Mendagri Ancam Sanksi Kepala Daerah yang Tak Becus Kendalikan Ketersediaan Pangan

Mula AkmalMula Akmal - Jumat, 18 Maret 2022
Mendagri Ancam Sanksi Kepala Daerah yang Tak Becus Kendalikan Ketersediaan Pangan

Mendagru Tito Karnavian usai menghadiri peringatan HUT Dharma Wanita Persatuan ke-20 di Gedung Kementerian Dalam Negeri Jakarta, Senin (23/12/2019). (ANTARA/ Abdu Faisal)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih.com- Persoalan pangan masih menjadi problem bagi masyarakat. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akan tegur keras kepala daerah yang tidak berhasil mengendalikan ketersediaan pangan di wilayahnya masing-masing.

Tito bakal memantau kinerja pengendalian pangan yang dilakukan daerah dalam waktu satu hingga dua bulan. Pantauan itu juga dilakukan dengan mengevaluasi masing-masing kinerja pemerintah daerah (pemda).

Baca Juga:

Minyak Goreng di DKI Langka, Apindo Ngadu ke Kemendag

"Kalau dalam waktu satu bulan, dua bulan ada daerah yang tidak bisa mengendalikan, ya mungkin saya juga akan kirim 'surat cinta', surat teguran, dan saya akan ekspose ke media,” tegas Tito Karnavian saat memimpin rapat koordinasi (rakor) Pengendalian Harga Pangan di kantor Kemendagri, Jumat (18/3).

Oleh karena itu, Tito meminta satuan tugas (Satgas) pangan di daerah yang diketuai sekretaris daerah (sekda) mengambil langkah strategis kendalikan stabilitas harga pangan.

Pangan merupakan kebutuhan mendasar, sehingga apabila terjadi persoalan akan berdampak ke berbagai aspek, baik politik, keamanan dan aspek lainnya.

Mantan Kapolri inj mengatakan kenaikan beberapa komoditas bahan pangan harus ditindaklanjuti agar kembali stabil.

Pekerjaan ini perlu ditangani serius, tidak hanya oleh pemerintah pusat, tetapi juga perlu dilakukan oleh pemda provinsi maupun kabupaten/kota.

“Rapat untuk membahas stabilitas pangan di daerah masing-masing, dan mengambil langkah-langkah baik memenuhi suplai maupun untuk menjaga agar distribusi betul-betul lancer, sehingga rakyat tersedia pangan,” kata Tito.

Baca Juga:

Gelontorkan Ratusan Juta Liter, Kemendag Bingung Minyak Goreng Masih Langka di Pasaran

Ia juga meminta agar satgas pangan pemda dapat bekerja secara paralel dengan Lembaga serupa yang dibentuk kepolisian. Hal itu dilakukan dengan mengacu pada tugas masing-masing satgas.

“Tugas yang paling utama satgas pangan itu setiap hari menjadi makanan sarapan pagi setiap hari adalah memantau memonitor harga sembilan bahan pokok plus komoditas penting lainnya,” ujar purnawirawan Jenderal Polri ini.

Tito menguraikan sejumlah langkah yang dapat dilakukan satgas pangan dalam mengendalikan harga sekaligus memastikan ketersedian pangan memadai.

Misalnya, dalam aspek suplai, pemda dapat membangun kerja sama dengan daerah lain yang mengalami surplus kesediaan pangan. Dengan demikian, ketersediaan di daerah tersebut dapat tetap terpenuhi.

Sementara dalam aspek distribusi, satgas dapat melakukan pengecekan dengan melibatkan dinas perdagangan, dinas pertanian, dan perangkat daerah terkait lainnya ke sejumlah distributor.

Satgas dapat mengumpulkan distributor pangan skala besar dan memberikan penjelasan agar mereka dapat melancarkan distribusinya.

Pendekatan secara halus itu dapat dilakukan satgas dalam mengatasi berbagai persoalan.

Namun, apabila pendekatan itu tak mampu mengatasi permasalahan pangan, satgas dapat melakukan upaya penegakan hukum.

“Tegakkan hukum satu, dua kasih contoh, supaya yang lain menyalurkan tidak menimbun,” kata Tito.(knu)

Baca Juga:

Warga Yogyakarta Keluhkan Minyak Goreng Subsidi Sulit Dicari di Pasaran

#Menteri Dalam Negeri #Tito Karnavian #Kepala Daerah #Stok Pangan
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Dapat Pagu Anggaran Rp 40 Triliun, Mentan Teruskan Program Cetak Sawah Buat Swasembada Pangan
Swasembada pangan rancangan program prioritas Kementerian Pertanian tahun 2026 di antaranya peningkatan produksi padi, jagung, dan komoditas strategis lainnya, termasuk daging, telur dan susu sapi.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 04 September 2025
Dapat Pagu Anggaran Rp 40 Triliun, Mentan Teruskan Program Cetak Sawah Buat Swasembada Pangan
Indonesia
Bantah Rumor Kelangkaan, Pramono Anung Pastikan Stok Pangan Aman Hingga Akhir Oktober
Pramono juga melaporkan bahwa proses belajar-mengajar di Jakarta tetap berjalan lancar
Angga Yudha Pratama - Senin, 01 September 2025
Bantah Rumor Kelangkaan, Pramono Anung Pastikan Stok Pangan Aman Hingga Akhir Oktober
Indonesia
Mendagri Larang Kepala Daerah yang Wilayahnya Terjadi Demo Pergi Ke Luar Negeri
Larangan ke luar negeri itu juga akan diberlakukan kepada seluruh pejabat Pemprov Jakarta.
Wisnu Cipto - Minggu, 31 Agustus 2025
Mendagri Larang Kepala Daerah yang Wilayahnya Terjadi Demo Pergi Ke Luar Negeri
Indonesia
Beras Premium Langka di Toko Ritel, Bulog Solo Pastikan Stok Masih Aman
Beras premium kini masih langka di toko ritel. Bulog Solo pun memastikan, bahwa stok beras masih aman. Warga Soloraya masih bisa mendapatkan beras dengan mudah.
Soffi Amira - Kamis, 21 Agustus 2025
Beras Premium Langka di Toko Ritel, Bulog Solo Pastikan Stok Masih Aman
Indonesia
Prabowo Sebut Cadangan Pangan Indonesia Terbesar Sepanjang Sejarah
Prabowo menegaskan bahwa produksi pangan adalah faktor strategis bagi kedaulatan bangsa.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 07 Agustus 2025
Prabowo Sebut Cadangan Pangan Indonesia Terbesar Sepanjang Sejarah
Indonesia
Menteri Tito Sebut BUMD Rugi Karena Banyak Titipan, Pramono Sebut Tunjuk Tim Sukses Jadi Komisaris Tidak Masalah
Selama memimpin Jakarta, Pramono mengklaim tak bakal mengisi jabatan direksi BUMD dengan subjektif. Ia memastikan akan memilih secara profesional.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 26 Juli 2025
Menteri Tito Sebut BUMD Rugi Karena Banyak Titipan, Pramono Sebut Tunjuk Tim Sukses Jadi Komisaris Tidak Masalah
Indonesia
Pangan Subsidi DKI Jakarta Kini Bisa Dibeli Langsung Pakai KTP, Harga Super Murah di Depan Mata
Program pangan subsidi ini diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Pangan Murah bagi Kelompok Masyarakat Tertentu
Angga Yudha Pratama - Selasa, 22 Juli 2025
Pangan Subsidi DKI Jakarta Kini Bisa Dibeli Langsung Pakai KTP, Harga Super Murah di Depan Mata
Indonesia
Perusahaan Besar Terlibat Kasus Beras Oplosan, DPR: Jangan Ditutup-tutupi, Penegakan Hukum Tanpa Pandang Bulu
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang menyebut adanya perusahaan besar yang terlibat dalam kasus beras oplosan.
Frengky Aruan - Selasa, 22 Juli 2025
Perusahaan Besar Terlibat Kasus Beras Oplosan, DPR: Jangan Ditutup-tutupi, Penegakan Hukum Tanpa Pandang Bulu
Indonesia
Beras Food Station Disebut tak Penuhi Standar Mutu Premium, BP BUMD DKI hanya Bilang akan Pelajari
Beberapa merek seperti Alfamidi Setra Pulen dan Beras Premium Setra Ramos tidak memenuhi persyaratan mutu sebagai beras premium.
Dwi Astarini - Kamis, 17 Juli 2025
Beras Food Station Disebut tak Penuhi Standar Mutu Premium, BP BUMD DKI hanya Bilang akan Pelajari
Indonesia
300 BUMD Merugi Rp 5,5 Triliun, Tito: Banyak Diisi Orang Tak Profesional dan Tim Sukses
Tito menyoroti tidak ada transparansi, modal yang kurang serta profesionalisme dalam mendirikan perusahaan daerah.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 16 Juli 2025
300 BUMD Merugi Rp 5,5 Triliun, Tito: Banyak Diisi Orang Tak Profesional dan Tim Sukses
Bagikan