MKD DPR Minta Warga Awasi Kendaraan Anggota Dewan

MerahPutih.com - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR melakukan kunjungan ke Bandung. Salah satu poin kunjungan ini untuk menyosialisasikan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) khusus yang digunakan pada kendaraan Anggota DPR.

Perwakilan MKD DPR, Maman Imanulhaq menyampaikan sosialisasi TNKB anggota DPR penting agar masyarakat tahu dan turut mengawasi DPR.

Baca Juga:

Achmad Yani Ditunjuk Jadi Ketua Fraksi PKS DPRD DKI

"Kami ingin menjadi DPR itu 24 jam, kami ingin masyarakat mengawasi kami. Sehingga tidak ada yang merasa jadi DPR lalu melakukan kesewenang-wenangan, sejak memakai TNKB ini bisa terawasi," ucap Maman, di sela kunjungannya ke terkait Sosialisasi Kode Etik dan Tata Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan di Aula Mapolrestabes Bandung, Kamis (2/9).

Maman Imanulhaq menyampaikan, kunjungannya merupakan silaturahmi dan dalam upaya membangun gotong royong.

"Kami ingin menguatkan kembali bagaimana sesungguhnya peran-peran DPR baik di tingkat Kota/Kabupaten, Provinsi, dan Pusat berkaitan dengan membuat Undang-Undang, Anggaran, serta pengawasan," katanya.

Menurutnya, hal tersebut memerlukan penguatan etika. Oleh sebab itu MKD dibentuk untuk menjaga marwah, martabat, dan kehormatan DPR. MKD juga berusaha untuk melakukan sosialisasi berkaitan dengan kemungkinan-kemungkinan terjadinya persoalan di Daerah yang menyangkut Anggota DPR.

Saat menjumpai anggota DPR tersebut, Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana menyampaikan kondisi penanganan pandemi Covid-19 Kota Bandung yang saat ini cenderung menurun. Berdasarkan indikator yang ada, positivity rate di Bandung angkanya 2,5 persen jauh di bawah standar WHO. BOR (Bed Occupancy Rate) saat ini 22,5 persen juga jauh di bawah standar WHO.

"Mudah-mudahan ini berkolerasi dengan kecepatan vaksinasi yang dilakukan untuk mempercepat penyelesaian pandemi," katanya.

Yana mengatakan, Pemkot Bandung masih berhati-hati dalam merelaksasi kegiatan sosial ekonomi di Kota Bandung.

"Tempat wisata, hiburan, taman, belum kami beri relaksasi. Kami baru memberi relaksasi pada kegiatan ekonomi itu pun dengan kapasitas terbatas. Sedangkan Hotel boleh buka tapi MICE belum diperbolehkan," katanya.

Ia meminta bantuan DPR RI soal penyediaan vaksin agar target 70 persen warga disuntik vaksin bisa tercapai September, dan akhir tahun bisa 100 persen. (Imanha/Jawa Barat)

Baca Juga:

DPRD Dibanjiri Karangan Bunga Interpelasi Formula E, PDIP: Masyarakat Anggap Tepat