Thomas Kukuh
Merahputih.com - Tim advokasi Jokowi-Ma'ruf Amin meminta kubu Prabowo-Sandiaga membuktikan pernyataannya mengenai hasil Pemilu 2019 yang menyatakan mereka menang. Apalagi, angkanya sempat berubah-ubah.
"Pemohon juga tidak menguraikan berapa banyak perolehan suara yang diklaim pemohon, yakni suara yang diraih lebih unggul daripada pihak terkait dengan persentase 52,2 persen menurut exit poll internal BPN," kata tim kuasa hukum Jokowi-Ma’ruf I Wayan Sudirta dalam sidang sengketa Pilpres 2019 di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (18/6).
BACA JUGA: Yusril Kritik Dalil BPN Cuma Modal Emosi Penggembosan Tanpa Bukti
Wayan menyebut, sebelumnya presentase yang dinyatakan pemohon adalah menang dengan lebih 62 persen. Pernyataan itu dilontarkan pada 18 April 2019 sekitar pukul 20.35 Wib di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan.
Akan tetapi, pada 14 Mei 2019 BPN kembali mengumumkan kemenangan Prabowo-Sandiaga sebesar 54,24 persen di Hotel Grand Sahid Jakarta. Hingga pada sidang MK sebelumnya, Jumat (15/6) tim kuasa hukum Prabowo-Sandi mengklaim menang 52,2 persen.
Wayan mempertanyakan jumlah sesungguhnya presentase atau angka kemenangan dari Prabowo-Sandiaga. "Bukan saja tidak diketahui secara pasti oleh pihak terkait, tapi juga tidak diketahui secara pasti oleh pemohon sendiri," jelas politikus PDIP ini.
BACA JUGA: Prabowo tak Terima Hasil Pemilu, Yusril Singgung Kedewasaan Berpolitik
BACA JUGA: BW Sesumbar KPU dan Kubu Jokowi Kalah Telak
"Jadi tidak berlebihan kiranya, jika para pengamat berpandangan bahwa klaim pemohon tersebut bersifat imajinatif," jelasnya.
Sebelumnya, Tim Kuasa Prabowo-Sandiaga Bambang Widjojanto menyatakan perolehan suara yang benar, untuk pasangan Jokowi-Maruf sebesar 63.573.169 atau 48 persen dan pasangan Prabowo-Sandiaga 68.650.239 atau 52 persen.
Wayan menanbahkan tim Prabowo - Sandi dinilai tidak pernah menyebutkan TPS lokasi kejadian, peristiwa, waktu kejadian, termasuk langkah hukum/laporan yang telah dilakukan.
BACA JUGA: Menkum HAM Yasonna Tolak Usulan KPK
Ia menganggap dalil ini tidak jelas.
"Sulit bagi pihak terkait untuk mengetahui maksud argumentasi pemohon dalam mendalilkan permohonannya. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, cukup alasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan dalil-dalil pemohon tersebut tidak berdasar dan tidak beralasan hukum," kata Wayan. (knu)
