatur dalam Pasal 10 Peraturan Daerah (Perda) Nomor (No) 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (Tibum).
Dwi Astarini - Selasa, 11 Agustus 2026
Pemprov DKI Harus Tegas Tindak Jukir Liar, sudah Ada Perdanya
Olahraga
Semarak HUT ke-81 RI, Soekarno Cup 2026 Resmi Bergulir di Surabaya
Soekarno Cup 2026 resmi bergulir di Surabaya sebagai bagian peringatan HUT ke-81 RI, yang digagas Prananda Prabowo
Wisnu Cipto - Senin, 10 Agustus 2026
Semarak HUT ke-81 RI, Soekarno Cup 2026 Resmi Bergulir di Surabaya
Indonesia
Bambang Harymurti Pimpin Bedah Buku Erros Djarot, Megawati Duduk Bersanding Bersama Elit Politik Nasional
Memasuki agenda utama, sesi bedah buku autobiografi jilid 2 dan 3 ini dipandu langsung oleh jurnalis senior Bambang Harymurti yang bertindak sebagai moderator
Angga Yudha Pratama - Minggu, 09 Agustus 2026
Bambang Harymurti Pimpin Bedah Buku Erros Djarot, Megawati Duduk Bersanding Bersama Elit Politik Nasional
Indonesia
DPRD DKI Minta Pemkot Jakpus Serius Berantas Peredaran Ilegal Tramadol
Mendorong peningkatan pengawasan secara berkala, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku dan penyalur obat ilegal.
Dwi Astarini - Minggu, 09 Agustus 2026
DPRD DKI Minta Pemkot Jakpus Serius Berantas  Peredaran Ilegal Tramadol
Indonesia
Gedung Bapenda DKI Terbakar, DPRD Minta Investigasi dan Pemulihan Dokumen Dipercepat
Gedung Bapenda DKI Jakarta di Jalan Abdul Muis terbakar hingga lantai 16. PSI DPRD meminta investigasi dan inventarisasi dokumen segera dilakukan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 08 Agustus 2026
Gedung Bapenda DKI Terbakar, DPRD Minta Investigasi dan Pemulihan Dokumen Dipercepat
Indonesia
Dampak Putusan MK, PDIP Usulkan Anggaran MBG Rp 60 Triliun Tiap Tahun Dengan Target Terarah
Kelompok yang dinilai perlu menjadi prioritas, lanjutnya, meliputi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita yang berisiko mengalami gangguan gizi.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 31 Juli 2026
Dampak Putusan MK, PDIP Usulkan Anggaran MBG Rp 60 Triliun Tiap Tahun Dengan Target Terarah
Bagikan