Muncul 'Raja Kecil' di KPK, IPW Nilai Disebabkan Pimpinan Kurang Berwibawa

MerahPutih.Com - Ketua Presdium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan peraturan pemerintah (PP) untuk menjabarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). UU KPK hasil revisi itu dinilai butuh aturan turunan.

Neta menjelaskan PP itu harus mengatur antara lain tugas pokok, kedudukan, peran, dan kewenangan pimpinan KPK.

Baca Juga:

Praktisi Hukum Sarankan Presiden Jokowi Segera Buka Nama-Nama Dewan Pengawas KPK

PP juga harus mengatur sistem organisasi tata kerja KPK, dan peralihan status sumber daya manusia (SDM) KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN). Kemudian, PP diharapkan pula mengatur sistem gaji pegawai KPK.

"PP ini yang menjadi perangkat dan daya dukung agar KPK bisa dikonsolidasikan. Bagaimana KPK bisa berlari cepat memberantas korupsi, jika lembaga anti rasuah itu tidak bisa dikonsolidasikan," tutur Neta dalam acara diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (11/12).

Menurut Neta, perbaikan konsolidasi menjadi hal mendesak di KPK. Sejak lima tahun terakhir, kata dia, muncul 'raja kecil' dalam tubuh KPK dan terjadi pembelahan.

"Pimpinan KPK sering kali dianggap sebagai anak kos yang tidak berwibawa," ungkapnya.

KPK juga tak boleh jadi alat segelintir oknum seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM).

"Pimpinan KPK seperti tersandera dan tunduk kepada wadah oegawai (WP) yang sesungguhnya adalah bawahannya," sebut Neta.

Sementara itu di tempat yang sama, anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan menegaskan, upaya revisi terhadap UU KPK yang telah dilakukan oleh DPR dan pemerintah, merupakan langkah konkret mendorong penguatan kerja-kerja pemberantasan korupsi. UU KPK yang lama dinilai masih lemah dalam proses penegakkan hukum dan pemberantasan korupsi.

Menurutnya, proses revisi UU KPK kemarin bertujuan untuk melihat kinerja KPK lebih maksimal. Selama UU KPK yang lama, kinerja lembaga anti rasuah tersebut belum memberikan harapan postitif bagi masyarakat dalam konteks penegakkan hukum.

"Kenapa UU KPK ini direvisi karena kita ingin pemberantasan korupsi lebih maksimal, lebih dipercaya dan lebih tajam ke depannya," kata Arteria.

Politisi PDI Perjuangan ini juga mengingatkan bahwa UU KPK telah diundangkan dalam lebaran negara dan berlaku secara resmi. Karena itu, pimpinan KPK yang baru seharusnya bekerja sesuai dengan perintah dan kewenangan yang telah diatur dalam UU tersebut.

Baca Juga:

Banyak Kasus Mangkrak, KPK Era Agus Rahardjo Dianggap Gagal

Masyarakat juga, kata Arteria, sudah tidak tepat lagi untuk mempermasalahkan UU KPK yang ada, karena seluruh Komisioner KPK yang baru menerima keberadaan UU tersebut. Namun, ia meminta kepada masyarakat agar tetap memberikan pengawasan terhadpa kerja KPK agar sesuai dengan harapan dan tidak keluar dari UU yang ada.

"Kita ini mestinya tidak lagi membuat polemik karena komisioner KPK yang baru tidak menolak UU KPK yang baru, yang menolak itu,pimpinan KPK yang lama," pungkasnya.(Knu)

Baca Juga:

Jelang Pelantikan Firli Bahuri, IPW Prediksi Sejumlah Pihak di KPK Mulai Ketakutan