Andika Pratama
MerahPutih.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyarankan para bakal pasangan calon (Paslon) beserta pimpinan partai politik (parpol) pengusung dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020 agar membuat dan menandatangani Pakta Integritas.
Salah satu poinnya memuat tentang kepatuhan terhadap protokol kesehatan COVID-19. Menurut Tito, pakta Integritas yang isinya bukan hanya siap menang dan siap kalah yang seperti selama ini.
"Tapi (Pakta Integritas) patuh kepada semua ketentuan peraturan Pilkada, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan patuh kepada protokol COVID-19,” ujar Tito dalam keteranganya, Rabu (9/9).
Baca Juga
Kemendagri Diminta Kumpulkan Para Petahana yang Langgar Protokol Kesehatan
Mantan Kapolri ini menilai, terdapat beberapa titik rawan yang berpotensi menimbulkan kerumunan massa dalam tahapan Pilkada ke depan, di antaranya pada saat penetapan pasangan calon pada 23 September 2020 mendatang.
Bagi bakal paslon yang dinyatakan memenuhi syarat, bila tidak diingatkan, akan terbawa euforia sehingga berpotensi menggelar arak-arakan.
Sedangkan bagi bakal paslon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat akan kecewa dan berpotensi menggelar aksi protes. Untuk itu, Mendagri mengimbau agar tidak boleh terjadi aksi anarkis dan pengumpulan massa.
"Mereka (mesti) disalurkan melalui proses hukum, yaitu boleh melakukan gugatan sengketa,” ujar Tito.
Ia menjelaskan, fase krusial berikutnya yaitu pada saat memasuki tahapan kampanye, yaitu mulai 26 September hingga 5 Desember 2020. Untuk itu, Tito menilai perlunya keseragaman langkah dari semua stakeholder yang memiliki otoritas di daerah untuk memastikan protokol kesehatan COVID-19 dijalankan dengan baik.
“Kita paham bahwa Bapak Ketua KPU-Bawaslu tidak akan mampu bekerja sendiri, sama (halnya) dengan Kemendagri, tidak akan mampu. Ini harus didukung oleh TNI, Polri, BIN, dan Satpol PP. Semua harus bergerak,” tegas Tito.
Mendagri juga meminta seluruh stakeholder, baik KPUD, Bawaslu Daerah, TNI, BIN, maupun Polri, agar menyosialisasikan kepada para kontestan dan pengurus parpol di daerah mengenai aturan-aturan yang berkaitan dengan penerapan protokol kesehatan.
“Sehingga mereka betul-betul well-informed,” kata Tito.
Bahkan, ia mengungkapkan hingga saat ini sudah banyak daerah yang memiliki Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang protokol kesehatan COVID-19. Hal ini bisa dijadikan pedoman bagi otoritas terkait untuk menegakkan disiplin protokol tersebut.
“Perda dan Perkada bisa menjadi dasar dari Satpol PP dan Polri untuk bertindak,” tegas Tito.
Ayah tiga orang anak ini lantas memberikan apresiasi kepada empat kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mematuhi protokol kesehatan pada pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020.
Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Akmal Malik mengatakan empat orang tersebut terdiri dari dua Bupati dan dua Wakil Wali Kota.
Adalah Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo, Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani, Wakil Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara, dan Wakil Wali Kota Ternate Abdullah Tahir yang menerima apresiasi dari Mendagri tersebut.
Untuk kedua bupati diketahui akan mencalonkan kembali sebagai calon bupati di daerahnya masing-masing, sedangkan untuk Wakil Wali Kota Denpasar akan mencalonkan diri sebagai Calon Wali Kota Denpasar, sementara Wakil Wali Kota Ternate kembali mencalonkan diri pada posisi yang sama sebagai calon Wakil Wali Kota Ternate.
Keempat orang itu, kata Akmal, sejauh ini dinilai mematuhi dan menerapkan protokol kesehatan COVID-19 dengan baik. Pada saat deklarasi ataupun saat pendaftaran bakal pasangan calon ke KPU setempat, sambung Akmal, mereka tidak membuat kegiatan yang menyebabkan kerumunan massa. Hal itu sejalan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.
“Dan membantu upaya Pemerintah dalam menanggulangi serta memutus rantai penularan wabah COVID-19,” ujar Akmal.
Baca Juga
Cakada Diharap Kontrol Pendukungnya Terapkan Protokol Kesehatan
Sedangkan bagi kepala daerah yang melanggar, Akmal menyatakan telah mengeluarkan surat teguran tertulis yang ditandatanganinya atas nama Mendagri Tito Karnavian.
Hingga saat ini, Akmal mengungkapkan sudah 69 orang kepala daerah yang menerima teguran tertulis karena dinilai melanggar protokol kesehatan pada saat tahapan Pilkada. Adapun 69 kepala daerah itu terdiri dari 1 Gubernur, 35 Bupati, 4 Wali Kota, 25 Wakil Bupati, dan 4 Wakil Wali Kota. (Knu)
