Miryam Haryani Minta 'Uang Jajan' 100 Ribu Dolar AS ke Dirjen Dukcapil Kemendagri

MerahPutih.Com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan anggota komisi II DPR RI dari Fraksi Hanura, Miryam S Haryani sebagai tersangka baru kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP, tahun anggaran 2011-2013.

Miryam diduga meminta uang sebesar 100 ribu dolar Amerika Serikat ke mantan Direktur Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Irman dengan menggunalan kode 'uang jajan'.

Baca Juga: KPK Tetapkan Empat Tersangka Baru Kasus e-KTP

"Tersangka MSH (Miryam Haryani) juga meminta uang denga kode 'uang jajan' kepada Irman sebagai Dirjen Dukcapil yang menangani e-KTP," kata Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang dalam jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (13/8).

Saut mengatakan, Miryam diduga meminta 'uang jajan' tersebut kepada Irman untuk rekan-rekannya di komisi II DPR RI. Saat itu, Miryam mengklaim uang tersebut untuk kunjungan kerja anggota Komisi II.

"Permintaan uang tersebut diatasnamakan rekan-rekannya di Komisi II yang akan reses. Penyerahan uang tersebut dilakukan di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan," ujar Saut.

Menurut Saut, Miryam diduga telah menerima beberapa kali uang dari Irman dan Sugiharto yang diduga terkait kasus korupsi e-KTP. Penerimaan uang tersebut terjadi sepanjang tahun 2011-2012.

"Sebagaimana telah muncul di fakta persidangan dan pertimbangan hakim dalam perkara dengan terdakwa Setya Novanto, MSH diduga diperkaya USD1,2 juta terkait proyek EKTP ini," pungkasnya.

Selain Miryam, ‎KPK juga menetapkan tiga tersangka baru lainnya dalam kasus e-KTP. Ketiganya yakni,
Direktur Utama Perum Percetakan Negara RI sekaligus Ketua Konsorsium PNRI, Isnu Edhi Wijaya; Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi Penerapan e-KTP yang juga PNS di BPPT Husni Fahmi dan Direktur Utama PT. Sandipala Arthaputra Ketua Konsorsium PNRI, Paulus Tannos.

Keempatnya disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor‎ sebagaimana telah diubah dengan UU Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Baca Juga: Terdakwa e-KTP Tegaskan Miryam S Haryani Terima Uang US$1,2 Juta

Dalam perkara pokok e-KTP, lembaga antirasuah telah memproses 8 orang tersangka. Tujuh di antaranya telah divonis bersalah di Pengadilan Tipikor dan 1 orang sedang proses persidangan, yang terdiri dari 3 kluster dari unsur politisi, pejabat di Kementerian dalam Negeri dan Swasta.

Dari kluster politisi yakni mantan Ketua DPR RI Setya Novanto, dan mantan anggota DPR RI Markus Nari. Sementara dari pejabat Kemendagri yakni Plt. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Irman dan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Sugiharto.

Kemudian, dari unsur swasta yakni Direktur Utama PT Quadra Solution, Anang Sugiana Sudiharjo; pihak Swasta Andi Agustinus; pihak swasta Made Oka Masagung; dan Direktur PT Murakabi Sejahtera, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo.(Pon)

Baca Juga: KPK Eksekusi Miryam S Haryani ke Lapas Pondok Bambu