Ajukan RUU Ketahanan Keluarga, Pengamat Nilai Anggota DPR Hobi Pamer Keanehan


Pengamat politik Muhammad AS Hikam (Foto: antaranews)
MerahPutih.Com - Pengamat politik dari President University, Muhammad AS Hikam menilai, DPR saat ini hobi memamerkan 'keanehan.'
Hal tersebut disampaikan AS Hikam mengomentari draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketahanan Keluarga (KK).
Baca Juga:
Klaim Kecolongan, Fraksi Golkar Tarik Dukungan RUU Ketahanan Keluarga
Menurutnya, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) belum juga disahkan, namun justru DPR mengusulkan RUU KK yang isinya penuh 'keanehan.'

"DPR sedang hobby pamer keanehan. Belum mau mensahkan RUU PKS, malah usul RUU Ketahanan Keluarga (KK) yang isinya penuh 'keanehan" tulis Hikam dalam keterangannya, Kamis (20/2).
Diketahui, RUU Ketahanan Keluarga telah masuk dalam Prolegnas Prioritas 2020. RUU ini sedang dalam proses harmonisasi di Baleg DPR sebelum masuk tahap pembahasan.
Draf RUU ini merupakan inisiatif DPR yang diusulkan Sodik Mudhajid dari Fraksi Partai Gerindra, Netty Prasetiyani dan Ledia Hanifa dari Fraksi PKS, Endang Maria Astuti dari Fraksi Partai Golkar, serta Ali Taher dari Fraksi PAN.
Draf RUU KK ini dikritik banyak pihak karena dinilai terlalu mencampuri ranah privat, seperti mengatur tentang kewajiban suami dan istri hingga wajib lapor bagi keluarga atau individu pelaku LGBT.
Baca Juga:
Kemudian ada juga sanksi pidana dan denda terkait transaksi atau donor sperma atau ovum yang diatur dalam RUU KK.
Selain itu, aktivitas seksual sadisme dan masokisme juga dikategorikan sebagai penyimpangan seksual dalam RUU tersebut sehingga wajib dilaporkan.(Knu)
Baca Juga:
DPR Terus Matangkan Pengesahan RUU PKS Agar Diterima Masyarakat
Bagikan
Berita Terkait
Tak Dihilangkan, Gaji dan Tunjangan Guru Justru Diperluas dalam Draf RUU Sisdiknas untuk Kualitas Pendidikan

Kemenhub Diharap Bisa Maksimalkan Anggaran untuk Prioritaskan Aspek Keselamatan Hingga Sektor Pelayaran

Polemik RUU PPRT, DPR Soroti Ketidakjelasan Strategi Pemerintah dalam Menyiapkan Standar Kompetensi dan Pendidikan Bagi PRT

Pemerintah Diminta Jelaskan Strategi di Balik Rencana Penghapusan Utang UMKM dan Defisit RAPBN 2026

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Diminta Lakukan Lima Langkah Strategis untuk Jawab Tuntutan Demonstran dan Keresahan Publik

Uji Kelayakan Calon Hakim Agung, Komisi III Soroti Triyono Martanto dan Isu 'Jeruk Makan Jeruk' di Ruang Sidang

DPR Soroti Gap Anggaran dan Alokasi Prioritas dalam Program MBG, Minta BGN Tingkatkan Porsi untuk Ibu Hamil dan Balita

Panja RUU PPRT Cari Mekanisme Ideal untuk Jaminan Sosial PRT, Antara Tanggung Jawab Pemberi Kerja atau Burden Sharing

Perlindungan Hukum Pekerja Online Mendesak, DPR Bakal Dorong Pemerintah Segera Terbitkan Payung Hukum Jaminan Sosial

DPR RI Genjot Pembahasan RUU Pengelolaan Ruang Udara, Fokus Pada Sinkronisasi Kewenangan dan Implikasi Kerjasama Internasional
