Mula Akmal
MerahPutih.com- Persoalan pangan masih menjadi problem bagi masyarakat. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akan tegur keras kepala daerah yang tidak berhasil mengendalikan ketersediaan pangan di wilayahnya masing-masing.
Tito bakal memantau kinerja pengendalian pangan yang dilakukan daerah dalam waktu satu hingga dua bulan. Pantauan itu juga dilakukan dengan mengevaluasi masing-masing kinerja pemerintah daerah (pemda).
Baca Juga:
"Kalau dalam waktu satu bulan, dua bulan ada daerah yang tidak bisa mengendalikan, ya mungkin saya juga akan kirim 'surat cinta', surat teguran, dan saya akan ekspose ke media,” tegas Tito Karnavian saat memimpin rapat koordinasi (rakor) Pengendalian Harga Pangan di kantor Kemendagri, Jumat (18/3).
Oleh karena itu, Tito meminta satuan tugas (Satgas) pangan di daerah yang diketuai sekretaris daerah (sekda) mengambil langkah strategis kendalikan stabilitas harga pangan.
Pangan merupakan kebutuhan mendasar, sehingga apabila terjadi persoalan akan berdampak ke berbagai aspek, baik politik, keamanan dan aspek lainnya.
Mantan Kapolri inj mengatakan kenaikan beberapa komoditas bahan pangan harus ditindaklanjuti agar kembali stabil.
Pekerjaan ini perlu ditangani serius, tidak hanya oleh pemerintah pusat, tetapi juga perlu dilakukan oleh pemda provinsi maupun kabupaten/kota.
“Rapat untuk membahas stabilitas pangan di daerah masing-masing, dan mengambil langkah-langkah baik memenuhi suplai maupun untuk menjaga agar distribusi betul-betul lancer, sehingga rakyat tersedia pangan,” kata Tito.
Baca Juga:
Gelontorkan Ratusan Juta Liter, Kemendag Bingung Minyak Goreng Masih Langka di Pasaran
Ia juga meminta agar satgas pangan pemda dapat bekerja secara paralel dengan Lembaga serupa yang dibentuk kepolisian. Hal itu dilakukan dengan mengacu pada tugas masing-masing satgas.
“Tugas yang paling utama satgas pangan itu setiap hari menjadi makanan sarapan pagi setiap hari adalah memantau memonitor harga sembilan bahan pokok plus komoditas penting lainnya,” ujar purnawirawan Jenderal Polri ini.
Tito menguraikan sejumlah langkah yang dapat dilakukan satgas pangan dalam mengendalikan harga sekaligus memastikan ketersedian pangan memadai.
Misalnya, dalam aspek suplai, pemda dapat membangun kerja sama dengan daerah lain yang mengalami surplus kesediaan pangan. Dengan demikian, ketersediaan di daerah tersebut dapat tetap terpenuhi.
Sementara dalam aspek distribusi, satgas dapat melakukan pengecekan dengan melibatkan dinas perdagangan, dinas pertanian, dan perangkat daerah terkait lainnya ke sejumlah distributor.
Satgas dapat mengumpulkan distributor pangan skala besar dan memberikan penjelasan agar mereka dapat melancarkan distribusinya.
Pendekatan secara halus itu dapat dilakukan satgas dalam mengatasi berbagai persoalan.
Namun, apabila pendekatan itu tak mampu mengatasi permasalahan pangan, satgas dapat melakukan upaya penegakan hukum.
“Tegakkan hukum satu, dua kasih contoh, supaya yang lain menyalurkan tidak menimbun,” kata Tito.(knu)
Baca Juga:
Warga Yogyakarta Keluhkan Minyak Goreng Subsidi Sulit Dicari di Pasaran
