Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Mendagri Tito Karnavian menyebut Pilkada Serentak 2020 yang akan pemungutan suaranya akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020 merupakan skenario optimisme pemerintah untuk menjalankan pesta demokrasi di 270 daerah dengan berpegang pada protokol kesehatan.
Hal itu disampaikannya usai menerima kunjungan kerja Satgas Lawan Covid-19 DPR RI pada Kamis (28/5).
Baca Juga:
KPU Putuskan Pilkada 9 Desember, Purnomo Resmi Ajukan Surat Pengunduran Diri
Menurut Tito, pihaknya bakal mempersiapkan betul segala keperluan terutama di bidang kesehatan bagi para petugas dan pemilih.
“Nah ini sehingga kita skenario optimis jalan, tapi protokol kesehatannya jangan lupa, dibuat sedemikian rupa, sehingga di tahapan-tahap kritis, pelantikan PPS, pemutakhiran data pemilih door to door, kemudian nanti pada saat kampanye di bulan September, Oktober, November, kemudian pemungutan suara itu protokolnya betul-betul bisa diterapkan,” kata Tito.
Menurut Tito, pelaksanaan pesta demokrasi di 270 daerah dengan penerapan protokol kesehatan tersebut tetap dilakukan, mengingat adanya ketidakpastian kapan pandemi Covid-19 akan segera berakhir.
“Kalau kita melakukan Desember kita adalah negara terakhir yang menyelenggarakan pilkada yaitu di bulan Desember,” kata Tito.
Mantan Kapolri ini berujar, kualitas demokrasi di Indonesia akan tercermin dari tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu maupun Pilkada.
Oleh karena itu, negara perlu menjamin tersalurkannya partisipasi masyarakat termasuk dalam keadaan pandemi, tanpa mengabaikan aspek keselamatan masyarakat dengan penerapan protokol kesehatan.
"Untuk menjamin hal tersebut, dibutuhkan peran dan dukungan pemerintah daerah dan masyarakat agar pelaksanaan Pilkada Serentak 9 Desember 2020 dapat berjalan aman dan lancar," jelas Tito.
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Bahtiar mengatakan, pelaksanaan pilkada tahun 2020 memang menjadi tantangan tersendir karena akan digelar saat negeri ini dan dunia masih belum terbebas dari pandemi Covid-19. Tentu, protokol kesehatan mesti diutamakan.
"Kami minta Pemda membantu KPU dan bawaslu daerah dalam mempersiapkan dan mensosialisasikan pilkada yang rencananya akan digelar pada 9 Desember 2020 dengan protokol Covid-19," kata Bahtiar.
Baca Juga:
Ini Tiga "Bahaya" jika Pilkada Serentak Tetap Diadakan Desember 2020
Menurut Bahtiar, sosialisasi tentang protokol kesehatan dalam setiap tahapan Pilkada menjadi kunci dari kesuksesan pelaksananaan hajatan pesta demokrasi di masa sulit ini.
Pesta demokrasi dengan protokol kesehatan, juga bagian dari salah bentuk new normal bidang poliitik dalam negeri.
"Karena itu semua pihak harus saling bersinergi. Pemda harus mendukung sepenuhnya penyelenggara pemilu, terutama mensosialisasikan kepada masyarakatnya masing-masing tentang pentingnya protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19 ini," katanya.
Sebelumnya, sejumlah elemen masyarakat menolak digelarnya Pilkada serentak di bulan Desember 2020. Alasannya, kurva penyebaram corona di tanah air belum mereda sehingga kesehatan pemilih dan petugas pemungutan bisa menjadi ancaman. (Knu)
Baca Juga:
Masih Banyak Daerah Zona Merah, Ketua DPD Desak Pemerintah Kaji Ulang Pilkada Desember
