Mendagri Ancam Sanksi Kepala Daerah yang Tak Becus Kendalikan Ketersediaan Pangan

Mula AkmalMula Akmal - Jumat, 18 Maret 2022
Mendagri Ancam Sanksi Kepala Daerah yang Tak Becus Kendalikan Ketersediaan Pangan

Mendagru Tito Karnavian usai menghadiri peringatan HUT Dharma Wanita Persatuan ke-20 di Gedung Kementerian Dalam Negeri Jakarta, Senin (23/12/2019). (ANTARA/ Abdu Faisal)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com- Persoalan pangan masih menjadi problem bagi masyarakat. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akan tegur keras kepala daerah yang tidak berhasil mengendalikan ketersediaan pangan di wilayahnya masing-masing.

Tito bakal memantau kinerja pengendalian pangan yang dilakukan daerah dalam waktu satu hingga dua bulan. Pantauan itu juga dilakukan dengan mengevaluasi masing-masing kinerja pemerintah daerah (pemda).

Baca Juga:

Minyak Goreng di DKI Langka, Apindo Ngadu ke Kemendag

"Kalau dalam waktu satu bulan, dua bulan ada daerah yang tidak bisa mengendalikan, ya mungkin saya juga akan kirim 'surat cinta', surat teguran, dan saya akan ekspose ke media,” tegas Tito Karnavian saat memimpin rapat koordinasi (rakor) Pengendalian Harga Pangan di kantor Kemendagri, Jumat (18/3).

Oleh karena itu, Tito meminta satuan tugas (Satgas) pangan di daerah yang diketuai sekretaris daerah (sekda) mengambil langkah strategis kendalikan stabilitas harga pangan.

Pangan merupakan kebutuhan mendasar, sehingga apabila terjadi persoalan akan berdampak ke berbagai aspek, baik politik, keamanan dan aspek lainnya.

Mantan Kapolri inj mengatakan kenaikan beberapa komoditas bahan pangan harus ditindaklanjuti agar kembali stabil.

Pekerjaan ini perlu ditangani serius, tidak hanya oleh pemerintah pusat, tetapi juga perlu dilakukan oleh pemda provinsi maupun kabupaten/kota.

“Rapat untuk membahas stabilitas pangan di daerah masing-masing, dan mengambil langkah-langkah baik memenuhi suplai maupun untuk menjaga agar distribusi betul-betul lancer, sehingga rakyat tersedia pangan,” kata Tito.

Baca Juga:

Gelontorkan Ratusan Juta Liter, Kemendag Bingung Minyak Goreng Masih Langka di Pasaran

Ia juga meminta agar satgas pangan pemda dapat bekerja secara paralel dengan Lembaga serupa yang dibentuk kepolisian. Hal itu dilakukan dengan mengacu pada tugas masing-masing satgas.

“Tugas yang paling utama satgas pangan itu setiap hari menjadi makanan sarapan pagi setiap hari adalah memantau memonitor harga sembilan bahan pokok plus komoditas penting lainnya,” ujar purnawirawan Jenderal Polri ini.

Tito menguraikan sejumlah langkah yang dapat dilakukan satgas pangan dalam mengendalikan harga sekaligus memastikan ketersedian pangan memadai.

Misalnya, dalam aspek suplai, pemda dapat membangun kerja sama dengan daerah lain yang mengalami surplus kesediaan pangan. Dengan demikian, ketersediaan di daerah tersebut dapat tetap terpenuhi.

Sementara dalam aspek distribusi, satgas dapat melakukan pengecekan dengan melibatkan dinas perdagangan, dinas pertanian, dan perangkat daerah terkait lainnya ke sejumlah distributor.

Satgas dapat mengumpulkan distributor pangan skala besar dan memberikan penjelasan agar mereka dapat melancarkan distribusinya.

Pendekatan secara halus itu dapat dilakukan satgas dalam mengatasi berbagai persoalan.

Namun, apabila pendekatan itu tak mampu mengatasi permasalahan pangan, satgas dapat melakukan upaya penegakan hukum.

“Tegakkan hukum satu, dua kasih contoh, supaya yang lain menyalurkan tidak menimbun,” kata Tito.(knu)

Baca Juga:

Warga Yogyakarta Keluhkan Minyak Goreng Subsidi Sulit Dicari di Pasaran

#Menteri Dalam Negeri #Tito Karnavian #Kepala Daerah #Stok Pangan
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Satgas Pangan Pastikan Tindak Pedagang Jual Kebutuhan Pokok di Atas HET
Dengan stok yang mencukupi, Amran optimistis masyarakat dapat menjalani bulan suci Ramadan dan Idul Fitri dengan harga pangan yang stabil.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 22 Januari 2026
Satgas Pangan Pastikan Tindak Pedagang Jual Kebutuhan Pokok di Atas HET
Indonesia
Penuhi Pasokan Daging di 2026, Pemprov DKI bakal Impor 7.500 Sapi dari Australia
Apabila seluruh perizinan rampung sesuai rencana, proses pembelian sapi akan dapat dimulai pada Februari.
Dwi Astarini - Rabu, 14 Januari 2026
Penuhi Pasokan Daging di 2026, Pemprov DKI bakal Impor 7.500 Sapi dari Australia
Indonesia
Sekjen PKS Tegaskan Perlu Kajian Mendalam dan Partisipatif untuk Penentuan Pilkada Langsung atau Lewat DPRD
Baik pilkada langsung maupun tidak langsung sama-sama memiliki dasar konstitusional dan dinilai demokratis. ?
Dwi Astarini - Selasa, 13 Januari 2026
Sekjen PKS Tegaskan Perlu Kajian Mendalam dan Partisipatif untuk Penentuan Pilkada Langsung atau Lewat DPRD
Indonesia
Hasil Rakernas, PDIP Dorong E-Voting Solusi Hemat Biaya Pilkada Langsung
PDIP percaya hak rakyat dalam menentukan pemimpin daerah lewat Pilkada langsung tidak boleh diganggu gugat
Wisnu Cipto - Selasa, 13 Januari 2026
Hasil Rakernas, PDIP Dorong E-Voting Solusi Hemat Biaya Pilkada Langsung
Indonesia
Korban Bencana Sumatera Dapat Uang Kompensasi Rumah Rp 15-60 Juta, Tergantung Kerusakan
Untuk kategori rumah rusak berat kompensasi yang dianggarkan mencapai Rp 60 juta per kepala keluarga korban bencana Sumatera
Wisnu Cipto - Sabtu, 10 Januari 2026
Korban Bencana Sumatera Dapat Uang Kompensasi Rumah Rp 15-60 Juta, Tergantung Kerusakan
Indonesia
Golkar Beri Sinyal Dukung Kepala Daerah Dipilih Anggota DPRD, Sebut Lebih Demokratis, Beda dengan Orde Baru
Partai Golkar baru akan menyetujui pemilihan kepala daerah lewat DPRD jika partisipasi publik tetap berjalan maksimal.
Dwi Astarini - Jumat, 09 Januari 2026
Golkar Beri Sinyal Dukung Kepala Daerah Dipilih Anggota DPRD, Sebut Lebih Demokratis, Beda dengan Orde Baru
Indonesia
PDIP akan Bahas Wacana Pilkada lewat DPRD di Rakernas
Ada pembicaraan informal, tapi belum masuk pada tahap pendekatan politik yang intens.
Dwi Astarini - Kamis, 08 Januari 2026
PDIP akan Bahas Wacana Pilkada lewat DPRD di Rakernas
Indonesia
PDIP Tegaskan Pilkada Harus Langsung, bukan Diwakilkan Oligarki DPRD
Pilkada yang dilakukan lewat DPRD justru lebih banyak menimbulkan mudarat ketimbang manfaat.
Dwi Astarini - Rabu, 07 Januari 2026
PDIP Tegaskan Pilkada Harus Langsung, bukan Diwakilkan Oligarki DPRD
Indonesia
Golkar Sebut Biaya Pilkada Langsung Berpotensi Merusak Kualitas Demokrasi
Pemilihan di DPRD dilakukan secara terbuka melalui voting terbuka guna mencegah praktik transaksional. Selain itu,hanya memilih kepala daerah tanpa wakil.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 07 Januari 2026
Golkar Sebut Biaya Pilkada Langsung Berpotensi Merusak Kualitas Demokrasi
Indonesia
Prabowo Bentuk Satgas Percepatan Rehabilitasi Pascabencana Sumatra, Tito Karnavian Jadi Ketua
Presiden RI, Prabowo Subianto, membentuk Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra. Mendagri, Tito Karnavian, menjadi ketuanya.
Soffi Amira - Rabu, 07 Januari 2026
Prabowo Bentuk Satgas Percepatan Rehabilitasi Pascabencana Sumatra, Tito Karnavian Jadi Ketua
Bagikan