Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Staf Khusus (Stafsus) Presiden Bidang Hukum Dini Purwono menilai, Rancangan Undang-undang (RUU) Ketahanan Keluarga cenderung berlebihan.
Dini mengatakan, salah satu yang sensitif adalah pemisahan kamar antara anak perempuan dan laki-laki.
Baca Juga:
RUU Ketahanan Keluarga Melegitimasi Perempuan Sebagai Pemain Belakang
"Terlalu menyentuh ranah pribadi;" kata Dini Purwono kepada wartawan di Jakarta, Jumat (21/2).
Pemerintah akan menanyakan alasan DPR mengajukan RUU yang masuk ke ranah privasi dan mengatur hak asasi manusia. Jangan sampai isi dari RUU Ketahanan Keluarga menjadi perundangan yang inkonstitusional.
"Jangan sampai juga inkonstitusional. Kan ujung-ujungnya kita musti lihat sesuai konstitusi. Kalau sampai dianggap itu melanggar hak asasi manusia, ya inkonstitusional lah," tandas Dini Purwono.
Dini mengatakan, pemerintah akan memberikan pendapat terkait keberadaan RUU tersebut. Ia bakal menanyakan kepentingan negara yang terlalu masuk ke ranah privat.
Menurutnya, yang diatur dalam RUU tersebut merupakan hak tiap warga negara. Jika ketentuan itu melanggar hak warga negara, ia menyebut perundangan itu bersifat inkonstitusional.
Baca Juga:
Gerindra Panggil Kadernya yang Usulkan RUU Ketahanan Keluarga
"Nanti pasti kami kasih pendapat. Setiap UU kan pasti ada pembahasan dengan pemerintah, kita akan pertanyakan juga 'apa segitunya negara masuk ke ranah privat'? Jangan sampai juga inkonstitusional," kata politikus PSI ini.
Draf RUU Ketahanan Keluarga diketahui menuai pro-kontra. Sejumlah aturan dalam RUU Ketahanan Keluarga dianggap terlalu mengatur soal moral dan kehidupan pribadi warga negara.
Misalnya, kewajiban suami-istri untuk saling mencintai, menerapkan wajib lapor bagi warga yang memiliki penyimpangan seksual, mengharuskan pemisahan tempat tidur orang tua dan anak. (Knu)
Baca Juga:
Ajukan RUU Ketahanan Keluarga, Pengamat Nilai Anggota DPR Hobi Pamer Keanehan
