Achmad Yani Ditunjuk Jadi Ketua Fraksi PKS DPRD DKI

Zulfikar SyZulfikar Sy - Kamis, 02 September 2021
Achmad Yani Ditunjuk Jadi Ketua Fraksi PKS DPRD DKI

Fraksi PKS DPRD DKI melakukan perombakan pengurus, setelah pimpinannya M Arifin meninggal dunia beberapa waktu lalu. (Foto: MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Fraksi PKS DPRD DKI melakukan perombakan pengurus, setelah pimpinannya M Arifin meninggal dunia beberapa waktu lalu. Kini, jabatan Ketua Fraksi PKS itu diduduki oleh Achmad Yani.

Lalu, orang yang pengganti M Arifin adalah Suhud Alynudin yang sebelumnya menjabat Sekretaris Bidang Polhukkam DPP PKS. Suhud diberi mandat menjadi anggota DPRD Fraksi PKS.

Penggatian antar waktu (PAW) dan penunjukan Ketua Fraksi PKS DPRD DKI dipilih langsung oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS.

Baca Juga:

Demokrat dan PKS Diminta Tak Tergoda Kekuasaan

Perubahan susunan pengurus ini tertuang dalam Surat Keputusan DPP PKS bernomor 133/ SKEP/ DPP-PKS/2021 tertanggal 16 Muharram 1443 H/25 Agustus 2021 Masehi.

"Sesuai tata tertib, maka harus dilakukan pergantian. Dan pergantian itu sudah diproses dan keluar SK dari DPP tentang kepengurusan fraksi PKS yang baru," ujar Achmad Yani kepada wartawan di kantor PKS DPRD DKI, Kamis (2/9).

Dengan perubahan struktur baru ini, Achmad Yani mengaku, Fraksi PKS DPRD DKI akan fokus membela dan memperjuangkan kepentingan rakyat ke depannya.

 Fraksi PKS DPRD DKI melakukan perombakan pengurus, setelah pimpinannya M Arifin meninggal dunia beberapa waktu lalu. (Foto: MP/Asropih)
Fraksi PKS DPRD DKI melakukan perombakan pengurus, setelah pimpinannya M Arifin meninggal dunia beberapa waktu lalu. (Foto: MP/Asropih)

Anggota Komisi B DPRD DKI ini juga berharap, seluruh anggota fraksi PKS tetap berjuang untuk masyarakat ibu kota.

"Harapan kami, seluruh anggota fraksi bisa kompak dan solid untuk melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan peran mereka sebagai anggota DPRD DKI Jakarta untuk menjalankan visi PKS dalam membela rakyat Jakarta," papar Achmad Yani.

Baca Juga:

Koalisi Jokowi Makin Gemuk, PKS: Absolute Power Corrupts Absolutely

Berikut susunan pengurus Fraksi PKS DPRD DKI baru periode 2019-2024:

Penasihat :

1. Karyatin Subiyantoro

2. H. Abdurrahman Suhaimi

3. H. Nasrullah

4. H. Khoirudin


Ketua : Achmad Yani

Wakil Ketua : Ismail

Sekretaris I : M. Taufik Zoelkifli

Sekretaris II : Solikhah.

Bendahara : Nasdiyanto


Anggota :

1. Abdul Aziz

2. Yusriah Dzinnun

3. Muhammad Thamrin

4. Israyani

5. Muhayar RM

6. Dedi Supriadi. (Knu)

Baca Juga:

PKS Apresiasi Gerak Cepat Pemerintah Evakuasi 26 WNI dari Afghanistan

#PKS
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Kebijakan perpajakan terhadap pembalut perlu mempertimbangkan aspek keadilan, kesehatan, serta kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
Dwi Astarini - 2 jam, 8 menit lalu
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Indonesia
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Almuzzammil Yusuf menginstruksikan pejabat partai menyisihkan gaji untuk korban karhutla, menyiapkan layanan kesehatan darurat, dan mendesak penegakan hukum.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Oktober 2026
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
PKS mendesak Presiden Prabowo Subianto memimpin upaya ASEAN mengatasi kabut asap lintas batas akibat karhutla dan memperkuat kerja sama dengan Malaysia.
Frengky Aruan - Sabtu, 10 Oktober 2026
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
Indonesia
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
salah satu persoalan yang perlu diperjelas adalah siapa yang bertanggung jawab terhadap aset setelah dilakukan penyitaan maupun perampasan.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
Indonesia
Gubernur Baru BI Diminta Kembalikan Fokus Bank Sentral pada Stabilitas Rupiah
Mandat utama BI yakni menjaga kestabilan nilai rupiah dan mengendalikan inflasi.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Gubernur Baru BI Diminta Kembalikan Fokus Bank Sentral pada Stabilitas Rupiah
Indonesia
Komedian Narji Gabung ke Partainya Jokowi, PKS Ikhlas
Melalui pernyataan resmi, jajaran petinggi PKS menyampaikan terima kasih atas dedikasi dan kontribusi Narji selama bergabung.
Dwi Astarini - Kamis, 09 Juli 2026
Komedian Narji Gabung ke Partainya Jokowi, PKS Ikhlas
Indonesia
Prabowo Masukkan Penyebaran LGBTQ sebagai Ancaman Nonmiliter, PKS Beri Dukungan
PKS mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto yang memasukkan penyebaran LGBTQ sebagai ancaman nonmiliter.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 Juli 2026
Prabowo Masukkan Penyebaran LGBTQ sebagai Ancaman Nonmiliter, PKS Beri Dukungan
Bagikan