PSBB DKI Disetujui Menkes, Ojol dan Ekonomi Warga Terancam Kian Terpuruk

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Selasa, 07 April 2020
PSBB DKI Disetujui Menkes, Ojol dan Ekonomi Warga Terancam Kian Terpuruk

Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto telah menyetujui pengajuan status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) DKI Jakarta. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/aww

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto telah menyetujui pengajuan status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) DKI Jakarta. Pemberlakukan PSBB itu diprediksi bakal kian membuat ekonomi warga Ibu Kota kian terpuruk di tengah pandemi COVID-19.

"Dampaknya jelas misalnya sekolah dan ruang publik terhadap ekonomi masyarakat. Seperti orang yang jualan di sana. Kan jadi enggak dapat penghasilan. Lalu usaha yang tak mendapatkam penghasilan dari pembelian masyarakat," kata Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah kepada MerahPutih.com di Jakarta, Selasa (7/4).

Baca Juga:

Aturan PSBB, Pengemudi Ojol Dilarang Angkut Penumpang

Menurut Trubus, beberapa poin di peraturan PSBB yang justru makin merepotkan ekonomi warga. Dia mencontohkan Trubus, salah satu poin PSBB yang melarang ojek online (Ojol) mengangkut penumpang hanya boleh mengantar barang, justru bakal mengurangi penghasilan ribuan pengemudi.

"Sumber pemasukan terbesar mereka adalah dari mengantar jemput penumpang bukan barang. Ini berpotensi menimbulkan penurunan kesehjateraan bagi para pengemudi yang terancam berkurang penghasilannya," papar Trubus.

Pengojek daring mengikuti penyemprotan disinfektan untuk mencegah penularan COVID-19 di depan Gedung Negara Grahadi Surabaya, Minggu (22/03/2020). (ANTARA Jatim/ Hanif Nashrullah)
Pengojek daring mengikuti penyemprotan disinfektan untuk mencegah penularan COVID-19 di depan Gedung Negara Grahadi Surabaya, Minggu (22/03/2020). (ANTARA Jatim/ Hanif Nashrullah)

Baca Juga:

Ojol Diminta Tak Berkerumun untuk Cegah Penyebaran COVID-19

Trubus juga menyoroti sepinya usaha pariwisata seperti perhotelan yang anjlok pemasukannya. Akibatnya, lanjut dia, potensi ancaman PHK bagi pekerja di sektor itu kian besar dengan adanya PSBB. Untuk itu, dia meminta ada jaminan subsidi bagi mereka ketika DKI resmi menerapkan PSBB.

"Misalnya Hotel dia punya kamar berapa dalam satu bulan dihuni oleh satu bulan. Itu bisa diberikan stimulus berdasarkan jumlah usaha. Pemerintah diminta komitmen tak melakukan PHK mesti ada kontrak agar pengusaha tak kabur," tutup Trubus.

Seperti diketahui, Menkes Terawan Agus Putranto, telah menyetujui usulan Gubernur DKI Anies Baswedan untuk menerapkan PSBB di Ibu Kota. Surat secara resmi akan dikirim Menkes hari ini. Setelah menerima surat, DKI bisa mengatur beberapa tindakan untuk pencegahan Corona. (Knu)

Baca Juga:

Menkes Terawan Izinkan Anies Lakukan PSBB di Jakarta

#DKI Jakarta #COVID-19 #Virus Corona
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Wisnu Cipto

Jurnalis dan penulis profesional selama dua dekade di industri media, mulai dari koran, televisi, hingga konten digital. Lulusan FISIP UI terlatih merangkai kata-kata terkait isu sosial-budaya-politik-hukum secara akurat dan relevan bagi pembaca, dengan kiblat kode etik jurnalistik dan verifikasi-verifikasi-verifikasi ... Pemegang sertifikasi kompetensi dari Lembaga Pers Dr.Soetomo (LPDS), yang coba terus belajar berkarya dengan 'hati'.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Jakarta mengajukan pembentukan dana cadangan daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal sekaligus menjamin ketersediaan anggaran pembangunan Ibu Kota.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Indonesia
Gubernur Pramono akan Groundbreaking Pengembangan Blok M Hub Pekan Depan
Pramono menyebut proyek kawasan berorientasi transit itu digarap PT MRT Jakarta yang akan bekerja sama dengan salah satu pengembang besar.
Dwi Astarini - Kamis, 01 Oktober 2026
Gubernur Pramono akan Groundbreaking Pengembangan Blok M Hub Pekan Depan
Indonesia
Pemprov DKI Jakarta Cabuti Tiang Listrik, Menata Jaringan Kabel Udara tak Terpakai
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menargetkan seluruh kabel udara dapat diturunkan ke bawah tanah secara bertahap dalam lima tahun mendatang.
Dwi Astarini - Rabu, 30 September 2026
Pemprov DKI Jakarta Cabuti Tiang Listrik, Menata Jaringan Kabel Udara tak Terpakai
Indonesia
Gubernur Pramono Pastikan Penyusuaian Tarif Transportasi Umum Tak Bebani Masyaraka
Pramono berencana menaikkan tarif layanan Transjakarta dan Transjabodetabek pada 1 Januari 2027.
Dwi Astarini - Rabu, 30 September 2026
Gubernur Pramono Pastikan Penyusuaian Tarif Transportasi Umum Tak Bebani Masyaraka
Indonesia
Gubernur Pramono Klaim Transportasi Jakarta Lebih Baik daripada New York
Pramono menyebut salah satu hal yang menjadi perhatian Mamdani yakni bagaimana Jakarta mengintegrasikan berbagai moda transportasi dengan dukungan subsidi pemerintah daerah.
Dwi Astarini - Selasa, 29 September 2026
Gubernur Pramono Klaim Transportasi Jakarta Lebih Baik daripada New York
Indonesia
Ketua DPRD DKI Ingatkat Potensi Kebakaran Selama Kemarau El Nino
Masih banyak bangunan di Jakarta yang belum sepenuhnya memperhatikan standar keselamatan bencana kebakaran.
Dwi Astarini - Kamis, 24 September 2026
Ketua DPRD DKI Ingatkat Potensi Kebakaran Selama Kemarau El Nino
Indonesia
DPRD DKI Minta Pemprov Sikat Pungli di Kalijodo
Taman Kalijodo merupakan ruang publik yang harus terbebas dari aksi tindakan kriminal.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
DPRD DKI Minta Pemprov Sikat Pungli di Kalijodo
Indonesia
Wagub Rano Karno tak Larang Pemakaian Mobil Pribadi, Ajak Warga Pakai Transportasi Umum
Transportasi umum Jakarta akan memberikan kenyamanan, kemudahan, dan bebas kemacetan.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
Wagub Rano Karno tak Larang Pemakaian Mobil Pribadi, Ajak Warga Pakai Transportasi Umum
Indonesia
Pemprov DKI Targetkan 9.000 Sekolah Jalankan Program Pengelolaan Sampah Elektronik
SMA Negeri 68 Jakarta Pusat menjadi titik awal pelaksanaan program E-Waste School Movement.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Pemprov DKI Targetkan 9.000 Sekolah Jalankan Program Pengelolaan Sampah Elektronik
Indonesia
Pemprov DKI tak akan Bongkar Jalur Sepeda di Jakarta
Namun, ada sejumlah aspek yang menjadi bahan evaluasi keberadaan lajur sepeda itu, agar nantinya bisa dimanfaatkan masyarakat.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Pemprov DKI tak akan Bongkar Jalur Sepeda di Jakarta
Bagikan