MKD Panggil Ahmad Dhani Pekan Depan Buntut Diduga Rendahkan Perempuan

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Rabu, 12 Maret 2025
MKD Panggil Ahmad Dhani Pekan Depan Buntut Diduga Rendahkan Perempuan

Anggota DPR RI Ahmad Dhani. (Tangkapan Layar Youtube/TVR PARLEMEN)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI menjadwalkan pemanggilan klarifikasi terhadap anggota Komisi X DPR Ahmad Dhani, pada pekan depan.

Permintaan klarifikasi dilakukan buntut adanya aduan dari Komnas Perempuan terkait ide naturalisasi yang diduga bertendensi merendahkan martabat perempuan.

"Surat dari Komnas Perempuan sudah ada di MKD, surat. Ya kita akan panggil Ahmad Dhani mencoba klarifikasi tersebut," kata Ketua MKD DPR Nazaruddin Dek Gam saat dihubungi wartawan, Rabu (12/3).

Legislator Partai Amanat Nasional (PAN) ini akan memanggil pentolan band Dewa 19 itu sebelum masa reses tiba. Namun, ia mengaku belum menjadwalkan undangan klarifikasi tersebut.

"Sebelum reses akan kita panggil. Minggu depan kayaknya," kata Dek Gam.

Baca juga:

Usul Nyeleneh Ahmad Dhani Jodohkan Pesepak Bola Asing dengan Perempuan Indonesia demi Lahirkan Bibit Unggul

Sebelumnya, Komnas Perempuan mengecam pernyataan Ahmad Dhani (AD), yang dianggap seksis karena melecehkan perempuan, merendahkan martabat Indonesia dan juga bersifat rasis.

Pernyataan ini disampaikan Ahmad Dhani dalam rapat kerja Komisi X DPR dengan Wamenpora Taufik Hidayat, dan Ketum PSSI Erick Thohir yang membahas naturalisasi pemain Timnas Indonesia, Rabu (6/3).

Dalam forum itu, Ahmad Dhani mengusulkan agar pesepakbola asing yang sudah tua dinaturalisasi untuk dijodohkan dengan perempuan Indonesia. Harapannya, akan lahir bibit pesepakbola handal dari perjodohan itu.

Ahmad Dhani menyarankan agar menaturalisasi eks pemain asing di atas usia 40 tahun. Syaratnya pesepakbola itu harus tergolong jago di usia aktifnya.

"Ini jadi pemikirannya agak out of the box, tapi bisa dianggarkan untuk 2026 programnya," katanya.

Baca juga:

Komnas Perempuan Tuntut MKD Periksa Ahmad Dhani Imbas Usulan Jodohkan Pemain Asing Duda Sama Cewek Indonesia

Bahkan Wakil Sekjen Partai Gerindra ini berkelakar bisa saja pesepakbola itu berstatus duda.

"Pemain bola di atas 40 tahun yang mau dinaturalisasi dan mungkin yang duda, kita carikan jodoh di Indonesia, pak. kita cari yang dari laki-laki aja. Nah kalau laki-laki itu kan kita bisa cari, apalagi kalau Muslim kan bisa empat istrinya pak," ujar Dhani.

Dhani pada prinsipnya sepakat dengan program naturalisasi PSSI untuk merevolusi sepak bola Indonesia. Tapi Dhani punya usulan gagasan calon pemain naturalisasi tak melulu dari Eropa. (Pon)

#Ahmad Dhani #MKD DPR #DPR RI #Komnas Perempuan
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Komnas Perempuan Minta PPN Pembalut Ditinjau Ulang, Soroti Beban Ekonomi Perempuan
Komnas Perempuan meminta pemerintah meninjau PPN produk menstruasi, termasuk pembalut, karena dinilai menambah beban ekonomi perempuan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 31 Oktober 2026
Komnas Perempuan Minta PPN Pembalut Ditinjau Ulang, Soroti Beban Ekonomi Perempuan
Indonesia
Gatot Subroto Macet Parah, Imbas Tabrakan Tronton Depan Gedung DPR
Tabrakan truk tronton vs truk ringan patah as di depan DPR/MPR picu kemacetan panjang di Jalan Gatot Subroto arah Slipi. Cekkronologi resminya!
Wisnu Cipto - Kamis, 29 Oktober 2026
Gatot Subroto Macet Parah, Imbas Tabrakan Tronton Depan Gedung DPR
Indonesia
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Pengelolaannya juga perlu diperhatikan agar nilai ekonominya tidak menyusut dan potensi penerimaan negara dapat dimaksimalkan.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Indonesia
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Pembahasan regulasi tersebut harus tetap berorientasi pada kepentingan nasional, terutama dalam memperbaiki penegakan hukum di Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Indonesia
Komisi III DPR Sebut RUU Perampasan Aset Berpotensi Disahkan sebelum 15 Desember
Salah satu langkah yang ditempuh yakni memajukan jadwal rapat dengar pendapat umum (RDPU) untuk menyerap masukan dari masyarakat.
Dwi Astarini - Senin, 26 Oktober 2026
Komisi III DPR Sebut RUU Perampasan Aset Berpotensi Disahkan sebelum 15 Desember
Indonesia
Demo Jakarta 20 Oktober 2026, ini Daftar Jalan Alternatif dan Titik Aksi
Demo Jakarta 20 Oktober 2026 akan dimulai pukul 10.00 WIB. Ada sejumlah jalan alternatif yang bisa dilalui.
Soffi Amira - Selasa, 20 Oktober 2026
Demo Jakarta 20 Oktober 2026, ini Daftar Jalan Alternatif dan Titik Aksi
Indonesia
Karhutla Berbulan-bulan, DPR Desak Pemerintah Pertimbangkan Bantuan Singapura
Penerimaan bantuan luar negeri bukan berarti Indonesia tidak memiliki kemampuan.
Yusuf Abdillah - Sabtu, 17 Oktober 2026
Karhutla Berbulan-bulan, DPR Desak Pemerintah Pertimbangkan Bantuan Singapura
Indonesia
Warga Dikepung Asap Karhutla, DPR Ingatkan Pejabat jangan Asal Bicara
Penanganan bencana tidak cukup hanya mengandalkan koordinasi dan pernyataan resmi.
Dwi Astarini - Kamis, 15 Oktober 2026
Warga Dikepung Asap Karhutla, DPR Ingatkan Pejabat jangan Asal Bicara
Indonesia
Baleg DPR dan Pemerintah Targetkan RUU Hak Cipta Rampung Sebelum Akhir Desember 2026
Baleg DPR RI dan pemerintah tetap mengejar target penyelesaian RUU Hak Cipta pada 17 Desember 2026 meski pembahasan DIM disesuaikan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 08 Oktober 2026
Baleg DPR dan Pemerintah Targetkan RUU Hak Cipta Rampung Sebelum Akhir Desember 2026
Indonesia
Cuti Melahirkan hingga Aturan Magang Berubah, Ini Isi UU Pelindungan Ketenagakerjaan
UU Pelindungan Ketenagakerjaan disahkan. Regulasi ini mengatur larangan menahan ijazah, pesangon, JKP, cuti pekerja perempuan, magang, disabilitas, dan sanksi.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 06 Oktober 2026
Cuti Melahirkan hingga Aturan Magang Berubah, Ini Isi UU Pelindungan Ketenagakerjaan
Bagikan