Minus PAN, KIH Laporkan Setya Novanto ke MKD

Luhung SaptoLuhung Sapto - Senin, 07 September 2015
Minus PAN, KIH Laporkan Setya Novanto ke MKD

Sejumlah anggota DPR diantaranya Adian Napitupulu (kiri), Budiman Sujatmiko (kedua kiri) dan Amir Uskara (kanan) menyerahkan laporan dugaan pelanggaran etik oleh Setya Novanto dan Fadli Zon (Antara)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih, Politik-Meski sudah bergabung ke pemerintahan, namun Partai Amanat Nasional (PAN) tidak ikut-ikutan melaporkan dua pimpinan DPR, Setya Novanto dan Fadli Zon ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Mayoritas anggota Dewan yang keluyuran ke konferensi pers kampanye Donald Trump merupakan anggota DPR dari Koalisi Merah Putih (KMP). 

"Tidak ada," kata politisi PKB, Maman Imanulhaq kepada Merahputih.com, di DPR, Jakarta, Senin (7/8) saat ditanya keikutsertaan Fraksi PAN.

Dengan demikian pelaporan dua pimpinan DPR ke MKD hanya perwakilan dari Nasdem, Hanura, PDIP, PPP, dan PKB. 

Maman membantah pelaporan ke MKD ini bukan untuk menjatuhkan Setya Novanto dari posisi Ketua DPR.

"Nggak ada, justru kami menghormati ketua DPR sekarang. Kami anggap apa yang mereka lakukan tidak etis, makanya kami perhatian dengan melaporkannya," kata Maman.

Sementara itu, politikus PDIP Diah Pitaloka mengatakan, tindakannya tersebut atas inisiatif dirinya sendiri sebagai anggota DPR. Ia bahkan menuturkan belum sempat berkomunikasi dengan ketua fraksi PDIP di DPR.

"Tidak ada komunikasi dari Ketua Fraksi. Spontan saja, karena kemarin ngobrol-ngobrol, karena terdorong saja," tandasnya.

Sebelumnya, dua pimpinan DPR Setya Novanto dan Fadli Zon bersama puluhan anggota dewan lainnya pada 31 Agustus hingga 2 September 2015 lalu, mereka melawat ke Amerika Serikat (AS).

Menurut rencana, lawatan tersebut bertujuan membahas program sustainable development goals (SDG). namun secara diam-diam mereka juga menghadiri kampanye calon presiden AS Donald Trump yang tidak ada dalam agenda resmi. (mad)

Baca Juga: 

Dua Pimpinan DPR Dilaporkan ke MKD

Lapor MKD, Charles Bantah Gulingkan Setnov

MKD Siap Jatuhkan Sanksi Kepada Setya Novanto-Fadli Zon

#Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) #DPR RI #Donald Trump #Fadli Zon #Setya Novanto
Bagikan
Ditulis Oleh

Luhung Sapto

Penggemar Jones, Penjelajah, suka makan dan antimasak

Berita Terkait

Indonesia
DPR Soroti Gap Anggaran dan Alokasi Prioritas dalam Program MBG, Minta BGN Tingkatkan Porsi untuk Ibu Hamil dan Balita
Anggota DPR Muh. Haris menyoroti kesenjangan anggaran Rp67 triliun, alokasi yang minim untuk pencegahan stunting, dan tata kelola digital Program Makan Bergizi Nasional
Angga Yudha Pratama - 13 menit lalu
DPR Soroti Gap Anggaran dan Alokasi Prioritas dalam Program MBG, Minta BGN Tingkatkan Porsi untuk Ibu Hamil dan Balita
Indonesia
Panja RUU PPRT Cari Mekanisme Ideal untuk Jaminan Sosial PRT, Antara Tanggung Jawab Pemberi Kerja atau Burden Sharing
Wakil Ketua Baleg DPR RI, Martin Manurung, menjelaskan proses RUU PPRT yang sedang merumuskan jaminan sosial bagi PRT. Ia menekankan pentingnya mencari mekanisme yang tidak memberatkan pemberi kerja
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Panja RUU PPRT Cari Mekanisme Ideal untuk Jaminan Sosial PRT, Antara Tanggung Jawab Pemberi Kerja atau Burden Sharing
Indonesia
Perlindungan Hukum Pekerja Online Mendesak, DPR Bakal Dorong Pemerintah Segera Terbitkan Payung Hukum Jaminan Sosial
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menegaskan komitmen DPR untuk memperjuangkan regulasi perlindungan hukum dan jaminan sosial bagi pekerja transportasi daring
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Perlindungan Hukum Pekerja Online Mendesak, DPR Bakal Dorong Pemerintah Segera Terbitkan Payung Hukum Jaminan Sosial
Indonesia
DPR RI Genjot Pembahasan RUU Pengelolaan Ruang Udara, Fokus Pada Sinkronisasi Kewenangan dan Implikasi Kerjasama Internasional
Simak detail pembahasan yang menargetkan penyelesaian pada 2026
Angga Yudha Pratama - Selasa, 09 September 2025
DPR RI Genjot Pembahasan RUU Pengelolaan Ruang Udara, Fokus Pada Sinkronisasi Kewenangan dan Implikasi Kerjasama Internasional
Indonesia
Pekerja Gudang Garam Terancam PHK Massal, Pemerintah Diminta Bereskan Masalah Rokok Ilegal dan Cukai Tinggi
Rokok ilegal, yang sering diproduksi rumahan, tidak membayar cukai kepada pemerintah
Angga Yudha Pratama - Selasa, 09 September 2025
Pekerja Gudang Garam Terancam PHK Massal, Pemerintah Diminta Bereskan Masalah Rokok Ilegal dan Cukai Tinggi
Indonesia
DPR RI Tetapkan RUU Perampasan Aset sebagai Prolegnas Prioritas 2025, Ini Daftar RUU Lain yang Juga Diusulkan untuk Pembahasan
RUU Perampasan Aset menjadi salah satu tuntutan massa saat demonstrasi beberapa waktu lalu
Angga Yudha Pratama - Selasa, 09 September 2025
DPR RI Tetapkan RUU Perampasan Aset sebagai Prolegnas Prioritas 2025, Ini Daftar RUU Lain yang Juga Diusulkan untuk Pembahasan
Indonesia
DPR Tekankan Pentingnya Kenaikan Tunjangan Dosen Non-ASN Sebagai Syarat Utama Menuju Indonesia Emas 2045
Komisi X DPR RI berkomitmen untuk mengawal upaya ini
Angga Yudha Pratama - Selasa, 09 September 2025
DPR Tekankan Pentingnya Kenaikan Tunjangan Dosen Non-ASN Sebagai Syarat Utama Menuju Indonesia Emas 2045
Indonesia
PKB Harap Purbaya Yudhi Sadewa Mampu Wujudkan Pertumbuhan 8 Persen dan Ekonomi Berdikari Tanpa Banyak Utang
Cak Udin juga menekankan pentingnya membangun ekonomi berdikari
Angga Yudha Pratama - Selasa, 09 September 2025
PKB Harap Purbaya Yudhi Sadewa Mampu Wujudkan Pertumbuhan 8 Persen dan Ekonomi Berdikari Tanpa Banyak Utang
Indonesia
Baleg DPR RI Resmi Usulkan RUU Perampasan Aset Masuk Prolegnas Prioritas 2025
Secara keseluruhan, terdapat 10 RUU yang diusulkan untuk masuk ke dalam Prolegnas Jangka Menengah Tahun 2025-2029
Angga Yudha Pratama - Selasa, 09 September 2025
Baleg DPR RI Resmi Usulkan RUU Perampasan Aset Masuk Prolegnas Prioritas 2025
Indonesia
Stok Gula Nasional Menumpuk dan Mafia Pangan Bergentayangan, Pemerintah Didesak Setop Impor Rafinasi Hingga Prioritaskan Petani Tebu Lokal
Mufti juga menyinggung kebijakan etanol yang ia sebut membingungkan dan kontraproduktif
Angga Yudha Pratama - Selasa, 09 September 2025
Stok Gula Nasional Menumpuk dan Mafia Pangan Bergentayangan, Pemerintah Didesak Setop Impor Rafinasi Hingga Prioritaskan Petani Tebu Lokal
Bagikan