Meski Dipilih Jokowi Jadi Pj Gubernur, PDIP Tetap Kritis pada Heru Budi

MerahPutih.com - Heru Budi Hartono resmi ditetapkan sebagai Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta pengganti Anies Baswedan yang habis masa jabatannya pada 16 Oktober 2022 pekan depan.

Dipilihnya Heru oleh Presiden Jokowi ini, mengalahkan dua nama yang diserahkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yakni Dirjen Politik Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar dan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Marullah Matali.

Baca Juga:

Elite PDIP Sebut Anies Bisa Gagal Nyapres

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI, Gembong Warsono menegaskan, fraksinya akan tetap kritis bila Pemerintahan DKI kurang baik dalam menjalankan roda pemerintahan.

"Siapa pun, walaupun itu pilihan presiden ya tugas kami mengkritisi jalannya pemerintahan DKI Jakarta," ujar Gembong, Minggu (9/10).

Menurut Anggota Komisi A DPRD DKI ini, kritik pada pemerintahan itu hal yang baik, demi kemajuan kota Jakarta, buka tanda ketidaksukaan.

"Kritis yang kita lakukan dalam rangka untuk membangun sehingga kita saling mengingatkan satu sama lain agar proses pembangunan bisa berjalan dengan baik, lancar. Sehingga pembangunan bisa dinikmati warga Jakarta," ujarnya.

Baca Juga:

Polemik Revitalisasi Halte Bundaran HI, Fraksi PDIP Bakal Panggil TransJakarta

Jadi ke depan, kata Gembong, Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI akan memberi dua pilihan untuk Heru Budi. Pertama, Heru akan didukung kuat jika menjalankan program yang menyentuh kepentingan rakyat. Kedua, Heru akan dikritik keras jika program yang dijalankan tidak bermanfaat untuk warga Jakarta.

"Setelah itu dilakukan, tentunya koordinasi dengan instansi samping, itu menjadi penting. Koordinasi dan komunikasi dengan Forkopimda, dengan DPRD penting, kenapa penting? Itu sebagai pondasi melakukan percepatan eksekusi terhadap program yang ke depan akan dijalankan oleh Pak Heru," ujarnya.

Lalu, lanjut dia, ketika mengemban tugas sebagai Pj, Heru harus memprioritaskan penanganan banjir. Sebab selama lima tahun ini masalah banjir tidak dikerjakan oleh Anies Baswedan.

"Kedua, bagaimana menambah jaringan air bersih agar warga Ibu Kota bisa terjangkau air bersih pelayanan air bersih Jakarta, itu kan penting, itu kan kebutuhan pokok. Ketiga soal kemacetan. Keempat soal perumahan dan banyak lagi," urainya. (Asp)

Baca Juga:

PDIP DKI Sebut Anies Harus Minta Maaf Atas Insiden Tembok Sekolah MTsN 19 Ambruk