Mendagri Tito Sebut Kepercayaan Publik Kunci Jalannya Pemerintahan


Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat menghadiri Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) V Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Jakarta (MP/Ponco Sulaksono)
MerahPutih.Com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut kepercayaan publik merupakan bagian dari kunci jalannya pemerintahan. Hal itu diungkapkannya saat menghadiri Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) V Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Jakarta, Minggu (15/12).
"Dukungan publik, kepercayaan publik, restu dari publik, ketiganya adalah kunci bagi pemerintah dan masyarakat jika ingin survive. Mengapa public trust itu penting? Karena kepercayaan dari masyarakat itu akan membuat negara kokoh berdiri, nilai-nilainya juga kokoh berdiri," kata Tito.
Baca Juga:
Wakil Ketua MPR Akui Ide Mendagri Tito Evaluasi Pilkada Serentak Perlu Direspons
Tito menegaskan, sebagai salah satu pilar demokrasi, partai politik juga diharapkan dapat mendapatkan kepercayaan publik melalui pemenuhan ekpektasi masyarakat.

"Saya kira organisasi apapun kalau mau survive harus memenuhi public demand, public ekpectation, apa yang diharapkan publik dan memahami landskap keinginan rakyat," ujarnya.
Mantan Kapolri ini juga meminta partai politik khususnya PPP dapat merangkul semua lapisan masyarakat baik mayoritas maupun minoritas.
Baca Juga:
Mendagri Tito Tegaskan Perhatian Presiden Jokowi Kepada Papua Begitu Besar
Tak hanya soal kepercayaan publik, Tito juga berharap partai politik juga mampu berkontribusi bagi sistem perpolitikan nasional, terutama dalam kehidupan masyarakat.
"Parpol ini harus merangkul semua kalangan masyarakat di seluruh pelosok negeri, baik kalangan mayoritas maupun non mayoritas," pungkasnya.(Pon)
Baca Juga:
Tito Sengaja Dijadikan Mendagri Berantas ASN Bandel dan Terpapar Radikalisme
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan

Mendagri Tito Minta Pemda Hidupkan Lagi Siskamling untuk Jaga Keamanan Wilayah

Ahmad Sahroni cs Hanya ‘Diliburkan’ Sejenak dari Keanggotaan DPR, Pengamat: Ketika Situasi Mereda Mereka Bisa Aktif Lagi

Pakar Hukum Tata Negara UI: Tidak Ada Aturan Nonaktif Anggota DPR

Para Ketum Parpol Sepakat Pecat Anggota DPR Bermasalah Mulai 1 September

Mendagri Larang Kepala Daerah yang Wilayahnya Terjadi Demo Pergi Ke Luar Negeri

Puan: Parpol Bukan Sekadar Kendaraan Kekuasaan, tetapi Jembatan untuk Rakyat

Partai Tengah Lagi Bikin Strategi Simulasi Pemilu dan Pilkada

Menteri Tito Sebut BUMD Rugi Karena Banyak Titipan, Pramono Sebut Tunjuk Tim Sukses Jadi Komisaris Tidak Masalah

Perusahaan Besar Terlibat Kasus Beras Oplosan, DPR: Jangan Ditutup-tutupi, Penegakan Hukum Tanpa Pandang Bulu
