Mendagri Klaim Tingkat Kepatuhan Prokes di Pilkada Tinggi

Zulfikar SyZulfikar Sy - Selasa, 15 Desember 2020
Mendagri Klaim Tingkat Kepatuhan Prokes di Pilkada Tinggi

Dokumentasi 725 orang petugas pengawas TPS diuji cepat Covid-19 di Mataram, Nusa Tenggara Barat. ANTARA/HO-Badan Pengawas Pemilu Mataram

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengklaim, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap penerapan protokol kesehatan (prokes) di Pilkada serentak 2020 tinggi. Hal ini dapat dilihat dari data tren peningkatan COVID-19.

"Kita lihat juga dari sisi penularan COVID-19, data dari Kasatgas COVID-19, saya kira patut kita pegang reliable, data dukungan juga jelas di semua daerah, kepatuhan pada protokol COVID-19 pada saat pemungutan suara itu adalah berkisar 89-96 persen, artinya relatif cukup dapat dipatuhi dengan baik," kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam keterangannya, Selasa (15/12).

Tito menekankan, pelaksanaan pilkada mampu menjawab keraguan sejumlah pihak, terutama terkait ketakutan berbagai pihak bahwa pesta demokrasi itu dapat menjadi klaster baru penularan COVID-19.

Baca Juga:

Klaim 88 Paslon yang Didukungnya Menang Pilkada, PSI: Sangat Menggembirakan

“Kita juga melihat data daerah yang pilkada dan non-pilkada, itu juga tidak jauh berbeda, artinya tidak terjadi lonjakan (kasus) di daerah pilkada, justru di daerah pilkada banyak daerah yang data merahnya menurun," ujarnya.

Purnawirawan jenderal bintang empat ini meyakini, penyelenggaraan pilkada tak akan menjadi media penularan COVID-19, apalagi dengan ditunjang tingkat kepatuhan masyarakat dalam disiplin menerapkan protokol kesehatan.

"Ada pilkada atau tidak, bukan menjadi faktor utama penularan COVID-19, faktornya ada pada tingkat kepatuhan masyarakat dalam protokol kesehatan," imbuh Tito.

Ilustrasi logo Pilkada 2020. ANTARA
Ilustrasi logo Pilkada 2020. ANTARA

Menurut Tito, pelaksanaan Pilkada serentak 2020 pada 309 daerah yang melibatkan sekitar 100 juta pemilih di seluruh Indonesia relatif aman, baik dari gangguan konvensional ataupun penularan COVID-19.

Dia mengapresiasi kerja keras semua pihak yang telah membantu dan menyukseskan pelaksanaan pilkada sampai saat ini dengan perencanaan dan persiapan yang sangat matang.

“Saya memberikan apresiasi kepada Ketua KPU dan jajaran KPU yang telah membuat terobosan baru ini karena dengan diatur jam seperti gaya rumah sakit, dokter, ada appointment itu membuat kerumunan tidak terjadi dan kemudian ketegasan dari aparat baik Polri, TNI, satpol PP, linmas ini,” kata Tito.

Baca Juga:

Tingkat Partisipasi Pilkada Dua Kabupaten di DIY Lampaui Nasional

Tak hanya itu, partisipasi pemilih juga naik mencapai 75,83 persen. Menurutnya, hal itu merupakan catatan tersendiri bagi pemerintah dan stakeholder terkait lantaran antusias masyarakat yang turut berpartisipasi di tengah pandemi COVID-19.

“Saya juga mengapresiasi masyarakat yang sudah memberikan hak pilih, yang tinggal hanya saksi-saksi. Itu juga membuat tidak terjadi kerumunan yang berarti," ungkap Tito. (Pon)

Baca Juga:

Pilkada Solo Selesai, Mantan Rival Gibran Kembali Terima Orderan Jahit Baju Pengantin

#Pilkada Serentak #Pilkada 2020 #Tito Karnavian
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Masyarakat Berpenghasilan Rendah bakal Dibebaskan BPHTB dan IMB
Sekitar 30 juta keluarga belum memiliki rumah atau masih tinggal di hunian yang tidak layak.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
Masyarakat Berpenghasilan Rendah bakal Dibebaskan BPHTB dan IMB
Indonesia
Mendagri Tito Desak Daerah Segera Gunakan Dana Rp 1,24 Triliun untuk Atasi Karhutla
Dukungan anggaran dari pemerintah pusat tidak boleh berhenti pada penyaluran dana, tetapi harus segera diwujudkan dalam langkah operasional di lapangan.
Dwi Astarini - Senin, 26 Oktober 2026
Mendagri Tito Desak Daerah Segera Gunakan Dana Rp 1,24 Triliun untuk Atasi Karhutla
Indonesia
821 Ribu Rumah di Jakarta Tak Layak Huni, Tito Karnavian Singgung Anggaran DKI
Tito Karnavian meminta Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan anggaran bedah rumah. BPS mencatat 821.840 rumah di Jakarta tidak layak huni pada 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 26 Oktober 2026
821 Ribu Rumah di Jakarta Tak Layak Huni, Tito Karnavian Singgung Anggaran DKI
Indonesia
Mendagri Tito Karnavian Ungkap Sejumlah Langkah Tangani Karhutla, dari Surfaktan hingga Dry Ice
Tito Karnavian menjelaskan penggunaan surfaktan dan modifikasi cuaca untuk menangani karhutla di lahan gambut. Dry ice dimanfaatkan untuk bantu mengurangi asap.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 19 Oktober 2026
Mendagri Tito Karnavian Ungkap Sejumlah Langkah Tangani Karhutla, dari Surfaktan hingga Dry Ice
Indonesia
Alasan Mendagri Tito Rumuskan Ulang Definisi Orang Asli Papua
Hingga saat ini masih terjadi perbedaan pandangan di tingkat daerah mengenai kriteria Orang Asli Papua dalam UU Otsus Papua.
Wisnu Cipto - Senin, 14 September 2026
Alasan Mendagri Tito Rumuskan Ulang Definisi Orang Asli Papua
Indonesia
79 Daerah Kekurangan Anggaran Rp 14 Triliun, DPR Desak Pemerintah Pusat Tambah DAU Pemda
Langkah cepat dinilai penting agar tidak terjadi keterlambatan pembayaran gaji pegawai yang berujung pada terganggunya pelayanan publik. 

Dwi Astarini - Kamis, 06 Agustus 2026
79 Daerah Kekurangan Anggaran Rp 14 Triliun, DPR Desak Pemerintah Pusat Tambah DAU Pemda
Indonesia
30 Persen Warga Papua Belum Punya Hunian Layak, Mendagri Tito Ajak Swasta Turun Tangan
Sebanyak 30 persen warga Papua belum memiliki hunian layak. Mendagri Tito Karnavian pun mengajak swasta untuk ikut turun tangan.
Soffi Amira - Senin, 22 Juni 2026
30 Persen Warga Papua Belum Punya Hunian Layak, Mendagri Tito Ajak Swasta Turun Tangan
Indonesia
Topang Swasembada Pangan, Pemerintah Percepat Pemulihan 42.702 Hektare Lahan Pertanian Pascabencana di Sumatera
Pemerintah mempercepat rehabilitasi lahan pertanian terdampak bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Bantuan disiapkan untuk mendukung swasembada pangan.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 08 Juni 2026
Topang Swasembada Pangan, Pemerintah Percepat Pemulihan 42.702 Hektare Lahan Pertanian Pascabencana di Sumatera
Indonesia
Mendagri Tito Perintahkan Pemda Beri Insentif Pajak untuk Mobil dan Motor Listrik
Mendagri Tito Karnavian menginstruksikan gubernur memberi insentif pajak kendaraan listrik berupa pembebasan atau pengurangan PKB dan BBNKB.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 07 Mei 2026
Mendagri Tito Perintahkan Pemda Beri Insentif Pajak untuk Mobil dan Motor Listrik
Indonesia
Mendagri Tito Perintahkan Gubernur Bebaskan Pajak Kendaraan Listrik, Keluarkan Instruksi Nasional
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menginstruksikan gubernur di seluruh daerah untuk membebaskan pajak kendaraan listrik.
Soffi Amira - Jumat, 24 April 2026
Mendagri Tito Perintahkan Gubernur Bebaskan Pajak Kendaraan Listrik, Keluarkan Instruksi Nasional
Bagikan