Mendagri Disarankan Tidak Perpanjang Jabatan Heru Budi sebagai Pj Gubernur DKI


Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Jumat (6/10/2023). ANTARA/Siti Nurhaliza
MerahPutih.com - Masa jabatan Heru Budi Hartono sebagai Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta akan berakhir pada 16 Oktober 2023.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan melakukan evaluasi terhadap kinerja Pj Heru, untuk menentukan apakah nantinya jabatannya diperpanjang atau tidak.
Baca Juga
PKS Soroti Kinerja Pj Heru yang Tak Lanjutkan Program Transportasi Anies
Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Muhammad Taufik Zoelkifli (MTZ) menilai kinerja Pj Heru selama setahun tidak terlalu moncer. Ia menegaskan, banyak progra gubernur sebelumnya yang tidak diteruskan.
Melihat hal itu, MTZ menyarankan kepada Kemendagri untuk tidak memperpanjang masa jabatan Heru sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta.
"Jadi saya cenderung menyarankan agar Pj Gubernur diganti oleh yg lain. Gantianlah," ucap MTZ saat dikonfirmasi, Kamis (12/10).
Menurut dia, Pj Heru tidak dekat dengan rakyat Jakarta, lantaran Kepala Sekretariat Presiden itu tidak bekerja melayani warga sampai ke bawah.
"Apalagi Pj Gub itu kan bukan orang yang dipilih oleh warga Jakarta sehingga chemistry nya dengan rakyat Jakarta sangat kecil. Rakyat Jakarta tidak pernah merasa memilih Pj Gub untuk menjadi pemimpinnya," tuturnya.
Baca Juga
Genap Setahun Memimpin, PDIP Nilai Heru Mampu Akselerasi Pembangunan di Jakarta
Kader PKS ini juga menyoroti sikap Pj Heru yang tidak mau melanjutkan program yang baik gubernur sebelumnya Anies Baswedan. Seperti program pengembangan integrasi transportasi umum Jakarta.
"Yang saya lihat kurang adalah kontinuitas dengan program-program gubernur yang sebelumnya. Masalah transportasi misalnya, arah kebijakan di jaman Pak Anies sudah baik sekali," ucap MTZ saat dikonfirmasi awak media, Kamis (12/10).
Sebab ia berpandangan, pengembangan transportasi umum di Jakarta perlu dilakukan, agar masyarakat mau berpindah dari kendaraa pribadi ke angkutan umum. Sehingga, persoalan kemacetan dan polusi udara dapat tertangani.
"Pada saat itu intinya adalah menarik sebanyak-banyaknya warga untuk menaiki transportasi publik, yaitu memperbaiki TransJakarta, integrasi transportasi, pedestrian diperlebar, jalur sepeda dikembangkan," urainya.
"Hal itu dalam jangka menengah dan panjang akan nengurangi kemacetan dan ramah lingkungan," lanjutnya. (Asp).
Baca Juga
Pj Heru Tanggapi Usulan Kapolri Ganjil Genap Sepeda Motor di Jakarta
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Mendagri Tito Minta Pemda Hidupkan Lagi Siskamling untuk Jaga Keamanan Wilayah

Dirjen Kemendagri Tak Mau Larang Rakyat Kibarkan Bendera One Piece

300 BUMD Merugi Rp 5,5 Triliun, Tito: Banyak Diisi Orang Tak Profesional dan Tim Sukses

Kemendagri Usul Dana Parpol Naik Jadi Rp 3.000 per Suara, DPR Belum Putuskan Sikap

Polisi Tunggu Hasil Tes DNA Keluarga Pastikan Klaim Mayat di Ciliwung ASN Kemendagri Inisial OS

Ciri Tahi Lalat Mirip, Keluarga Yakin Mayat di Ciliwung ASN Kemendagri Berinisial OS

Kepala Mayat Misterius di Ciliwung Ternyata Masih Ada, Polisi Duga Rusak Dimakan Biawak

Mayat Tanpa Kepala di Kali Ciliwung Diduga ASN Kemendagri

Setelah Retret Kepala Daerah, DPR Dukung Retret Seluruh Sekda di Akademi Militer Magelang

4 Pulau di Anambas Riau Kabarnya Dijual Lewat Situs Online, Kemendagri Masih Selidiki
