MK Tolak Sengketa Pilpres 2024, Din Syamsuddin Ancam Demo Besar-Besar 20 Mei di Istana
Din Syamsuddin berorasi di tengah massa kontra hasil Pilpres 2024 di Patung Kuda. (Foto: MerahPutih.com/Asropih)
MerahPutih.com - Mantan Ketum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, mengancam akan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di depan Istana Negara Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, pada Senin (20/5).
Aksi damai ini dilakukan sehubungan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Baca juga:
Din Syamsuddin Mendadak Ambruk Usai Orasi di Patung Kuda
Din mengungkapkan, pihaknya memilih demo lanjutan pada 20 Mei 2024, lantaran bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional.
"20 mei Hari Kebangkitan Nasional, kita tidak lagi (demo) di DPR, tidak lagi di Mahkamah Konstitusi, kita pindah ke sebelah sana, di depan Istana Negara. Ini usul saya," kata Din Syamsuddin di Patung Kuda, Jakarta Pusat, Senin (22/4).
Dalam demonstrasi ini, ia memastikan bersama dengan koalisi aksi massa lain akan mengepung Istana dengan menyiapkan massa yang lebih besar.
"20 Mei kita siapkan yang sebesar-besarnya, kita kepung Istana Negara," tutup Din Syamsuddin.
Baca juga:
Terima Putusan MK, Ganjar: Selamat Bekerja untuk Prabowo-Gibran
Mahkamah Konstitusi menolak permohonan sengketa hasil Pemilihan Presiden-Wakil Presiden (Pilpres) 2024.
Diketahui sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan yang diajukan pasangan capres-cawapres kubu 01 dan 03 setelah membacakan pertimbangan terhadap dalil-dalil permohonan.
MK juga menyatakan dalil yang menganggap ada nepotisme hingga cawe-cawe dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait munculnya putusan MK yang mengubah syarat usia capres-cawapres tidak beralasan menurut hukum. (Asp)
Baca juga:
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Imunitas Jaksa Dibatasi oleh Putusan MK, Kejagung Janji Lebih Berintegritas
Putusan MK 'Paksa' Revisi UU ASN, DPR Tegaskan Perlunya Pembentukan Lembaga Independen Baru untuk Awasi Sistem Merit
Istana Pelajari Putusan Mahkamah Konstitusi Soal Pembentukan Lembaga Pengawas ASN, Diklaim Sejalan Dengan Pemerintah
Komisi Kejaksaan Hormati Putusan MK soal Pembatasan Imunitas Jaksa
MK Batasi Imunitas Kejaksaan: Pemeriksaan Hingga OTT Jaksa Tidak Perlu Izin Jaksa Agung
MK Wajibkan Pemerintah Bentuk Lembaga Independen Awasi ASN, Tenggat Waktunya 2 Tahun
Rumus Kenaikan UMP 2026 Ditargetkan Kelar November, Pemerintah Bakal Merujuk Putusan MK 168
Hakim MK tak Setuju Pemerintah Sebut JR UU Pers Beri Kekebalan Hukum Absolut bagi Wartawan
Sekjen Iwakum Sebut Dalil Pemerintah Soal Pasal 8 UU Pers Multitafsir Tak Berdasar
Sidang Uji Materiil UU No 40 Tahun 1999 Tentang Pers di Mahkamah Konstitusi