Minta Jangan Ada yang Sinis, PKS Sebut RUU Ketahanan Keluarga Penting untuk Generasi Unggul

Zulfikar SyZulfikar Sy - Sabtu, 22 Februari 2020
Minta Jangan Ada yang Sinis, PKS Sebut RUU Ketahanan Keluarga Penting untuk Generasi Unggul

Presiden PKS Sohibul Iman (kiri) dan Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwiani (kanan) di Hotel Sahid, Jakarta, Jumat malam (21/2/2020). ANTARA/Imam Budilaksono

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini meminta semua pihak tak berprasangka buruk dalam menyikapi Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketahanan Keluarga. Menurut Jazuli, RUU itu bertujuan untuk melahirkan generasi yang lebih baik ke depannya.

Dia mengatakan, FPKS ingin RUU tersebut memberikan pemahaman bahwa keluarga merupakan institusi terkecil dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Menurut dia, ketika institusi tersebut sukses, maka Indonesia akan berhasil melahirkan generasi yang lebih baik di masa mendatang.

Baca Juga:

Terlalu Masuk Ranah Pribadi, RUU Ketahanan Keluarga Jangan Sampai Inkonstitusional

"Ketika institusi keluarga broken, maka banyak generasi yang akan broken. Karena itu, PKS menilai keluarga adalah institusi yang penting dalam memperoleh generasi yang baik bagi bangsa dan negara, di samping institusi-institusi sekolah formal tentunya," ujarnya kepada wartawan, Sabtu (22/2).

Dia mengakui bahwa ada dua kader PKS yang menjadi pengusul RUU tersebut yaitu Ledia Hanifa dan Netty Prasetiyani, sesuai peraturan perundang-undangan menggunakan haknya lalu diterima Badan Legislasi (Baleg) DPR.

"Usulan RUU tersebut diterima Baleg lalu masuk dalam Prolegnas 2020, maka tinggal dibahas. Dan ada beberapa anggota dari PAN, Golkar dan Gerindra. Yang penting dalam sebuah proses itu masuk ya kan, kemudian nanti dibahas," ujarnya.

PKS memandang RUU Ketahanan Keluarga bertujuan untuk melahirkan generasi yang lebih baik ke depan. (Foto:  (Foto: Antara/Pixabay)
PKS memandang RUU Ketahanan Keluarga bertujuan untuk melahirkan generasi yang lebih baik ke depan. (Foto: (Foto: Antara/Pixabay)

Jazuli mengatakan, hal yang diinginkan PKS atas RUU Ketahanan Keluarga adalah agar setiap keluarga harmonis dan sukses melahirkan generasi yang lebih baik.

"Yang diinginkan oleh PKS dari RUU Ketahanan Keluarga ini, paham engga bahwa keluarga itu adalah institusi terkecil dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ketika institusi ini adalah sukses, maka kita akan sukses melahirkan generasi yang lebih bagus," kata Jazuli

Jazuli memahami, pasal per pasal dalam RUU tersebut banyak menuai kritik dari masyarakat karena dinilai terlalu jauh menerabas ruang privat.

Ia mengatakan, PKS menerima masukan untuk mencari poin yang lebih sesuai untuk pasal-pasal kontroversial tersebut.

"Kita lihat dalam pembahasan, kalau UU nanti dalam pembahasan, ada argumentasi yang lebih logic, yang lebih sesuai, ya kita terima. Nah itu nanti dalam pembahasan," pungkasnya.

Baca Juga:

Gerindra Panggil Kadernya yang Usulkan RUU Ketahanan Keluarga

RUU Ketahanan Keluarga dikritik sejumlah pihak karena dianggap terlalu mencampuri urusan pribadi.

RUU itu di antaranya mengatur tentang kewajiban suami dan istri dalam pernikahan, hingga wajib lapor bagi keluarga atau individu pelaku LGBT.
Aktivitas seksual sadisme dan masokisme juga dikategorikan sebagai penyimpangan seksual dalam RUU tersebut sehingga wajib dilaporkan.

RUU Ketahanan Keluarga ini merupakan usul DPR dan diusulkan oleh lima anggota DPR yang terdiri dari empat fraksi.

Mereka adalah anggota Fraksi PKS Ledia Hanifa dan Netty Prasetiyani, anggota Fraksi Golkar Endang Maria Astuti, anggota Fraksi Gerindra Sodik Mujahid, dan anggota Fraksi PAN Ali Taher. (Knu)

Baca Juga:

RUU Ketahanan Keluarga Melegitimasi Perempuan Sebagai Pemain Belakang

#Keluarga #PKS
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Kebijakan perpajakan terhadap pembalut perlu mempertimbangkan aspek keadilan, kesehatan, serta kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Indonesia
Bahaya Flexing Bikin Kalap! KPK Ingatkan Gaya Hidup Mewah Keluarga Picu Korupsi
: KPK beri peringatan tegas bahaya flexing dan gaya hidup mewah keluarga yang berpotensi memicu korupsi. Cek rincian program Keluarga Berintegritas!
Wisnu Cipto - Selasa, 20 Oktober 2026
Bahaya Flexing Bikin Kalap! KPK Ingatkan Gaya Hidup Mewah Keluarga Picu Korupsi
Indonesia
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Almuzzammil Yusuf menginstruksikan pejabat partai menyisihkan gaji untuk korban karhutla, menyiapkan layanan kesehatan darurat, dan mendesak penegakan hukum.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Oktober 2026
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
PKS mendesak Presiden Prabowo Subianto memimpin upaya ASEAN mengatasi kabut asap lintas batas akibat karhutla dan memperkuat kerja sama dengan Malaysia.
Frengky Aruan - Sabtu, 10 Oktober 2026
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
Indonesia
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
salah satu persoalan yang perlu diperjelas adalah siapa yang bertanggung jawab terhadap aset setelah dilakukan penyitaan maupun perampasan.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
Indonesia
Gubernur Baru BI Diminta Kembalikan Fokus Bank Sentral pada Stabilitas Rupiah
Mandat utama BI yakni menjaga kestabilan nilai rupiah dan mengendalikan inflasi.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Gubernur Baru BI Diminta Kembalikan Fokus Bank Sentral pada Stabilitas Rupiah
Indonesia
Komedian Narji Gabung ke Partainya Jokowi, PKS Ikhlas
Melalui pernyataan resmi, jajaran petinggi PKS menyampaikan terima kasih atas dedikasi dan kontribusi Narji selama bergabung.
Dwi Astarini - Kamis, 09 Juli 2026
Komedian Narji Gabung ke Partainya Jokowi, PKS Ikhlas
Bagikan