Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Para bakal pasangan calon kepala daerah (cakada) diharapkan bisa bertanggung jawab penuh dalam mengontrol penerapan protokol kesehatan di tiap tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020.
"Saya punya harapan bahwa kontrol itu sepenuhnya ada pada bakal calon," ujar Pengamat politik Pusat Kajian Politik FISIP UI (Puskapol UI) Aditya Perdana dalam diskusi daring di Jakarta, Selasa (8/9).
Baca Juga:
Bakal pasangan calon kepala daerah harus memiliki reputasi yang baik sebagai pemimpin. Reputasi itu dipertaruhkan dari seberapa besar kemampuan mereka dalam mengontrol massa pendukung.
Nengontrol para pendukung untuk bisa menerapkan protokol kesehatan merupakan tantangan yang harus bisa mereka buktikan sebelum memenangi pilkada dan memimpin daerah.
"Kalau misalkan itu tidak bisa dibuktikan atau bahkan cenderung untuk melanggar dengan melakukan kerumunan-kerumunan, apakah layak untuk kita mendukung dia?," katanya.
Dalam kesempatan itu, Aditya juga berpandangan bahwa penyelenggara pemilu harus membuat rencana atau mitigasi yang konkret guna mengantisipasi apabila terjadi kerumunan pendukung pada tahapan pilkada.
Hal ini penting dilakukan guna menghindari terjadinya kluster baru penyebaran COVID-19 dalam pilkada.
"Artinya, rencana atau mitigasi ini menjadi kunci yang paling penting untuk dihadapi dan perencanaan yang sangat perlu dilakukan agar tidak terjadi situasi yang tidak diinginkan," beber dia dikutip Antara.
Baca Juga:
Hari Ini Bareskrim Serahkan Berkas Perkara Djoko Tjandra ke Kejagung
Aditya juga menilai bahwa aparat kemanan juga sudah mulai harus bersikap tegas dalam menegakkan protokol kesehatan.
"Jadi, kalau ada kerumunan yang tidak sesuai dengan aturan, itu bisa diambil tindakan karena situasi yang sekarang menurut saya sudah sangat urgen dan sangat penting untuk kemudian diatasi," ujar Aditya. (*)
