Wisnu Cipto
MerahPutih.com - Mahkamah Konstitusi (MK) belum bisa memastikan status Hakim Konstitusi Arsul Sani dalam penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Tahun 2024, khususnya untuk sengketa pemilihan presiden.
Arsul Sani sebelumnya telah berkomitmen tidak akan terlibat dalam sengketa pileg yang berkaitan dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Hakim konstitusi itu beralasan dirinya merupakan mantan kader partai Kabah sehingga tidak etis untuk terlibat.
Baca juga:
Namun, MK belum bisa memberikan jawaban terkait status Hakim Arsul Sani dalam penanganan PHPU pilpres. PPP sendiri tergabung dalam koalisi pendukung capres-cawapres nomor urut 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
“Nah itu (Arsul Sani boleh ikut tangani PHPU Pilpres) pertanyaannya belum terjawab," kata Ketua MK Suhartoyo, saat dikonfirmasi wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (19/3).
Baca juga:
PPP Minta Arsul Sani Mundur dari Partai dan DPR Setelah Jabat Hakim MK
Suhartoyo menjelaskan Arsul sebelumnya menyerahkan kepada kesepakatan delapan hakim konstitusi lain terkait boleh tidaknya dia ikut terlibat dalam PHPU mengenai hasil pilpres.
"Nanti dirapatkan kalau tentang Pak Arsul,” tandas Ketua MK. (Knu)
Baca juga:
Ketua MK Tegaskan Pembuktian Dalil Sengketa PHPU Dilakukan Pihak Bersengketa
