Minus PAN, KIH Laporkan Setya Novanto ke MKD


Sejumlah anggota DPR diantaranya Adian Napitupulu (kiri), Budiman Sujatmiko (kedua kiri) dan Amir Uskara (kanan) menyerahkan laporan dugaan pelanggaran etik oleh Setya Novanto dan Fadli Zon (Antara)
MerahPutih, Politik-Meski sudah bergabung ke pemerintahan, namun Partai Amanat Nasional (PAN) tidak ikut-ikutan melaporkan dua pimpinan DPR, Setya Novanto dan Fadli Zon ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Mayoritas anggota Dewan yang keluyuran ke konferensi pers kampanye Donald Trump merupakan anggota DPR dari Koalisi Merah Putih (KMP).
"Tidak ada," kata politisi PKB, Maman Imanulhaq kepada Merahputih.com, di DPR, Jakarta, Senin (7/8) saat ditanya keikutsertaan Fraksi PAN.
Dengan demikian pelaporan dua pimpinan DPR ke MKD hanya perwakilan dari Nasdem, Hanura, PDIP, PPP, dan PKB.
Maman membantah pelaporan ke MKD ini bukan untuk menjatuhkan Setya Novanto dari posisi Ketua DPR.
"Nggak ada, justru kami menghormati ketua DPR sekarang. Kami anggap apa yang mereka lakukan tidak etis, makanya kami perhatian dengan melaporkannya," kata Maman.
Sementara itu, politikus PDIP Diah Pitaloka mengatakan, tindakannya tersebut atas inisiatif dirinya sendiri sebagai anggota DPR. Ia bahkan menuturkan belum sempat berkomunikasi dengan ketua fraksi PDIP di DPR.
"Tidak ada komunikasi dari Ketua Fraksi. Spontan saja, karena kemarin ngobrol-ngobrol, karena terdorong saja," tandasnya.
Sebelumnya, dua pimpinan DPR Setya Novanto dan Fadli Zon bersama puluhan anggota dewan lainnya pada 31 Agustus hingga 2 September 2015 lalu, mereka melawat ke Amerika Serikat (AS).
Menurut rencana, lawatan tersebut bertujuan membahas program sustainable development goals (SDG). namun secara diam-diam mereka juga menghadiri kampanye calon presiden AS Donald Trump yang tidak ada dalam agenda resmi. (mad)
Baca Juga:
Dua Pimpinan DPR Dilaporkan ke MKD
Bagikan
Berita Terkait
DPR Soroti Gap Anggaran dan Alokasi Prioritas dalam Program MBG, Minta BGN Tingkatkan Porsi untuk Ibu Hamil dan Balita

Panja RUU PPRT Cari Mekanisme Ideal untuk Jaminan Sosial PRT, Antara Tanggung Jawab Pemberi Kerja atau Burden Sharing

Perlindungan Hukum Pekerja Online Mendesak, DPR Bakal Dorong Pemerintah Segera Terbitkan Payung Hukum Jaminan Sosial

DPR RI Genjot Pembahasan RUU Pengelolaan Ruang Udara, Fokus Pada Sinkronisasi Kewenangan dan Implikasi Kerjasama Internasional

Pekerja Gudang Garam Terancam PHK Massal, Pemerintah Diminta Bereskan Masalah Rokok Ilegal dan Cukai Tinggi

DPR RI Tetapkan RUU Perampasan Aset sebagai Prolegnas Prioritas 2025, Ini Daftar RUU Lain yang Juga Diusulkan untuk Pembahasan

DPR Tekankan Pentingnya Kenaikan Tunjangan Dosen Non-ASN Sebagai Syarat Utama Menuju Indonesia Emas 2045

PKB Harap Purbaya Yudhi Sadewa Mampu Wujudkan Pertumbuhan 8 Persen dan Ekonomi Berdikari Tanpa Banyak Utang

Baleg DPR RI Resmi Usulkan RUU Perampasan Aset Masuk Prolegnas Prioritas 2025

Stok Gula Nasional Menumpuk dan Mafia Pangan Bergentayangan, Pemerintah Didesak Setop Impor Rafinasi Hingga Prioritaskan Petani Tebu Lokal
