Andika Pratama
MerahPutih.com - Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo mengaku belum menerima surat balasan dari Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto terkait pengajuan permohonan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di ibu kota.
"Belum, sampai saat ini belum," kata Syafrin saat dihubungi wartawan, Selasa (7/4).
Baca Juga
PSBB DKI Disetujui Menkes, Ojol dan Ekonomi Warga Terancam Kian Terpuruk
Namun, menurut Syafrin, dalam penerapan pembatasan transportasi, tak bisa dilakukan hanya Jakarta saja. Dalam pengajuan PSBB, Pemda DKI menyarankan harusnya diterapkan untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek).
"Itu memang kita sarankan. Karena memang sekarang kita harus melihatnya sebagai greater Jakarta," tegas anak buah Gubernur Anies Baswedan itu.
Sebelumnya, Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto dikabarkan menolak pengajuan PSBB dari Gubernur Anies karena ada berkas yang belum lengkap. Informasi itu mengeruak pada Senin (6/4) kemarin.
Namun, Syafrin enggan menyebutkan terkait dokumen apa yang harus diperbaiki atau terkait dengan transportasi di Ibu Kota sehingga pengajuan PSBB sempat ditolak.
"Kalau itu ke Tim Gugus Tugas COVID-19 DKI saja," kilah orang nomor satu di Dishub DKI itu.
Meski sempat ditolak, pada Selasa (7/4) diinformasikan bahwa Menteri Terawan menyetujui permohonan Gubernur Anies Baswedan mengenai pengajuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) wilayah ibu kota.
Baca Juga
Kepala Bidang Media dan Opini Publik Kementerian Kesehatan Busroni mengatakan, pemohonan PSBB Anies ditanda tangani Terawan Senin (6/4) malam kemarin.
"Sudah. DKI itu mengajukan yang pertama kalau tidak salah. Sudah ditandatangani tadi malam," kata Busroni saat dikonfirmasi, Selasa (7/4). (Asp)
![[HOAKS atau FAKTA]: Aturan Baru, Tarif Parkir di Jakarta Rp 60 Ribu Per Jam](https://img.merahputih.com/media/41/84/f3/4184f3e04037cd78f7451f747b747a61_182x135.png)
